Berdasarkan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kemendikbudristek kini dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yang dikutip oleh medpolindo.com di Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” harap Hetifah. Pertimbangan ini ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat…
Penulis: redaksi
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan (friendly talk) dengan Anggota Parlemen Jerman, Gabriele Katzmarek. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas berbagai isu, mulai dari peran perempuan, pemuda, ekonomi, hingga kebijakan deforestasi yang diinisiasi oleh Eropa. Mardani menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat kerja sama bilateral, tetapi juga untuk memperkenalkan Yayasan Friedrich Ebert Stiftung (FES), sebuah yayasan dari Jerman yang fokus pada pengembangan demokrasi di tingkat masyarakat. “Banyak topik yang dibahas, mulai dari isu perempuan, pemuda, pengembangan ekonomi, hingga rencana yayasan internasional seperti FES yang aktif di Indonesia,” ujar Mardani kepada medpolindo.com usai pertemuan…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti terkait adanya temuan kandungan berbahaya dalam anggur shine muscat berupa residu kimia/pestisida. Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Karantina terkait dengan peredaran anggur shine muscat tersebut di masyarakat. “Tadi pagi saya telpon (BPOM) karena ada informasi terkait yang namanya anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya. Saya tanya, kenapa kok BPOM enggak bergerak? dijawab, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari Badan Karantina,” tutur Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (29/10/2024). Rapat ini membahas rencana program kerja dan anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 serta sejumlah isu-isu aktual terkait perlindungan perempuan dan anak. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII mencatat bahwa anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp300,65 miliar. Dana ini terbagi ke dalam beberapa satuan kerja, termasuk Sekretariat Kementerian yang menerima Rp151,39 miliar, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, serta Deputi…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 disesuaikan dengan Astacita yang merupakan misi dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa Prolegnas yang disusun itu harus berdasarkan aspek kebutuhan, bukan keinginan. Menurutnya, kebutuhan yang dimaksud adalah target Indonesia di tahun 2029 berdasarkan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kita menginginkan mengevaluasi, jangan-jangan (periode) kemarin itu terlalu banyak ternyata yang disusun itu daftar keinginan bukan daftar kebutuhan. Kita harus membedakan,” kata Doli kepada media, Jakarta, Selasa (29/10/2024) Ia menjelaskan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bisa diusulkan sesuai dengan…
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan aspirasi dari Organisasi Penyuluh Nusantara yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengannya di Fraksi NasDem. Para penyuluh tersebut mengeluhkan terkait tidak adanya formasi pada rekrutmen PPPK. Diketahui, Organisasi Penyuluh Nusantara merupakan wadah organisasi para penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Beberapa waktu lalu kami menerima audiensi dari Organisasi Penyuluh Nusantara. Mereka membawa aspirasi tentang rekrutmen PPPK yang tahun ini dibuka, (tapi) tidak ada formasi tentang PPPK. Padahal tahun lalu formasi PPPK masih ada,” tuturnya dalam Rapat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong semua fraksi untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah. Sebab menurutnya, pemekaran daerah dapat mempercepat pembangunan nasional. Doli pun mengaku, hal ini juga sudah ia perjuangkan saat memimpin Komisi II DPR RI pada periode lalu. “Sekarang ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di kemendagri sejak moratorium 2014,” ujar Doli dalam rapat Baleg pada Senin (28/10/2024). “Kami menganggap, saya terutama menganggap, bahwa Indonesia kalau mau cepat pembangunannya tidak bisa lagi dihambat tuh pemekaran,” sambungnya. Ia memberi contoh, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang…
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap adanya keadilan bagi guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. “Pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional. Saya berharap ada keadilan bagi Guru Supriyani agar tak jadi preseden buruk pada sistem pendidikan Indonesia,” ujar Puan dalam rilis persnya, Selasa (29/10/2024). Seperti diketahui, Supriyani dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa berinisial D (6), anak dari seorang anggota polisi…
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana meminta mitra Komisi V DPR RI untuk menyiapkan masukan maupun peta jalan (roadmap) dalam upaya pemenuhan Asa Cita yang digadang oleh Presiden Prabowo. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10/2024) di Senayan, Jakarta “Pada saat Raker besok, kami ingin dapat insight atau mungkin dari Kementerian mengenai roadmap pemenuhan apa saja yang ada di Asta Cita kemudian yang ada di 17 prioritas dan 8 program-program Quick Win itu ditampilkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Danang yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan. “Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI,…