Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini. “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8). Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua…
Penulis: redaksi
Dalam rangka acara tematik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bertajuk “Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan visi pentingnya arah pembangunan bangsa yang jelas dan berkelanjutan. Bertempat di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Ibas memulai sambutannya dengan sebuah penegasan. “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang…
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat penting bagi DPD RI. Ada tiga alasan Kelompok DPD MPR RI mengenai pentingnya mendorong perubahan konstitusi. “Pertama, perlu payung hukum terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Salah satu solusinya adalah PPHN menjadi TAP MPR. Itu mengharuskan kita untuk melakukan perubahan konstitusi,” ujar Dedi Iskandar usai menghadiri momentum Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Alasan kedua, lanjut Senator dari Provinsi Sumatera Utara, terkait sistem presidensial. “Mengenai sistem presidensial, saya…
Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman mengatakan bahwa momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus, bukan hanya seremonial belaka. Namun, menjadi refleksi buat seluruh anak bangsa Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Alpha. “Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga,” katanya, usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-80, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini memberikan alasan mengapa generasi muda harus memahami konstitusi. Sebab, UUD atau konstitusi sejak…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk membenahi tata kelola dan sistem insentif di perusahaan milik negara. Ia menegaskan komisaris BUMN tidak pantas menerima tantiem jika perusahaan yang diawasi mengalami kerugian. “Jadi kalau perusahaannya rugi, direksi juga tidak layak mendapat tantiem. Bonus hanya diberikan jika kinerja positif dan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” Rivqy dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com pada Selasa (19/8/2025). Politisi Fraksi PKB ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang…
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi lembaga penyiaran TV dan radio yang telah menyiarkan berbagai rangkaian program acara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI). Menurutnya, radio dan televisi terus merawat semangat kemerdekaan melalui sajian informasi yang beragam. Berdasarkan hasil tim pemantauan isi siaran KPI Pusat, menjelang peringatan HUT sampai setelahnya, lembaga penyiaran yang dipantau melakukan imbauan yang diminta KPI untuk menyemarakkan siaran berisikan pesan-pesan kemerdekaan. “Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan lembaga penyiaran dalam menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan ke-80 negeri kita dalam berbagai bentuk program siaran maupun segmen program. Upaya ini tentunya sangat berarti dalam rangka…
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya profesionalitas dan etika yang baik bagi setiap tenaga kesehatan (nakes), termasuk untuk terbebas dari jerat narkoba. Sebagai pelayan masyarakat, nakes memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan yang terbaik, baik dari sisi profesionalitas dan kinerja, maupun sisi kode etik. “Setiap orang yang datang ke rumah sakit datang dengan harapan. Ada yang ingin sembuh dari sakit, ada orang tua yang berharap anaknya bisa sehat kembali, ada keluarga yang cemas menunggu kabar baik,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Selasa (19/8/2025). Hal ini disampaikan Puan menyusul kasus 10 pegawai RSUD Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang…
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya menyikapi kritik masyarakat secara bijaksana dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI beberapa waktu lalu. Pesan Puan tersebut dianggap sebagai bentuk dewan menyerap aspirasi atau keresahan rakyat. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, Puan menyampaikan bahwa kritik harus disikapi dengan bijaksana sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi, dalam demokrasi Indonesia negara harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara, termasuk melalui ekspresi kreatif di media sosial. “Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional. Target ini mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat. Menurutnya, angka-angka makro memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan,” ungkap Hanif dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (18/8/2025). Baginya, tambahnya, target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat…
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai daerah. Menurut Amin, kenaikan ini dipicu dua faktor utama, yaitu pemangkasan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan tuntutan kemandirian fiskal pasca diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). “Pemotongan DAU sebesar Rp 15,67 triliun pada 2025 dari pagu awal Rp 446,63 triliun memberikan tekanan besar bagi daerah. Kenaikan PBB-P2 menjadi respons fiskal, tetapi solusi berkelanjutan harus diutamakan melalui kolaborasi pusat-daerah dan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (18/8/2025).…