Penulis: redaksi

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Restu dari orang nomor 1 di Indonesia itu disampaikan saat keduanya menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Komplek Pertamina Blok Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024). Menurut LaNyalla, dirinya mengatakan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mohon doa restu tentang rencana untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI. Jawaban Presiden, menurut LaNyalla, sangat lugas dan memberi dukungan penuh. “Sebagai etika dan adat ketimuran, saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi, permohonan doa…

Selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi. Hal ini ia kemukakan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut. Hasilnya, dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. “Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024). …

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong partisipasi parlemen Papua Nugini untuk menyukseskan forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Kedua, serta turut terlibat dalam memperkuat hubungan antar negara Kawasan Pasifik. Untuk diketahui, The Second IPPP rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8-9 Agutus 2024 mendatang. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. “Dukungan di forum parlemen sangat penting bagi hubungan kita dan tadi sudah sampaikan undangan resminya, lalu mereka berkomitmen untuk hadir dan menyukseskan The Second IPPP. Kita berharap mereka turut mengkomunikasikannya dengan…

Selengkapnya

Komisi III DPR meminta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan moratorium terhadap pemidanaan pengguna narkoba. Hal itu disampaikan Komisi III DPR dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (29/4/2024). “Kita sudah berkunjung ke beberapa negara, nah, kalau di luar negeri pengguna narkoba itu korban. Itu maunya kita di komisi tiga kalau korban itu kita rehabilitasi dengan assessment yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh usai pertemuan dengan Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Selatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel. Pangeran mengaku prihatin melihat adanya kasus di Polsek Banjarmasin dimana seorang pengguna…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, menyampaikan fokus pada peningkatan infrastruktur pertanian dan kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat kunjungan kerja resses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Manggarai Barat memiliki potensi besar dalam sektor pangan, terutama beras, tetapi masih memerlukan dukungan lebih lanjut terutama di bidang pengairan. “Dengan infrastruktur pengairan yang memadai, saya yakin luas tanam padi di Manggarai Barat yang mencapai tiga ribu hektar lebih bisa menghasilkan panen hingga tiga atau empat kali setahun. Ini akan…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, menilai manajemen distribusi pupuk subsidi masih ada kendala sehingga masih banyak dikeluhkan kekurangan atau kelangkaan pupuk di petani. Suhardi sampaikan bahwa Menteri Pertanian telah mengungkapkan bahwa jumlah pupuk subsidi pada tahun ini meningkat signifikan lebih dari 100% menjadi 9,5 juta ton dari tahun sebelumnya. Suhardi juga menyoroti masalah akses petani terhadap pupuk subsidi yang terhambat oleh birokrasi dan penggunaan teknologi. “Kami memahami bahwa Kartu Tani memiliki tujuan baik untuk memastikan distribusi pupuk lebih tertarget dan terorganisir. Namun, implementasinya seringkali tidak praktis di semua wilayah, terutama di daerah yang petaninya belum familiar dengan teknologi…

Selengkapnya

Dalam kuliah umum program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar Indra menyampaikan generasi z (gen z) mempunyai tantangannya tersendiri dalam menghadapi era transformasi digital. Ia mengungkapkan salah satu syarat yang diperlukan oleh gen z agar sukses dalam era ini ialah mempunyai visi yang jelas dengan dilengkapi dengan strategi untuk mencapainya. ”Sangatlah penting untuk mengkomunikasikan visi ini secara terbuka kepada dalam berorganisasi, memungkinkan semua pihak untuk memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut,” terangnya di Gedung Nusantara, Senin (29/4/2024). Kedepan, kata Indra, pemanfaatan teknologi juga mutlak digunakan bagi setiap orang upaya mencapai kesuksesannya. ”memanfaatkan teknologi…

Selengkapnya

Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan. “Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi. “Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024). Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan larangan agar toko kelontong tidak beroperasi 24 jam merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Karena larangan itu akan hanya akan mempersempit ruang gerak dan peluang pelaku usaha warung kecil untuk mengais rezeki. “Sementara, minimarket milik orang-orang besar dibiarkan buka 24 jam. Sedangkan, warung Madura dipersempit ruang geraknya, ini merupakan tindakan diskriminasi terhadap pengusaha kecil,” kata Nasim Khan dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Dengan demikinan, Nasim Khan khawatir, banyak pelaku usaha yang akan gulung tikar dan akhirnya berdampak pada meningkatnya pengangguran. “Kami sampaikan kepada Kementerian Koperasi UMK, jangan terjadi…

Selengkapnya