Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan muruah DPR RI. Diketahui, Semua fraksi menyepakati rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, khususnya menyikapi putusan MK Nomor 60 dan 70. “Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP),” katanya kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). Diketahui, sebelumnya telah diadakan rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur. Sumber pendanaan ini diperoleh dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ungkap Zainuddin Maliki kepada medpolindo.com usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/0BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Reformasi Agraria. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024). “Ya kita mengapresiasi ya terhadap kinerja dari Kanwil Kalimantan Barat beserta Kantah Kalimantan Barat BPN terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan, “ ujar Saan Mustopa kepada medpolindo.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan (23/8/2024). Ia menjelaskan bahwa kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat khususnya ke BPN kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yakni…
Anggota Panitian Khusus (Pansus) Hak Angket Haji Wisnu Wijaya meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif terhadap Pansus Angket Haji DPR. Hal itu disampaikan menyusul mangkirnya pejabat Kemenag dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pansus. “Sedianya pada pekan ini kami mengadakan rapat dengan pihak terundang karena kedudukan mereka dalam penyelenggaraan haji dinilai penting untuk digali keterangannya. Namun rapat terpaksa dibatalkan karena pihak yang diundang tidak memenuhi panggilan pansus meski sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (25/8/2024). Anggota DPR Dapil Jateng I ini mengingatkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rangka menjalankan…
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai pembagian rata kuota haji tambahan kepada jemaah reguler, sebanyak 50 persen dan jemaah khusus 50 persen, tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan Presiden. “Sejak 6 November 2023 dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, ketika kami mendapat informasi awal terkait kuota tambahan ini, meski belum ada kepastian jumlahnya. DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan ini diprioritaskan buat lansia reguler,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (24/8/2024). Anggota Komisi VIII itu menyampaikan tujuan DPR mempersoalkan pembagian kuota haji tambahan untuk mengurangi masa antre…
Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada Rabu (21/08/2024) silam di Komplek Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023 itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah akan kualitas dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Dalam paparan Kementerian Keuangan disebutkan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 menunjukan tren positif, yang terjadi secara merata dan mengindikasikan pada menurunnya kemiskinan. Meski demikian, Anis menilai penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir justru tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras, tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan…
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan pertanian merupakan yang sangat penting khususnya beras dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi VI melakukan kunjungan spesifik ke kabupaten Klaten guna melihat kondisi pertanian tanaman padi. “Klaten ini salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih cukup bisa diandalkan untuk bisa memproduksi padi, sehingga kunjungan kami ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Klaten,” Kata Ono Surono kepada medpolindo.com di kawasan budi daya tanaman padi Klaten, Jawa tengah, kamis (22/8/2024). Ono Surono menerangkan, berdasarkan informasi yang diterima, kelompok tani mengeluhkan aliran irigasi jika terjadi musim kering. “Untuk (kebutuhan) air, saat…
Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persetujuan draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK. Adapun Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. “RDP hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menunggu janji kita, komitmen kkta bahwa revisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, harus menyesuaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ahmad Doli saat membuka RDP tersebut di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024). Diketahui,…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya jadi penjamin bagi 50 demonstran yang melakukan unjuk rasa mengenai revisi UU Pilkada di kawasan DPR/MPR pada Kamis (22/8/2024) kemarin. Menurutnya, 50 demonstran tersebut sudah bisa pulang ke rumah masing-masing karena tidak terlibat pidana berat. “Kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian. Barusan berkoordinasi diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini,” ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). Dasco meminta pihak kepolisian untuk melepaskan demonstran tersebut. Kata dia, apabila tak ada yang melanggar seharusnya mereka tak ditahan. “Kami…
Beberapa waktu lalu, dalam keterangan tertulisnya, BMKG menyebut gempa megathrust tinggal menunggu waktu. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong BMKG mempersiapkan data yang akurat terkait gempa akibat pertemuan lempeng tektonik tersebut, serta berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi bencana. Syahrul meminta BMKG lebih berhati-hati dalam menyampaikan prediksi kebencanaan. Pasalnya, hal ini akan menimbulkan kepanikan masyarakat jika informasi bencana tidak disertai data yang akurat dan upaya mitigasi bencana. Karenanya, Politisi Fraksi PKS tersebut meminta BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan mitigasi terhadap potensi megathrust yang menghantui Sumatera dan Jawa tersebut. “Agar itu dilibatkan seluruh komponen pemerintahan…