Anggota Komisi IV DPR Ri Riyono menilai rencana program cetak sawah/lahan baru seluas 3 juta hektar oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementan harus dilakukan dengan cermat. Sebab, menurutnya, upaya itu berpotensi menghasilkan jutaan ton beras jika berhasil, sehingga bisa membantu mengurangi alokasi impor Indonesia. “Cetak sawah baru 3 juta Ha lahan di Indonesia timur memang menjanjikan untuk bisa menghasilkan jutaan ton beras, namun jika gagal akan kehilangan puluhan bahkan ratusan triliun,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Ia mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah merencanakan cetak sawah/lahan 1 juta hektar di…
Penulis: redaksi
Serapan Anggaran Kementerian Perhubungan RI baru mencapai 61 persen per November 2024. Hal ini mendapat perhatian serius dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR lantaran mengingat sisa waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan proyek-proyek APBN 2024 yang seharusnya sudah rampung. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menyarankan agar Kementerian Perhubungan memanfaatkan skema lelang Pra-DIPA untuk mempercepat serapan anggaran, sehingga tidak ada lagi penumpukan di akhir tahun. Huda menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, skema lelang Pra-DIPA dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses lelang dan serapan anggaran dapat dilakukan lebih awal. “Secara regulasi sebenarnya ada Perpres…
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyoroti terkait banyaknya keluhan BBM Subsidi dari para nelayan. Maka dari itu ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperketat kontrol dari BBM subsidi ini. “Karena banyak sekali nelayan nelayan yang kaya, nelayan yang tajir juga ini membeli BBM bersubsidi. Nah ini harus ada kontrol yang jelas. mekanismenya kan mau ada semacam apa dibuat pakai IT lah. Nah ini juga harus jelas,” ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) Ia mengusulkan agar KKP dapat bekerja sama dengan BPK Migas…
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, kenaikan pagu anggaran itu menjadi penting jika melihat kompleksitas permasalahan yang dialami oleh KKP. “Pertama, memang kalau kita lihat yang pasti kemudian KKP tidak bisa berbuat apa-apa. Dari yang saya baca mengenai Pagu anggaran ini dia sangat minim menurut saya,” ujar Arif dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) Ia menilai, KKP ini seharusnya menjadi sektor prioritas negara ini, terlebih Indonesia juga merupakan negara maritim. “Karena pertanian faktor prioritas, KKP pun ini sektor…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti fenomena penyerapan anggaran kementerian yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Menurut Huda, hal ini terjadi karena adanya celah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang perlu diperbaiki secara menyeluruh. Huda mengatakan, jika masalah ini tidak segera diatasi maka serapan anggaran yang tinggi di akhir tahun akan terus berulang setiap tahunnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). “Kalau mau dievaluasi secara menyeluruh Pak Menteri, Pak Wamen, ada problem pada level perencanaan, skenario atau strategi pelaksanaan dan…
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mendukung revisi Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Dia meminta pemerintah memfasilitasi filantropi yang sekarang berkembang pesat dengan regulasi yang tepat. Ia memperkirakan ada banyak pasal yang perlu direvisi dan ditambahkan karena isi undang-undang PUB sangat singkat dan sudah ketinggalan zaman. “Kita perlu regulasi yang bisa menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kegiatan menyumbang. Pada saat yang sama regulasi tersebut juga bisa mencegah penyalahgunaan sumbangan,” ujarnya kepada media di Jakarta, Rabu (6/11/2024). “Kita juga perlu mengantisipasi dan mendukung perkembangan filantropi di era digital yang sama sekali belum…
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menilai positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang petani, nelayan dan UMKM. Apalagi selama ini, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan tidak mudah bagi para petani, nelayan dan UMKM untuk mendapatkan akses kredit perbankan. “Diharapkan langkah ini bisa mendorong usaha dan produktivitas petani, nelayan dan UMKM guna mendukung target swasembada pangan, sehingga bisa mewujudkan pembangunan dan ekonomi RI,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan kepada media beberapa waktu lalu. Namun demikian, tegasnya, rencana pemutihan utang ini harus dilaksanakan dan diawasi dengan baik agar tidak terjadi moral hazard dan tepat sasaran. Ia menambahkan, sebagian besar petani…
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta Kementerian Transmigrasi agar bisa memaksimalkan penggunaan anggarannya. Hal ini disampaikannya di dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11/2024). Novita menilai Kementrans memiliki peran penting dalam merealisasikan pemerataan di Indonesia. “Ini adalah rapat kedua setelah perkenalan pertama, tidak bisa dipungkiri ini juga salah satu Kementerian yang penting di Indonesia di mana banyak masyarakat dari daerah yang padat penduduk, diperlukan untuk dilakukannya transmigrasi agar adanya pemerataan,” ujar Novita di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024 Politisi Fraksi Gerindra ini lantas menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan. Firman mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran terus bertambah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). “Kami Komisi IV yang paling lama di sini merasa gagal setiap ganti menteri visi misinya swasembada pangan untuk kedaulatan pangan. Dari anggaran sekian triliun menjadi sekian triliun (anggaran naik) tapi target itu tidak pernah tercapai,” ujarnya. Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan. Politisi…
Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengungkapkan dirinya mendapat laporan bahwa banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil. “Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar,” kata Hanan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku…