Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian agar Indonesia dan Korea Selatan terus menguatkan hubungan antarkedua negara melalui banyak hal. Menjadi topik pembicaraan, di antaranya kerja sama perdagangan melalui kebudayaan, hingga kerja sama di bidang pendidikan. Husein menyebut, Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di negeri gingseng…
Penulis: redaksi
Dunia media sosial saat ini tengah ramai dengan adanya sosok Dokter Detektif atau ‘Doktif’ yang gemar membuat konten mengenai uji laboratorium mandiri terhadap beberapa jenama skincare. Ia melakukan hal tersebut untuk mengecek jumlah persentase kandungan bahan tertentu yang ada pada produk skincare. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Hutama menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan. Hal itu agar kepercayaan publik, terutama terhadap skincare lokal, dapat dijaga. “Kita hargai mereka ini adalah sebagai kontrol publik terhadap kebijakan publik yang ada. Jadi peran serta masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Jadi sah-sah…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar audiensi dengan Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10/2024). Dalam agenda tersebut disampaikan bahwa perlunya memperkuat peran BAKN dalam tugas pengawasan yang kemudian akan berdampak pada fungsi anggaran yang diemban oleh DPR. Kepala BK Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, menjelaskan salah satu usulan yang diberikan adalah adanya area yang akan diserahkan ke BAKN, namun ada juga yang tetap ditangani oleh komisi-komisi. Hal ini berfungsi agar BAKN dapat berjalan dengan efektif tanpa harus tumpang tindih dengan alat kelengkapan dewan lainnya. “Misalnya ikut menangani kementerian-kementerian yang…
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan mengundang semua mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat ini digelar lantaran beberapa instansi mitra memiliki nomenklatur baru, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tugas pada masing-masing mitra. “Pada hari ini fokus kita, karena ini nomenklatur baru. Menteri Pekerjaan Umum itu fokusnya di mana saja sesuai pembidangan tugas dari Presiden? Kemudian Menteri Perumahan (dan kawasan Permukiman)? Ini penting karena merupakan pemecahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta dalam rapat tersebut. Mitra lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Desa dan Pembangunan…
Komisi I DPR RI mendukung rencana Pemerintah untuk membawa Indonesia bergabung dalam aliansi ekonomi BRICS Plus. Masuknya Indonesia sebagai mitra kelompok kekuatan ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai bisa membuka berbagai peluang strategis termasuk dalam isu geopolitik global. “Keanggotaan BRICS tidak hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga geopolitik. Di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara negara-negara besar, Indonesia perlu menjaga keseimbangan,” kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta, Senin (28/10/2024). Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan,…
Komisi IX DPR RI periode 2024-2029 menggelar Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa (29/10/2024) di Gedung DPR, Jakarta. Salah satu agenda rapat tersebut adalah penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai Visi dan Misi Presiden RI di bidang pengawasan obat dan makanan. Anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi sempat mempertanyakan upaya BPOM dalam merealisasikan Astacita presiden pada poin 5 terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam terutama bidang Herbal Tradisional. “Di Astacita Presiden RI poin nomor 5 menjelaskan tentang melanjutkan dan mengembangkan Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah. Terkait…
Kompleks Parlemen Senayan kembali menjadi saksi pembahasan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 Masehi. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, serta beberapa perwakilan lainnya, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, mengupas evaluasi dan laporan keuangan penyelenggaraan haji serta isu-isu aktual yang menyertainya. Pengawasan Eksternal Demi Transparansi Salah satu sorotan utama dalam rapat adalah usulan peningkatan pengawasan eksternal. Anggota Komisi VIII DPR, Achmad, menegaskan perlunya pengawasan lebih dari sekadar internal Kementerian Agama. Ia mengusulkan agar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya terkait dengan lambatnya proses klaim, khususnya untuk program Jaminan Hari Tua (JHT). “Banyak peserta yang merasa kesulitan memenuhi persyaratan administrasi terutama terkait dengan dokumen yang diperlukan juga birokrasi dalam pengajuan jaminan kehilangan pekerja atau JKP. Akibatnya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak bisa mengakses program ini dengan mudah,” ujar Nurhadi saat mengikuti RDP Komisi IX dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Selain itu, Nurhadi juga menyoroti kurangnya sumber daya manusia (SDM) di beberapa kantor…
Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Komite Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk membahas isu terkait proses rekrutmen keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pertemuan tersebut mengangkat polemik yang tengah berkembang terkait pemilihan dan rekrutmen anggota KKI, sebuah lembaga pengatur profesi kedokteran di Indonesia. Dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI. Ia menyampaikan keprihatinan mengenai keterbukaan proses ini, yang dianggap tidak sepenuhnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. “Harusnya sebagai lembaga Non-Struktural yang bersifat Independent Colective Colegial KKI dan KTKI ini dipilih oleh semua anggota di dalamnya bukan malah…