Lembaga survei PatraData Research Consulting merilis temuan terbaru mengenai elektabilitas capres jelang pemilu 2024 pada Kamis, 2 November 2023. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head to head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%. Sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8% suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head to head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9% sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. “Head to head antara ketiga nama calon presiden menunjukan bahwa Prabowo Subianto unggul secara secara signifikan dari Ganjar Pranowo ataupun…
Penulis: redaksi
Upaya untuk terus membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. “Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD…
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendorong aturan turunan UU ASN agar segera diselesaikan. Pihaknya mengatakan akan terus mengawal aturan turunan UU ASN agar tetap sesuai dengan ruh dan konten yang ada. “Karena itu kita akan kawal agar PP (Peraturan Pemerintah) nya betul-betul sesuai dengan ruh dan konten yang ada di undang-undang dan betul-betul bisa memberi kabar gembira bagi para ASN dan calon ASN, honorer dalam hal ini,” ujarnya kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Mardani menambahkan, beberapa hal yang nantinya diatur lebih jelas di aturan turunan UU ASN adalah tentang standardisasi ASN, migrasi…
Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (FGPAK). Dalam pertemuan tersebut, FGPAK menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen terutama mengenai kurangnya sumber daya manusia. Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan pun menyatakan akan membantu menyampaikan persoalan tersebut dan melakukan pengawasan terhadap mitranya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. Betul sekali tempatnya sangat tepat di Komisi X, di mana kami di sini dari berbagai partai politik tidak mengenal terkait dengan pilihan-pilihan kami. Tapi ketika menerima aspirasi dari berbagai…
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto ditunjuk sebagai Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (RUU Kelautan). Menanggapi, dirinya memastikan pembahasan RUU tersebut akan digelar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar Nawacita Indonesia terwujud. “Kelautan ini kan sesungguhnya ini masa depan kita. Bangsa kita memiliki Nawacita. Memiliki potensi dahsyat. Kalau lautan ini bisa kita jaga, maka potensinya akan menjadi multiplier effect. Jadi, penting bagi kita menjaga (pembahasan) undang-undang ini,” ucap Utut kepada Parlementaria usai agenda Penetapan Pimpinan Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di…
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi (APK) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak berbagai upaya yang sifatnya menunda penetapan capres-cawapres. Hal ini disampaikan Koordinator APK, Raden Elang Mulyana menanggapi pihak yang berupaya mencegah KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu. “Kami Advokat Pengawal Konstitusi (APK) menyatakan sikap agar KPU RI menolak setiap permohonan dari pihak manapun yang bermaksud melakukan penundaan penetapan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dan agar kiranya KPU RI tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku,” kata Elang dalam keterangannya, Kamis, 2 November 2023. Elang juga meminta KPU untuk…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa DPR RI selalu konsisten dalam memperjuangkan atau menyuarakan persoalan Palestina, baik lewat group kerjasama bilateral maupun di berbagai forum dunia. Dimana saat ini Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Palestina DPR RI terus bekerja sama dengan Aqsa working group (AWG) dan juga sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya. “Hari ini kami menggelar focus group discussion (FGD) tentang Palestina, yang dihadiri oleh duta besar zuhair al-shun, duta besar Palestina untuk Indonesia, duta besar sudan untuk Indonesia, duta besar maroko untuk Indonesia dan perwakilan dari Iran serta juga anggota DPR RI yang tergabung…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin angkat bicara terkait adanya upaya politik hak angket anggota DPR terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca ditetapkan keputusan batas usia minimal Calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hasil keputusan MK bersifat final dan mengikat tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun. Mempertanyakan hasil keputusan MK artinya mendelegitimasi supremasi hukum dan konstitusi itu sendiri. “Proses dan hasil keputusan lembaga peradilan termasuk MK tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik sesaat. Bahwa terjadi kontroversi akibat hasil keputusan MK, maka hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengingatkan Kementerian BUMN untuk berhati-hati dalam rencana melakukan merger beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara (Holding Perkebunan) menjadi tiga entitas bisnis utama. Karena aksi tersebut berpotensi melanggar aturan perundangan. Aksi tersebut dipastikan menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya ingatkan agar rencana itu tidak dipaksakan, karena pelanggaran aturan itu berakibat sanksi, sampai pada tingkat pencabutan ijin usaha,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan, Kementerian BUMN lewat Holding Perkebunan berencana melakukan aksi korporasi berupa proses…
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke partai politik untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres. Junimart menilai KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah apapun terkait PKPU. “Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para Ketum parpol? Dimana diaturnya? Karena yang kita pahami, bahwa dalam UU Nomor 7 itu pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR,” ungkap Junimart dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa malam (31/10/2023).…