Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Sidang Paripurna DPR RI RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang akan digelar pada 16 Agustus 2023 mendatang akan digelar tanpa protokol kesehatan secara ketat mengingat status pandemi covid-19 yang telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Sidang ini juga direncanakan akan dihadiri secara fisik 100 persen oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR, MPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden dengan turut mengundang tamu duta besar dari negara-negara sahabat. Demikian disampaikan Indra usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD…
Penulis: redaksi
Ketua Pansus BLBI, Dr. H. Bustami Zainudin asal Lampung dalam sambutannya pada RDP dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI, Prof. Dr. Mahfud MD pada Selasa, 11 Juli 2023 menyampaikan bahwa Satgas BLBI DPD RI yang ada saat ini sebenarnya adalah Pansus BLBI ke-dua yang melanjutkan tugas dari Pansus BLBI yang pertama. “Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus BLBI DPD RI yang pertama adalah meminta kepada Pimpinan DPD RI untuk membentuk pansus baru dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD RI yang belum tuntas dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022 dan Pansus baru perlu berkoordinasi dengan peran Aparat Penegak…
Senator DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Aceh, H. Sudirman DPD meminta Pemerintah untuk bertindak tegas jika isu terkait rencana pelaksanaan pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) se-Asean di Jakarta benar adanya. Dalam pernyataannya Senator yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh ini mengatakan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan juga dikenal tegas menolak gerakan LGBT, Indonesia sepertinya menjadi salah satu sasaran utama dari gerakan LGBT untuk mendapatkan legitimasi. Menurut Haji Uma, masyarakat Indonesia berkomitmen untuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), namun di lain sisi Bangsa Indonesia memiliki nilai dan norma luhur serta…
Anggota Dewa Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. angkat bicara terkait acara Asean Queer Advocacy Week (AAW) pada 17-21 Juli 2023 mendatang di Jakarta. Menurutnya, AAW menyimpang dari nilai-nilai ketimuran yang selama ini menjadi prinsip hidup masyarakat di Indonesia. “Negara kita masih kuat memegang adat ketimuran, sementara LGBT jelas bertentangan dengan adat kita. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini kementerian dan kepolisian, tidak memberikan izin maupun akses atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ini untuk menghindari kerusuhan sekaligus untuk menjaga moralitas bangsa dari hal-hal yang dapat merusaknya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti menyatakan kesiapan DPD RI sebagai penyelenggara sidang bersama DPR-DPD RI 17 Agustus 2023 mendatang. Hal ini diungkapkan LaNyalla pada rapat persiapan sidang tahunan dan sidang bersama di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/07/2023). “Sidang bersama seperti pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. Dan sesuai dengan urutan pelaksanaan sidang bersama, maka untuk tahun 2023 ini DPD RI yang akan menjadi penyelenggaranya. Untuk kami dari DPD RI menyatakan siap untuk mensukseskan terselenggaranya acara sidang bersama DPR-DPD RI,” tutur LaNyalla. LaNyalla menambahkan, pelaksanaan sidang bersama antara DPR dan DPD…
Komite IV DPD RI mempertanyakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, karena 2024 merupakan tahun krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dimana pada tahun 2024, pemerintah harus fokus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik. “Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat terlaksana. Sebab, pada tahun 2023 ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp23,5 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp20 triliun untuk sarana dan pra sarana pemilu, badan ad hoc, pengawasan pencalonan, dan pengamanan pelaksanaan pemilu,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7). Novita menambahkan…
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Filep menilai peran stakeholder terkait dalam persoalan ini sangat diperlukan sejak unsur tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan atau CSR dimasukkan ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah yakni cost recovery, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017. Pasalnya PP tersebut mengandung ketentuan dimana komponen CSR ini ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas telah memasuki masa eksploitasi. Sehingga menurutnya, komponen cost recovery tersebut tidak hanya menjadi…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rendahnya akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat di tengah capaian naiknya status ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Bank Dunia baru-baru ini merilis Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 % menjadi USD4.580 di 2022. “Pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong Indonesia ditetapkan menjadi upper -middle income country seharusnya memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/07). Namun sayangnya, kata Sultan, masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan dampak kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan…
Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah menyoroti adanya beberapa bandara di daerah yang sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan minimnya penerbangan dari dan menuju bandara-bandara tersebut. Ia mengingatkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membangun bandara baru, sehingga pembangunan bandara di daerah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. “Ada banyak bandara-bandara kecil-kecil di beberapa kota-kota yang hari ini kurang juga berfungsi atau berperan karena minimnya penerbangan dan kurangnya penumpang. Tentu bandara-bandara ini perlu kita evaluasi sebelum juga kita membangun bandara baru di mana masing-masing daerah itu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, di Gedung…
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Bank Indonesia (BI) untuk menunda pemberlakuan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menyatakan, meski biaya layanan itu dibebankan kepada PJP, namun tidak menutup kemungkinan bakal juga berdampak kepada pelaku usaha teruma UMKM serta para konsumen. “Saya minta Bank Indonesia menunda pengenaan biaya transaksi QRIS 0,3 persen untuk mikro. Kembalikan lagi seperti semula (0 persen). Kalau ini tetap diberlakukan saya kira semua akan kena dampak, bukan cuma penyedia jasa, tapi pelaku usaha, UMKM, sampai konsumen juga…