Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendukungan penuh program swasembada pangan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tetap memerlukan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan keberhasilannya. Alex mulanya mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang mengangkat isu swasembada pangan saat pelantikan, tetapi ia mengingatkan pentingnya klarifikasi terkait swasembada pangan, khususnya beras. Karena berdasarkan rapat terakhir yang digelar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, paparannya lebih fokus pada cetak sawah. “Ibu Megawati mengajarkan dan menginstruksikan seluruh kader PDIP itu menanam 10 tanaman pangan di luar beras padi. Jadi, ada 10 tanaman yang wajib ditanam…
Penulis: redaksi
Anggota Baleg DPR RI Muhammad Kholid, mendesak agar DPR RI membuat regulasi yang menjiwai nasionalisme ekonomi yang diwariskan Wapres RI pertama, Bung Hatta. Hal itu disampaikannya dalam rangka merespons pailitnya perusahaan tekstil raksasa Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). “Kita harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan industri tekstil kita. Sritex sudah jadi korbannya. Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Hatta harus kembali pada periode ini dan terwujud di regulasi dan UU. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa saat ini lanskap ekonomi…
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan. “Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu,” kata Doli kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Doli merinci, permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama lima tahun ke depan.…
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet untuk UMKM, petani, dan nelayan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata yang membela dan memperkuat rakyat kecil. Alqassam Kasuba sapaan akrabnya menyambut baik langkah presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. “Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para produsen pangan kita, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menghapus utang macet di sektor ini jelas meringankan beban mereka dan membuka peluang untuk bangkit lebih kuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang…
Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus menyoroti maraknya kasus judi online (judol) yang baru-baru ini menyeret keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurutnya, judol kini sudah menjadi seperti ‘wabah’ yang mengancam tatanan sosial di masyarakat. Untuk itu, ia pun mendorong keseriusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan praktek ilegal tersebut. “Saya katakan tadi (judol) sudah menjadi wabah penyakit. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini,” kata Stevano dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan PPATK di Gedung Nusantara…
Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif sebesar Rp10 juta per bulan untuk petani milenial. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong minat generasi muda dalam sektor pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto menilai bahwa insentif ini sangat dibutuhkan guna menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. “Saya rasa kami mendukung ya, bagus kalau itu. Karena kan milenial ini kalau nggak dikasih insentif mungkin susah bergeraknya,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek itu kepada media, di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Politisi Fraksi Gerindra ini menambahkan bahwa pemberian insentif…
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, mengapresiasi diselenggarakannya seminar bertajuk ‘Empowering Civil Servants with Essential Competencies for Organizational Excellence’. Ia berharap acara sejenis dapat terus diselenggarakan secara berkala. “Saya tentu mengapresiasi acara ini. Seminar ini sangat penting, sebagai bentuk pengayaan sebagai wadah media untuk curcol (curhat colongan) bagi para pegawai, sekaligus juga menjadi media untuk evaluasi organisasi, dalam hal ini Kesetjenan DPR. Apa yang menjadi kebutuhan ASN dalam konteks untuk mengembangkan dirinya sebagai pekerja atau pegawai yang menjadi support system atau memberikan dukungan kepada anggota DPR,” ujar Desy usai memberikan materi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat…
DPR RI menegaskan pentingnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil terhadap UU Tapera, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi mewakili DPR RI. Abdullah menjelaskan bahwa UU Tapera merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Melalui UU Tapera, negara hadir dengan skema…
Anggota Komisi VI DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon mendorong Kementerian Koperasi untuk menerapkan secara serius program pendampingan dan pembinaan yang serius untuk seluruh koperasi di Papua. Pasalnya, koperasi-koperasi yang beroperasi di Papua berkedok menjadi rentenir. Sebab itu, implementasi koperasi di Papua menghadapi tantangan yang sangat besar. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2024). Seharusnya, terangnya, koperasi menjadi bagian dari instrumen penting untuk mendukung perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan “Koperasi di daerah saya di Papua hampir bisa dikatakan menjadi menakutkan, karena…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto mengatakan seluruh elemen bangsa harus ikut serta dalam memberantas mafia impor sektor pangan dan tidak takut untuk melaporkan hal itu. Hal itu disampaikannya dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). “Nah itu tugas kita bersama ya pemerintah. Kita juga yang mengawasi kalau kita dengar-dengar apa. Ada juga wartawan juga kalau dengar sesuatu yang bau-bau amis gitu tolong dilaporkan juga gitu. Supaya ini mafia impor ini harus kita berantas,” tegas perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek ini. Menurutnya, pemberantasan mafia impor sektor pertanian…