Banyaknya keluhan warganet Indonesia khususnya mereka yang sering mengunggah konten-konten terkait Palestina dan perjuangan serta penderitaan masyarakat di sana, yang sering di-takedown oleh platform media sosial naungan Meta, menjadi perhatian serius bagi DPR RI periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai bahwa Meta perlu dimintai klarifikas terkait banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia disebabkan sulitnya me-repost konten berkaitan dengan masalah Palestina di platform media sosial Meta (Facebook dan Instagram). “Sebagai contoh, dari laporan masyarakat ketika ada konten berhasil tayang di IG Story terkait dengan persoalan Palestina, maka postingan itu tidak lama kemudian dihapus oleh Instagram. Terkait hal ini, Meta perlu memberikan…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, membahas berbagai isu strategis dalam pertemuannya dengan Duta Besar Uni Eropa, Denis Chaibi, pada Senin (4/11/2024). Salah satu fokus pembahasan antara keduanya adalah mengenai proses aksesi Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Uni Eropa, kata Ravindra, menyambut baik minat Indonesia untuk bergabung dalam OECD. “Proses tersebut didukung sepenuhnya oleh Uni Eropa. Saat ini kita sedang mensinkronkan dan bergerak untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan,” kata Ravindra kepada Parlementaria di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selain membahas bergabungnya Indonesia dalam OECD, kerja sama IEU-CEPA (Indonesia-European Union…
Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu. Keputusan pemberian status kewarganegaraan tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI bersama Menpora RI Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker ini berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanyakan hasil kesimpulan raker tersebut kepada seluruh anggota yang hadir, kemudian meminta persetujuan atas usulan tersebut. “Demikian konsep kesimpulan, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jika tidak ada, bisa kita sepakati?” tanya Lalu, yang dijawab dengan ‘Setuju’ dari seluruh hadirin. Sebelumnya, Komisi X DPR…
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik wacana impor dua juta sapi perah yang tengah digulirkan pemerintah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini tengah mengalami kesulitan finansial, bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak. “Saya melihat wacana impor dua juta sapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mufti…
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta kementerian terkait untuk segera memperjelas aturan mengenai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, aturan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang terdampak oleh pandemi Covid-19, yang saat ini kesulitan untuk mengakses pinjaman baru karena terbentur status redline di BI Checking. “Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan UMKM terdampak Covid-19. Namun, pagi ini ada pernyataan dari salah satu menteri yang menyebutkan bahwa penghapusan itu hanya sebatas penghapusbukuan, tidak menghapus tagihan. Artinya, utang tetap ada,” kata Herman dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,…
Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang kredit macet bagi para petani dan nelayan kecil. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv, mendukung rencana Presiden tersebut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini berperan vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. “Dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” ungkap Rajiv dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024) Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu juga menambahkan, petani…
Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus menyoroti potensi dan dampak penting dari adanya naturalisasi pemain dalam memperkuat Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, naturalisasi pemain, seperti Kevin Diks, diharapkan dapat membawa angin segar bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi tersebut, serta memungkinkan Skuad Garuda tampil lebih kompetitif di tingkat internasional. “Timnas Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini justru menunjukkan kejutan dengan performanya yang semakin solid. Harapan kami dengan kehadiran tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Diks akan semakin memperkuat komposisi skuad dan memberi peluang yang lebih besar untuk berbicara di ajang kualifikasi bahkan hingga Piala…
Dinamika penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang. Karena itu, Pemerintah melalui Kemenag harus berupaya agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan KBIHU dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jemaah. “Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jemaah haji. Keberadaan KBIHU sangat membantu Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan KBIHU di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ia menegaskan pentingnya peran…
Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menekankan pentingnya pelaksanaan program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersih dari intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun BSPS dibiayai dari anggaran APBN, pelaksanaannya seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Boyman menyoroti masalah campur tangan dari pihak instansi di tingkat kabupaten yang dapat menghambat proses pembangunan “Jangan sampai BSPS ini APBN tetapi berbau APBD gitu, walaupun tidak di setiap Kabupaten. Contoh misalkan ada kabupaten-kabupaten tertentu dalam rangka menentukan pembangunan rumah ini pihak (dinas) PUPR Kabupaten itu juga…
Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0. “Terdapat poin yang cukup menarik yang membahas pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini dunia digital ini telah masuk ke segala sektor termasuk pada sektor akuntan ini menjadi tantangan bagaimana akuntan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Jefry dalam fit and…