Penulis: redaksi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis untuk kemajuan sepak bola nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. “Sepak bola adalah kebanggaan kita semua. Kami di Komisi X akan terus mendukung langkah-langkah yang bisa membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Dan sebagai pecinta Timnas garis keras, saya tentu berharap kita bisa melihat Indonesia bersaing di ajang internasional dengan kekuatan penuh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (6/3/2025). Karena itu, ia menyambut baik proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joey Mathijs Pelupessy,…

Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI,…

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja untuk membicarakan urgensi dan tantangan regulasi terhadap kebijakan perubahan iklim, dengan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/03/2025). Membuka rapat kerja ini, Wakil Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, menyebutkan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan respons kolektif. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki wilayah dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi ancaman nyata dari perubahan iklim. Adanya kenaikan permukaan laut berpotensi mengurangi luas daratan dan tempat tinggal masyarakat pesisir, tergerusnya infrastruktur, serta terganggunya sektor ekonomi…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa reforma agraria harus menjamin pemerataan fungsi sosial tanah bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. “Sertifikat ini secara legal berperan dalam mengurangi kesenjangan akses antara kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN akan segera mengembangkan aplikasi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tanah rakyat. Kami ingin memastikan bahwa proses sertifikasi ini berjalan secepat mungkin,” tegasnya saat kunjungan kerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kamis (6/3/2025). Aria Bima menambahkan bahwa target percepatan sertifikasi…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (6/3/2025). Kedatangan Cucun disambut oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, beserta jajaran kelurahan Kampung Melayu. Setibanya pukul 12.15 WIB, Cucun langsung menuju lantai dua untuk bertemu dengan perwakilan warga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. Dalam pertemuan tersebut, Cucun menanyakan kondisi warga dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana banjir. “Pemerintah tidak boleh memiliki ego sektoral.…

DPR RI telah menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tiga pemain sepak bola, yakni Emil Audero, Joy Mathijs, dan Dean James. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 pada Kamis (6/3/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat tim nasional (timnas) Indonesia. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, Komisi X dan Komisi XIII DPR RI ditugaskan untuk melaksanakan pembahasan terkait permohonan tersebut. Kemudian, setelah melalui pembahasan di Komisi X dan Komisi XIII, DPR RI memutuskan untuk menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Emil Audero,…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Amnesty International menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya. FGD yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan BKSAP dengan Amnesty Internasional pada bulan November 2024 tersebut, bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah pengungsi Rohingya. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), organisasi internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), serta organisasi…

Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas peran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulsel dalam mengantisipasi tantangan keamanan selama bulan Ramadan serta situasi pascapelantikan kepala daerah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BINDA Sulsel dalam menjaga stabilitas selama perayaan Idulfitri serta dalam menghadapi potensi ancaman terkait peralihan kepemimpinan di tingkat daerah. “Dari penjelasan Kabinda Sulsel, kesiapan BINDA dalam menghadapi Lebaran serta peralihan dari pejabat lama ke pejabat baru di seluruh wilayah Sulsel telah berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi kinerja mereka dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman,…

Anggota Komisi I DPR RI Frederick Kalalembang mengungkapkan pandangannya mengenai usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI yang sedang dibahas dalam revisi UU TNI. Dalam RDPU dengan pakar pada Selasa (4/3/2025), ia berharap agar usulan ini dikaji ulang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama terkait efisiensi anggaran dan kondisi prajurit yang saat ini tidak memiliki jabatan. Diungkapkannya banyak juga perwira TNI, terutama yang sudah berusia lebih lanjut, mengalami kondisi “non-job” atau tidak memiliki jabatan yang jelas. “Saya mendapat informasi bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira ini banyak yang nganggur. Karena tidak ada jabatan, bagaimana mau ditambah lagi usia pensiun menjadi 60 atau…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa (5/3/2025), BULD DPD RI membahas pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) serta rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur tentang MHA. RDPU ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menurutnya, Negara mengakui dan…