Penulis: redaksi

Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran. Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita…

Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Selain Arsin, ada tiga tersangka lainnya dalam kasus ini. Empat tersangka ini terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo menjelaskan keempat tersangka tersebut adalah Arsin selaku Kepala Desa Kohod, Ujang Karta selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri, termasuk Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembersihan secara holistik…

Menghitung hari jelang bulan suci Ramadan, lonjakan permintaan sekaligus potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama Komisi VI DPR RI. Sebab itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa kenaikan permintaan bahan pokok selama Ramadan adalah pola tahunan yang perlu diantisipasi dengan cermat agar tidak berdampak pada lonjakan harga yang tidak terkendali. Tren serupa juga nantinya akan terjadi menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat cenderung melakukan pembelanjaan lebih besar sebagai bagian dari perayaan Lebaran. DPR RI melalui Komisi VI DPR RI, kata Herman, terus memantau berbagai faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan, termasuk distribusi…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan agar pengetahuan soal kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam aplikasi Keluarga Indonesia yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga). Ia menyoroti pentingnya informasi terkait kesehatan reproduksi bagi anak-anak, mengingat target utama aplikasi tersebut adalah generasi z dan milenial. “Saya usul dimasukkan soal kesehatan reproduksi, karena saya tadi melihat hanya soal pernikahan, perkawinan, soal psikologi. Soal kesehatan reproduksi belum masuk,” ujar Nihayatul, pada Rapat Kerja (Raker) dengan Kemendukbangga/BKKBN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Nihayatul menceritakan pengalamannya menemukan gambar-gambar terkait kesehatan reproduksi di meja sekolah anak-anak. Hal ini…

Belum lama ini terbit Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2025 yang mengatur tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pendistribusian pupuk bersubsidi melibatkan Bulog agar petani tak kesulitan mendapatkan barang tersebut. “Hari ini penyaluran pupuk bersubsidi diserahkan ke pasar. Mekanisme ini akan membuat petani sulit dan rumit untuk mendapatkan faktor produksi tersebut,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2025). Ia pun mengungkapkan cara agar efisiensi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan, yang tercantum dalam Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto, dapat terwujud. Ia menilai Badan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyarankan kepada OJK (otoritas jasa keuangan) agar memiliki indikator keberhasilan perlindungan konsumen. Menurutnya, OJK perlu membuat alur yang lebih sistematis agar perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar diwujudkan. “OJK perlu merumuskan Key Performance Indicator (KPI), sebagai tolak ukur sejauh mana OJK telah berhasil memberikan perlindungan kepada konsumen,” ungkap Anis dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Menurutnya, perlu dimasukkan di dalam KPI, salah satunya kecepatan OJK dalam menangani pengaduan, atau batas waktu yang diperlukan OJK untuk merespon pengaduan konsumen. Dengan kata lain berapa lama waktu yang dibutuhkan OJK untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen sehingga…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pencegahan stunting. Ia menyoroti keterlibatan partisipasi swasta sebagai salah satu inovasi yang luar biasa. “Pertama saya memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh Kemendukbangga, khususnya dalam melakukan kreativitas dan inovasi, salah satu inovasi yang dilakukan adalah bagaimana melibatkan partisipasi swasta dalam pencegahan stunting ini segera luar biasa,” ujar Yahya, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kemendukbangga/BKKBN, di Gedung Nusantara I, Senayan,…

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dalam kunjungan kerjanya di Baku. Saat ini, Puan berada di Azerbaijan dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) atau forum Majelis Parlemen negara-negara Asia. Dirinya diterima Presiden Aliyev di President Sarayi (Istana Presiden) Azerbaijan, Baku, Rabu (19/2/2025). Dalam pertemuan ini, ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. “Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dapat bertemu dengan Yang Mulia Bapak Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan pertemuan pada…

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (Perdesti) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Agenda tersebut merupakan audiensi terkait pengaduan soal kegaduhan tuduhan skincare overclaim yang beredar di media sosial oleh oknum Dokter Samira Farahnaz, atau yang lebih dikenal sebagai ‘Dokter Detektif’. Menanggapi aduan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin atau merekomendasikan pencabutan izin suatu produk, melainkan hanya berfungsi memberikan rekomendasi. Pernyataan ini ia sampaikan usai menelaah laporan kandungan beberapa produk skincare yang…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menerima audiensi dari DPRD Kota Bima. Salah satu permasalahan krusial yang disampaikan adalah banjir yang terjadi di Kota Bima. Selain karena banjir kiriman dari Kabupaten Bima, kerusakan hutan di Kota Bima juga menjadi faktor yang memperparah banjir tersebut. “Banyak memang hal-hal yang strategis dan krusial dari aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari DPRD Kota Bima khususnya terkait dengan trauma banjir masyarakat Kota Bima akibat dari kerusakan hutan yang sangat parah yang ada di Kabupaten Bima. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa Kota Bima itu gak banjir, tapi banjirnya itu banjir kiriman. Nah,…