Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai kondisi undang-undang di Indonesia ini mirip disebut dengan istilah hyper-regulation. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Situasi tersebut, menurut Doli, juga berdasarkan hasil rapat dengan Anggota Baleg lainnya baru-baru ini. Maka dari itu, ia mengungkapkan, Baleg DPR RI akan mendalami terkait hyper regulation tersebut. Ia menegaskan, terlepas dari hal itu, yang terpenting dari suatu aturan adalah penegakan hukum (law enforcement). “Nah, tentu kami ingin mendalami hyper-regulation itu buat satu negara bagus apa tidak, ya kan? Atau kemudian kalau memang bagus berarti lebih banyak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkumpulan tidak bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasalnya, jika UU Ormas dihapus, ia menilai seperti mencabut ‘akar demokrasi’ dari masyarakat Indonesia. Sebab itu, dibandingkan menghapus, menurutnya, RUU Perkumpulan akan lebih baik tetap hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya UU Ormas. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Saya kira, Undang-Undang Ormas ini tidak bisa digantikan…

Di era digital yang penuh tantangan, penguatan keamanan siber dan pemberantasan judi online menjadi prioritas utama Pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menyuarakan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis Kemenko Polkam di bawah pimpinan Budi Gunawan, dalam upaya menangani isu-isu ini. Okta menyoroti urgensi penguatan pertahanan siber dan sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Kemenko Polkam merupakan langkah tepat di tengah meningkatnya serangan siber yang tidak hanya mengancam data pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Keamanan siber bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Serangan siber mengancam infrastruktur digital dan kepercayaan publik…

Kasus kekerasan terhadap guru semakin marak dilaporkan oleh orang tua murid. Terbaru kasus guru honorer bernama Supriyani yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap siswa yang merupakan anak seorang polisi di Polsek Baito Sulawesi Selatan. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang menarik perhatian publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merasa prihatin atas kejadian itu. Ia menilai berbagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap guru. Menurutnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru terus menurun. Ditambah lagi masalah disiplin siswa, kesehatan mental, dan tekanan akademis dan sosial yang tidak tertangani dengan baik juga menjadi penyebab. Hetifah juga menyoroti dampak negatif…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini. “DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima medpolindo.com, Rabu (30/10/2024). Sritex, yang merupakan salah…

Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M berlangsung alot. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang ini membutuhkan tiga kali pertemuan sebelum mencapai keputusan final. Rangkaian rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, dan berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Marwan Dasopang menyebutkan bahwa pembahasan evaluasi ini melibatkan berbagai isu krusial terkait penyelenggaraan haji, termasuk pengelolaan anggaran yang dinilai memerlukan peninjauan mendalam. “Pembahasan ini memakan waktu cukup lama, sampai…

Komitmen yang selaras antara pemerintah dan DPR untuk memberi perhatian serius dalam bidang SDM akan menjadi energi baru dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Untuk itu RUU ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam kinerja 100 hari ke depan. “Ini akan menjadi salah satu fokus dalam 100 hari ke depan. Tidak terlampau sulit lagi karena jejak kebersamaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU PPRT ini telah ditoreh sebelumnya,” terang Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, Rabu (30/10/2024). Willy mengatakan dukungan DPR, organisasi sipil, dan Lemerintah terhadap pembahasan RUU PPRT…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya impor baja murah dari China yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Baja-baja impor yang membanjiri Indonesia diketahui berasal dari kelebihan kapasitas global sebesar 632 juta ton, namun memiliki kualitas rendah dan mayoritas tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Masalah ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan industri, kesehatan publik, serta keamanan konstruksi dalam negeri. “Masuknya baja murah berkualitas rendah ini mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri yang saat ini sudah berusaha keras untuk memenuhi standar kualitas nasional. Produk-produk baja yang tidak memenuhi SNI dapat menimbulkan risiko bagi proyek-proyek konstruksi,…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendorong penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKSAP untuk lima tahun mendatang. Hal itu disampaikan Mardani dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Membangun Harmoni Diplomasi untuk Stabilitas dan Perdamaian Global’. Mardani menambahkan FGD ini turut membahas tantangan dan peluang dalam diplomasi internasional kedepannya. Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini optimistis BKSAP periode ini akan dapat bekerja sebaik, atau bahkan lebih baik dari periode sebelumnya. “Dunia selalu berubah, dan kita harus bisa beradaptasi di antara dua kekuatan besar, yaitu China dan Amerika Serikat, dengan tetap menjaga prinsip non-blok serta mengedepankan posisi…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti sistem perekrutan pekerja migran yang terjadi di Indonesia selama ini. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), guna membahas peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan. “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling…