Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan kekhawatirannya terkait ancaman privasi dan pencurian data yang dapat membahayakan anak-anak dalam penggunaan internet. Hal ini diungkapkan Nurul Arifin saat diskusi Forum Legislasi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen dengan tema “Mendorong Efektivitas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Akses Internet Terhadap Anak” di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, Nurul Arifin menyoroti bahwa banyak anak-anak yang tidak menyadari dampak buruk dari berbagi informasi pribadi secara sembarangan. “Mereka mungkin membagikan data seperti alamat rumah, telepon, atau foto tanpa menyadari risikonya. Informasi ini bisa dimanfaatkan oleh…

Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI guna meningkatkan efektivitas lembaga tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengungkapkan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari tugas DPR dalam mengawasi mitra kerjanya. “Salah satu fungsi kami adalah mengevaluasi seluruh mitra kerja kami di Komisi II DPR, salah satunya DKPP. Kemarin sudah kami lakukan rapat tertutup. Dan hari ini kami coba menjelaskan isi evaluasi tersebut, yang intinya agar kinerja DKPP lebih ditingkatkan,” ujar Bahtra dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Bahtra menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari daerah terkait…

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 secara resmi menyetujui hasil pembahasan terkait persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono yang didaulat mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/2573/M/XII/2024 yang diterbitkan pada 27 Desember 2024. Surat tersebut berisi tentang persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dijelaskannya juga, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan harus membawa manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar, Novita, menyoroti sejumlah aspek krusial, termasuk alokasi anggaran, pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan konektivitas transportasi. “Regulasi kepariwisataan yang sedang dibahas harus memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor ini secara menyeluruh, misalnya pengalokasian anggaran kepariwisataan dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah. Perlu ada kejelasan dalam pendanaan agar program yang direncanakan tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Senin (17/2/2025).   Lebih lanjut, legislator…

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan orientasi bagi Tenaga Ahli Anggota (TA) dan Tenaga Ahli Fraksi (SAA) untuk periode 2024-2029 di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme kerja di DPR serta membangun sinergi antara tenaga ahli dengan sistem pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Administrasi (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Djaka Dwi Winarko, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran TA dan SAA dalam mendukung tugas anggota DPR. Menurutnya, tenaga ahli memiliki posisi strategis dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan di parlemen. “Orientasi ini bukan…

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) beralih menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Lembaga ini nantinya juga akan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Perkebunan, yang berasal dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Dana tersebut di antaranya digunakan untuk peremajaan perkebunan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong BPDP untuk melaksanakan program peremajaan lahan kakao dan kelapa guna meningkatkan produktivitas. “Saat ini, kita memang masuk dalam jajaran 4 besar produsen kakao terbesar di dunia, dan sekaligus menjadi penghasil kakao terbesar di kawasan Asia. Tapi, menurut BPS, produksi kakao kita…

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi menerima kunjungan Sekretariat dan Ketua DPRD Kota Yogyakarta beserta wartawan media Kota Yogyakarta. Menurut Indra, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus momentum saling belajar antarkedua lembaga. “Mereka datang ke sini untuk mempelajari praktik kerja Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, termasuk bagaimana kami menyampaikan informasi kinerja anggota dewan kepada masyarakat. Ini penting bagi DPRD Yogyakarta untuk diadaptasi sesuai konteks lokal,” ujar Indra kepada medpolindo.com usai pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa kolaborasi antara DPR RI dan DPRD daerah, termasuk dengan Kota Yogyakarta, harus terus dikembangkan. “Kami juga…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan pendapatan jasa perbankan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada 2024 yang mencapai Rp 3,4 triliun. Pasalnya kata Misbakhun, pendapatan jasa perbankan LMAN ini meningkatkan tinggi dari target yang hanya Rp 1,1 triliun. “Pak saya mau tanya pak, ini pendapatan jasa perbankan itu beternak uang dari mana pak? Kok bisa naik 291%?” katanya dalam RDP Komisi XI DPR RI kepada Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Misbakhun bertanya lagi terkait dalam bentuk apa dana tersebut bisa meningkat secara drastis. Ia menyampaikan jika seseorang melihat kenaikan drastis…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Baleg DPR RI. Dalam kesempatan itu, BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta akan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk kepentingan perguruan tinggi. “Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi,” ucap Martin dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Materi tersebut dimuat dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lebih lanjut, Martin menjelaskan bahwa RUU tersebut…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan sejumlah catatan kepada kementerian pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait rekonstruksi anggaran yang diterima kementerian pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Adapun catatan yang disampaikan, pertama, ia apresiasi terhadap anggaran pelayanan pemuda setelah rekonstruksi bahwa terdapat sedikit kenaikan. Ia menilai, kenaikan anggaran tersebut akan menjadi bagian yang sangat penting karena para pemuda adalah harapan masa depan. “Sebab kalau kita melakukan penghitungan, dari 23,726 miliar ini untuk melayani pemuda Indonesia yang jumlahnya di tahun 2024 ada 64,22 juta. (Berarti) per pemuda itu dilayani dengan 370 rupiah saja. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya harapan yang besar,…