Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah mengapresiasi Komnas Perempuan yang konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab itu, ia berkomitmen konsisten mendukung RUU ini masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Perlu diketahui, mayoritas PRT yang dikirim ke luar negeri adalah kalangan perempuan. “Untuk Komnas Perempuan, saya sangat…

Pekerja migran Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan untuk itu butuh adanya Perlindungan bagi penyumbang devisa negara ini. Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi memberikan beberapa saran terkait dengan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Salah satunya yakni dukungan psikologis. “Pertama perlu perjanjian bilateral dengan negara-negara pengguna, Kedua perlu ada pos atau kalau perlu ada semacam komunitas pekerja migran. Kemudian dukungan psikologis, termasuk bagi keluarga yang kemudian ditinggalkan di kampung halaman,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Senada dengan Ashabul Kahfi, Anggota Komisi IX DPR RI Nafa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menilai RUU Keadilan Iklim harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Sebab itu, ia mendorong agar draf RUU Keadilan Iklim disempurnakan agar sesuai dengan semangat visi ekologis. Satu diantaranya adalah mendorong pengembangan sikap, perilaku, dan bentuk kehidupan yang ramah dan peduli pada sesama dan semesta. Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut baik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan rencana penghentian impor sampah plastik dari luar negeri (28/10/2024) dalam kunjungannya ke TPST Bantar Gebang bersama jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Meitri, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran plastik. “Keputusan untuk menghentikan impor sampah plastik adalah langkah yang sangat tepat dan sejalan dengan upaya kita mengurangi pencemaran lingkungan. Indonesia telah lama menjadi tempat pembuangan sampah plastik dari negara lain, dan hal ini berdampak buruk…

Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan persepsi keliru di masyarakat seakan DPR menolak RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga negara, DPR RI memiliki komitmen untuk ikut dalam pemberantasan korupsi di tanah air. “Menyinggung soal RUU Perampasan Aset, saya ingin menegaskan bahwa ini kan sedang dibangun opini di luar seakan-akan DPR menolak. Saya di forum ini menegaskan bahwa kami ini sedang menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujar Doli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dengan LBH APIK, JPRR dan ICJR tersebut, Doli…

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perhelatan akbar yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang profesional, akuntabel, demokratis, dan responsif. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya terdapat berbagai tantangan, salah satunya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terlebih tingkat kerawanan Pilkada di wilayah sulsel, berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu Sulawesi Selatan menempati rangking empat. Berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat terjadi, seperti konflik antar pendukung, penyebaran informasi palsu, politik uang, dan intimidasi terhadap pemilih. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai kolaborasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu memastikan setiap dugaan…

Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat terkait penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi pada Rabu (31/10/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut, terdapat beberapa usulan yang kemudian menarik perhatian pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, salah satunya adalah terkait dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Soal KUHAP, Saya pikir, saya dan juga Fraksi Partai NasDem setuju untuk KUHAP ini…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu. Ia menyebut, penyelematan sekitar 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas. “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” ujar Puan dalam keterangannya pada medpolindo.com, Kamis (31/10/2024). Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).  Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak…

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap sengketa dagang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memberi bantuan yang efektif. Hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.  “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” tegas Puan dalam keterangannya pada medpolindo.com, Kamis (31/10/2024). Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. “Kebijakan pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu. …

Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI pada Rabu (31/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti Rencana Peraturan Menteri Kesehatan tentang Industri Tembakau yang berkaitan dengan PP 28/2024 yang terbit beberapa waktu lalu. Nurhadi dengan gamblang menilai dinilai kebijakan tersebut tidak menunjukan keberpihakan terhadap petani dan pelaku usaha tembakau. PP 28/2024 sendiri yang berisi tentang kebijakan Zonasi dan Iklan Produk Tembakau. Adapun tiga poin yang menjadi fokus kebijakan tersebut dan masih menjadi kontroversi antara lain; penerapan kemasan polos pada rokok, larangan penjualan rokok pada radius 200 Meter di pusat pendidikan dan…