Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet untuk UMKM, petani, dan nelayan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata yang membela dan memperkuat rakyat kecil.
Alqassam Kasuba sapaan akrabnya menyambut baik langkah presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. “Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para produsen pangan kita, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menghapus utang macet di sektor ini jelas meringankan beban mereka dan membuka peluang untuk bangkit lebih kuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kebijakan ini menunjukkan kepedulian nyata pemerintah terhadap keberlanjutan usaha rakyat kecil. “Langkah ini bukan sekadar angka atau data, ini adalah wujud nyata kehadiran negara di sisi mereka yang membutuhkan. Saya mendukung penuh upaya ini,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
“Langkah ini bukan sekadar angka atau data, ini adalah wujud nyata kehadiran negara di sisi mereka yang membutuhkan”
Menurutnya, perhatian terhadap sektor mikro seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi pada masa mendatang. Ia berharap pemerintah terus konsisten memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya di sektor ekonomi vital seperti pertanian dan kelautan.
Pada akhirnya, ia juga memberikan penegasan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara. Setelah berlakunya keputusan ini, ia berharap pemerintah ada langkah konkret dari pemerintah yang memprioritaskan UMKM dalam kebijakan strategis ekonomi keterlibatan UMKM dalam pembangunan ekonomi negara. Sehingga, hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memiliki kerentanan soal ketahanan ekonomi.
“Saya juga berharap UMKM menjadi naik kelas yang memiliki berdaya saing, sehingga produknya kompetitif di masyarakat dengan itu perlu kerja sama yang strategis antar-stakeholder terkait untuk mengawal hal ini,” pungkasnya.