Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir. Dalam evaluasinya, Netty mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti variasi menu dan kualitas rasa makanan. “Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, pogram ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal,” ujar Netty melalui rilis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, menerima kunjungan delegasi Public Account Committee Parlemen Malaysia dalam pertemuan bertajuk “Friendly Talk” di Ruang Diplomasi, Lantai 6, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dalam wawancara usai pertemuan, Ravindra menyatakan bahwa pembahasan dengan delegasi Parlemen Malaysia mencakup berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Salah satu isu utama adalah upaya bersama Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia untuk menembus pasar Eropa. “Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan bersama dalam memastikan produk minyak sawit kita dapat diterima di…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam tahap uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah yang tepat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Dasco, karena program ini masih dalam tahap uji coba, pendanaan dari dana pribadi tidak menjadi masalah. “Nah, karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta,…

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam hal gizi anak, Anggota DPR RI Aqib Ardiansyah mengungkapkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) skala nasional, khususnya yang digelar di Purbalingga. Program tersebut, dinilainya, merupakan inisiatif Pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik sebagai langkah penting dalam mencegah masalah gizi dan stunting. “Keberhasilan program ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi. Dengan adanya program makan bergizi gratis, diharapkan status gizi anak-anak di Purbalingga dapat membaik,” ujar Aqib dalam keterangan resmi…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam perumusan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebab dalam konteks negara demokrasi, tambahnya, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen. Diketahui, BKSAP DPR RI menghadiri diskusi pada Sidang Komisi Politik, parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025. ”Khususnya, melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan…

Anggota DPR RI Syafruddin memberikan penilaian tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya, ia mengemukakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, namun dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi demi efektivitas program. Meski demikian, Syafruddin menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keadaan geografis. Satu di antaranya di Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak daerah terpencil. Hal ini, menurutnya, menyulitkan akses ke layanan makan bergizi. Ia juga menyoroti masalah harga, di mana pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi makan sebesar Rp10.000, yang menurutnya tidak mencukupi untuk daerah…

Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, kebijakan tersebut, tegasnya, tidak perlu dilakukan secara grasah-grusuh. “Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Gus Ali, sapaan akrabnya, menerangkan Menpan-RB saat ini harus belajar dari rencana pemindahan ASN sebelumnya yang gagal total pada 2024. Semula Menpan-RB merencanakan perpindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. “Rencana saat itu,…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyerukan agar parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen. Seruan tersebut disampaikan Mardani, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025. Dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025), Politisi Fraksi PKS itu juga mengajak agar parlemen negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara…