Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024), mengingatkan pentingnya efisiensi dalam menjalankan fungsi kementerian pascapemisahan tugas. Dengan latar belakang Kementerian HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan kini menjadi tiga kementerian terpisah, Agun menyoroti potensi hambatan yang dapat timbul jika perhatian berlebih diberikan pada pengelolaan struktur, personil, dan anggaran ketimbang pada fungsi utama kementerian. “Kementerian kita ini sudah siap, tetapi dalam langkah berikutnya, kami berharap agar tidak malah menambah beban negara. Bapak sibuk mengurusi organisasi, personil, dan akhirnya tupoksi tidak tercapai karena fokus semua…

Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, menekankan pentingnya penguatan peran sipil dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Edison menyatakan bahwa dengan latar belakang presiden yang berasal dari militer, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga prioritas HAM. Ia mengingatkan potensi risiko pelanggaran HAM jika masyarakat tidak mendapat ruang bicara yang aman. “Saya khawatir, jika tidak berhati-hati, pelanggaran HAM justru bisa meningkat karena orang merasa bebas berbicara tetapi malah dianggap berlebihan, bahkan berisiko dituduh hal-hal lain,…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM di Indonesia. Willy mengungkapkan perlunya Indonesia belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM di negara tersebut dapat disebarkan melalui drama-drama Korea Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam sesi tersebut, ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) segera definitif sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah IKN. “Kami berharap kepemimpinan Otorita IKN segera definitif, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo dapat dijalankan, dengan target penyelesaian ekosistem dan infrastruktur IKN dalam empat tahun ke depan sesuai arahan Mensesneg Prasetyo Hadi,” ujar Rifqy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ditambahkannya, hal tersebut juga diperlukan untuk bisa kembali menarik investor baik dalam maupun luar negeri. Sehingga akan…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) terus dikejar DPR agar segera sah menjadi undang-undang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menegaskan RUU PPRT penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. “Kami akan tancap gas untuk lakukan pembahasan yang telah lama tertunda ini. Ini menyangkut perlindungan rakyat Indonesia, khususnya demi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga,” ungkap Willy Aditya dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (30/10/2024). Pengesahan RUU PPRT ini dinilai sejalan dengan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Ada penegasan dalam Astacita Presiden…

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2024-2029. Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah berhasil memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menerjemahkan ke dalam program kerja yang diharapkan bisa menekan pengangguran serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dirinya berharap Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki energi berlimpah untuk mengatasi isu ketenagakerjaan. “Sejak hari pertama bekerja, saya mengapresiasi Pak Menteri berhasil memetakan masalah…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Menurutnya, RUU perampasan aset perlu masuk menjadi hal prioritas bagi Baleg. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahan presiden RI Joko Widodo, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia stagnan di angka 34. “Tahun 2014 sekitar IPK-nya itu 34. Sekarang IPK-nya sama, 34. Gak kemana-mana. Dan implikasinya banyak. Satu, terhadap demokrasi. Dua, terhadap hukum, Tiga, terhadap ekonomi,” ujar Kholid kepada medpolindo.com di Selasas Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024) Lebih lanjut, ia menilai Indeks Persepsi Korupsi akan naik ketika pemerintahan itu bersih…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kejujuran yang diakui dan diungkapkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid terkait kondisi terkini pertanahaan dan tata ruang di Indonesia, lewat data yang diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi II. “Yang pertama Pak Nusron hadir ke Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan segala kejujurannya terhadap data dan kondisi terkait dengan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Hal itu tentu harus kita apresiasi. Salah satu yang menurut saya sangat penting adalah beliau menyatakan ada lebih dari 500 badan usaha di Republik ini yang telah menggunakan lahan, menanam sawit berpuluh-puluh tahun. Tapi kemudian tak…

Program sekolah swasta gratis diharapkan mampu segera terealisasi pada tahun 2025 mendatang. Dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi di bidang pendidikan Indonesia. Pemerintah dinilai perlu membuat regulasi yang kuat sebagai alas hukum untuk mewujudkan kebijakan tersebut. “Kami dukung usulan pendidikan gratis secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam dunia pendidikan,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Nita Jacoba Gah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dikdasmen di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ia menilai pendidikan gratis saat ini masih didominasi oleh sekolah negeri. Padahal, menurutnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam tindakan Otoritas Israel yang telah meloloskan sebuah undang-undang yang melarang badan sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi. Menurut Mardani, apa yang dilakukan oleh Israel jelas melakukan penantangan terhadap dunia, dan pelanggaran atas hak asasi manusia. “Kami mengutuk keras. Israel telah menunjukkan arogansinya kepada dunia. UU tersebut sangat rasis dan perlu oleh dilawan karena UNWRA adalah lembaga sah dibawah PBB,” kata Mardani, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com,  Rabu (30/10/2024). Mardani menjelaskan, dunia internasional harus bersatu melawan Israel. Salah satunya adalah segera menolak keberadaan Israel…