Angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) meningkat beberapa waktu belakangan. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setidaknya sekitar 46.240 tenaga kerja terkena PHK hingga akhir Agustus 2024. Besarnya gelombang PHK tersebut menjadi sorotan terutama terkait bagaimana regulasi mengatur perlindungan bagi pekerja yang kena PHK. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan UU Cipta Kerja menjadi bagian titik temu bagi pengusaha dan pekerja. “Titik temu itu temunya adalah di UU omnibus law (Cipta Kerja). Semua masukan sudah kita terima, tapi beri kesempatan pada pemerintah untuk membuat peraturan peraturan teknis sehingga antara kebutuhan pengusaha dan pekerja ini ada titik temu yang baik,” kata…
Penulis: redaksi
Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) di Jawa Tengah mencatatkan angka tertinggi se Indonesia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lebih dari 20 ribu kasus PHK terjadi di Jawa Tengah. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Melihat gelombang PHK yang besar tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan perusahaan harus menjamin berbagai hak pekerja yang di-PHK terpenuhi. Seperti hak pesangon hingga jaminan kehilangan pekerjaan. “Satu, (jaminan) pesangon. Tidak boleh perusahaan mengingkari pesangon. Yang kedua, jaminan sosial terutama jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang lebih penting adalah jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Edy kepada medpolindo.com, usai Kunjungan Kerja…
Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti mengatakan pengoptimalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dapat menekan tingginya angka kematian bayi itu. “UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disahkan DPR sebenarnya sudah menyediakan berbagai instrumen yang, jika dioptimalkan, dapat secara signifikan mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Indonesia,” ujar Kris Dayanti dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (5/9/2024). Ia menilai, salah satu langkah kunci yang dapat mengurangi angka kematian bayi adalah dengan memberikan dukungan secara menyeluruh bagi kesejahteraan ibu dan anak. Terutama pada masa…
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di bawah kepemimpinan Retno Marsudi. Sebab atas kinerja Kemlu hingga kini itu, citra Indonesia di dunia internasional cukup baik. “Pertama, tentu rapat ini adalah rapat kedua sebelum terakhir dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dari komisi I lumayan banjir apresiasi,” ujar RIzki kepada medpolindo.com usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Lebih lanjut, hal lainnya yang menjadi apresiasi komisi I DPR RI kepada Kementerian Luar negeri ini yakni karena Kementerian…
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai harus ada perubahan aturan apabila hendak menambah matra baru di TNI. Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL. “Konsep awal sebetulnya bukan matra. Syarat matra, salah satunya kan harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan, red). Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri,” ungkap TB Hasanuddin kepada media, di…
Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya fungsi subsidi kereta api sebagai bagian dari PSO (Public Service Obligation). Menurutnya, kereta api sebagai transportasi massal seharusnya disiapkan oleh negara untuk melayani seluruh masyarakat tanpa ada pemilahan atau diskriminasi. Hal ini menyusul terungkapnya dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama itu tercantum beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, yang disebutkan “perbaikan akan dilakukan dengan…
DPR menyambut gembira kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kehadiran Kepala Negara Kota Vatikan sekaligus Kepala Pemerintahan Takhta Suci itu dinilai sebagai cerminan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. “Kehadiran Bapa Suci membawa pesan harapan yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kedamaian, dan toleransi,” ujar Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati, Rabu (4/9/2024). Esti pun menyoroti dan merasa bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Indonesia dalam kedatangan Paus Fransiskus ini. “Tentunya, partisipasi dari masyarakat terhadap kedatangan Bapa Paus…
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk terus meningkatkan kesinergisan dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kebijakan terutama dalam menjaga stabilitas pasokan stok dan harga pangan. Hal ini seiring telah dibentuknya Badan Gizi Nasional dan program makanan bergizi yang diusung oleh Pasangan Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. “Saya ingatkan juga, Presiden akan datang itu ada (program) makan siang gratis untuk para anak sekolah. Bagaimana Badan Pangan menyediakan dari sekarang perihal program tersebut baik itu mutu maupun kecukupan gizinya karena tingkat stunting di Indonesia saat ini di beberapa wilayah masih sangat tinggi sekali,” ujarnya saat membuka Rapat Dengar…
Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 yang diajukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, mengungkapkan bahwa Komisi VI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk BSN. “Dana tambahan ini akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program standardisasi nasional,” ujar Hekal saat membacakan salah satu kesimpulan RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024). Selain itu, KPPU juga mendapatkan persetujuan tambahan…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa semula Indonesia hanya mendapatkan 221 ribu kuota haji. Namun, setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke pemerintah Arab Saudi, maka selanjutnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah untuk tahun 2024. Setelah mendapatkan kuota tambahan itu, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, DPR bersama Kementerian Agama melakukan rapat untuk menyepakati tambahan kuota 20 ribu itu dari pemerintah Arab Saudi. “Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa kuota kita adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu jadi 241 ribu, yang penggunaannya sesuai dengan UU yaitu 92 persen untuk haji reguler dan…