Komisi XIII DPR RI pekan ini mulai melakukan rapat dengan beberapa mitra kerjanya. Kali ini, Komisi XIII melakukan rapat perdana dengan mitra kerja Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat. Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar dalam pendalamannya, meminta BNPT untuk dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintah untuk mengembangkan pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi Pancasila. “Nah saya lebih melihat, konteksnya Indonesia itu BNPT akan jauh lebih maksimal mencegah potensi-potensi teroris. Kalau bisa BNPT bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi Pancasila kita. Bagaimana keragaman, bagaimana…
Penulis: redaksi
Komisi XIII DPR RI menggelar rapat perdana dengan salah satu mitra Komisi XIII yakni Kantor Staf Kepresidenan. Dalam agenda rapat kerja yang digelar pada Rabu (30/10/2024) tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Komisi XIII mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Kepresidenan. “Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional komunikasi publik dan pengelolaan isu strategis,” kata Willy, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, Komisi XIII meminta KSP untuk segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Komisi XIII pun mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan…
Komisi III DPR RI kembali menerima audiensi dengan pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) yang mengeluhkan soal sengketa kepengurusan Apartemen GCM yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun. Atas aspirasi yang disampaikan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Komisi III mendukung penghuni Apartemen GCM untuk mendapatkan hak-hak mereka. “Kami sudah bisa memahami bahwa intinya ini adalah orang-orang yang dizalimi yang datang hari ini. Para penghuni rumah susun yang berhak untuk mengelola rumah yang mereka tinggali ternyata direpresi dan hak-haknya dirampas,” kata Habiburokhman kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, dalam kesimpulan rapat Komisi…
Komisi XIII DPR RI pekan ini mulai melakukan rapat dengan mitra kerjanya, dalam rapat perdana dengan mitra kerja ini Komisi XIII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar dalam pendalamannya, meminta BNPT untuk dapat bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah mengembangkan program pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila. “Nah saya lebih melihat, konteksnya Indonesia itu BNPT akan jauh lebih maksimal mencegah potensi-potensi teroris di dalam itu kalau bisa mengembangkan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila kita. Bagaimana keragaman, bagaimana…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti persoalan hyper-regulation yang terjadi di Indonesia. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Maka dari itu, Baleg DPR RI mengundang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendapatkan masukan terkait hal itu. “Ketika kami mendengarkan ternyata Indonesia ini termasuk negara yang hyper-regulation gitu ya, maka kami ingin tahu hyper-regulation itu bagus atau tidak. Ini yang sedang kita kaji. Ya kalau memang banyaknya undang-undang bisa menyelesaikan masalah, seluruh masalah Indonesia yang negara yang besar seperti ini, ya menurut saya gak bagus…
Menerima banyak laporan terkait pelayanan dan kualitas jalan tol, Komisi V DPR RI berencana melakukan mengetatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di jalan tol. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan bahwa SPM Jalan Tol menjadi salah satu indikator apabila akan penyesuaian tarif tol. “SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan. Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol,” ujar Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, jakarta pada Rabu (30/10/2024). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti soal isu kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia mendesak segenap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan menangani kepailitan ini. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, ucapnya, maka akan berimbas pada pemutusan kerja terhadap 45.000-50.000 karyawan di Sritex. Tidak hanya itu saja, ia menilai kepailitan Sritex juga akan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Perlu diketahui, Sritex merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil terbesar di Indonesia. Dalam satu tahun, dalam kondisi optimal, perusahaan ini bisa memproduksi 1,1 juta bal kain. PT Sritex memiliki jangkauan pasar yang sangat luas,…
Komisi V akan melakukan revisi pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Revisi UU tersebut didasari dengan upaya memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi di daerah serta peningkatan pengawasan terhadap setiap proses lelang. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Ketua Komisi V Lasarus menyampaikan bahwa dua alasan tersebut menjadi masalah yang kerap menjadi bahan perdebatan di Komisi V. Pengawasan proses lelang dan perluasan kesempatan kepada penyedia jasa konstruksi di daerah digadang sebagai permasalahan yang pada periode lalu belum bisa terselesaikan oleh Kementerian PUPR. “Komisi V sudah mengajukan kepada Dewan…
Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren mendorong Pemerintahan Periode 2024-2029 melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa melahirkan kebijakan yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Tanah Papua. Baginya, upaya ini krusial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat penyerapan tenaga kerja asli Papua. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Sebab itu, dirinya ingin masyarakat Papua berdaya di tanahnya sendiri. “Kita semua tahu, tanah Papua memiliki sejarah yang panjang bahwa Papua punya banyak kekayaan alam yang dikandung. Seharusnya, masyarakat Papua berhak bekerja. Kami berharap perusahaan besar yang beroperasi…
Anggota Baleg DPR RI Almuzzammil Yusuf berharap Baleg DPR RI periode 2024-2029 saat ini memperhatikan kembali prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Sebab, menurutnya, Baleg DPR RI periode lalu kerap menyusun RUU dalam waktu singkat, salah satunya RUU Pilkada. “Saya harus jujur katakan dalam periode Baleg kita kemarin ada undang-undang yang (dibahas hanya) tiga hari, seminggu, satu hari,” kata Almuzammil dalam rapat pleno Baleg DPR RI evaluasi Prolegnas RUU tahun 2020-2024 kepada media di Jakarta, Senin (28/10/2024). Politisi Fraksi PKS ini menyebut, Baleg dan pemerintah saat itu menyepakati pembahasan tingkat pertama RUU Pilkada dalam waktu kurang dari 12 jam. Dampaknya, tidak…