Penulis: redaksi

Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional. “Keimigrasian adalah bagian dari sistem pertahanan negara, bukan sekadar urusan administrasi,” tutur Rieke saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kemenimpas beserta jajaran, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026). Lebih lanjut, politisi dari PDI Perjuangan tersebut mendorong adanya integrasi data nasional lintas…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Demikian disampaikan Wihadi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga BBM. Alsannya, subsidi energi khususnya BBM diyakini JK akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini diungkapkan saat ditemui oleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026). Ia mengatakan pembangunan tol di Sumatera merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada BUMN, yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi bisnis. “BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera,…

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti belum optimalnya penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Medan, khususnya di Kecamatan Belawan, Labuhan Deli, dan Medan Marelan. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumatera Utara untuk meninjau kondisi pasca bencana serta mendengarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait upaya penanganan di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Sumatera Barat. “Ini kunjungan kita untuk melihat dan juga mendengarkan terkait penanganan pasca bencana, sekaligus meninjau langsung daerah yang selama ini kerap terdampak banjir rob,” ujar Musa Rajekshah kepada medpolindo.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha kecil yang saat ini bertahan di tengah tekanan ekonomi. Menurut Mufti, kebijakan pajak tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor digital. “Jangan jadikan pedagang online sebagai objek pajak baru, sementara mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana…

Selengkapnya

Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar, menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Pasalnya, darurat sampah di dua kota ini menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Merespons hal itu, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menegaskan pembangunan TPA Regional akan mulai direalisasikan tahun ini. Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pihak terkait telah berkomitmen mempercepat pembangunan TPA regional sebagai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, ia bersama Anggota Komisi V lainnya melakukan peninjauan langsung guna memastikan progres pembangunan dapat segera berjalan. “Ini persoalan yang sudah lama belum terselesaikan. Kita…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum narkotika melalui pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penghancuran jaringan ekonomi kejahatan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Dalam forum yang membahas masukan terhadap RUU Narkotika dan Psikotropika tersebut, Nasir menjelaskan bahwa penggabungan revisi undang-undang narkotika dan psikotropika menjadi satu regulasi diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkoba. “Kami berharap masukan yang disampaikan dalam…

Selengkapnya

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak penguatan kesehatan mental dan spiritual yang diatur dalam RUU Sisdiknas. Penguatan dua hal itu dilakukan melalui integrasi psikolog serta guru agama guna menjamin nutrisi utuh bagi siswa. Langkah ini, menurutnya, perlu diambil untuk merespons masukan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) terkait urgensi kesejahteraan mental (mental well-being) di sekolah. Pria yang akrab disapa Fikri ini menilai, orientasi pendidikan saat ini masih terlalu terpaku pada aspek fisik, sementara kasus gangguan mental dan bunuh diri di kalangan pelajar terus meningkat. Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa pendidikan nasional harus mengadopsi konsep pendidikan islam yang mencakup…

Selengkapnya

Komisi XII DPR RI memastikan kondisi produksi migas nasional hingga distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berada dalam pasokan yang aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Dirjen Migas KESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, serta Dirut PT Pertamina Patra Niaga, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2026). RDP tersebut membahas realisasi produksi migas, pasokan BBM nasional, hingga mekanisme distribusi dan ketahanan stok energi. Bambang menjelaskan, laporan dari Dirjen Migas menunjukkan kondisi sektor hilir dan hulu migas secara umum dalam situasi terjamin baik. Dari sisi hulu, SKK…

Selengkapnya

Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi melalui penyelundupan masih menjadi permasalahan besar yang meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar tidak ada lagi kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat. “Kami melihat di sosial media dan berdasarkan aspirasi masyarakat, bahwa penyelundupan BBM bersubsidi masih sering terjadi. Hal ini sangat meresahkan warga, terutama yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Dewi dalam ganeda Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPRI RI dengan Dirjen Migas KESDM RI, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,…

Selengkapnya