Presiden RI Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengembangkan pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku obat. Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, berharap agar kebijakan ini dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan farmasi, termasuk PT Ferron Par Pharmaceuticals. Pengembangan bahan alam sebagai bahan baku obat menjadi penting, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, pemanfaatan bahan alam ini belum maksimal, sehingga bahan baku obat di Indonesia masih sering menggunakan bahan kimia impor. “Sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk ketahanan bahan baku obat…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendorong jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah untuk segera menangani berbagai masalah klasik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), khususnya di Jawa Tengah. “Segala kekurangan yang kita diskusikan hari ini harus segera dicarikan solusinya dan dipetakan, agar DPR bisa mendorong penyelesaiannya. Misalnya, untuk masalah kelebihan kapasitas di berbagai Lapas di Jawa Tengah, diperlukan pembangunan Lapas baru yang lebih besar, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui penyediaan lahan, sarana, dan prasarana yang memadai,” ungkap Sugiat dalam pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan jajarannya, di Surakarta, Kamis…
Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta menggali aspirasi dalam penyusunan kebijakan keimigrasian. “Audiensi ini menjadi momen penting untuk menyoroti isu-isu mendasar, seperti undang-undang keimigrasian yang baru, pengembangan SDM, serta langkah pengawasan mobilitas orang asing,” ujar Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, saat membuka kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XIII ini berharap bahwa dengan adanya pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum,…
Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan masyarakat melalui sampling dan pengecekan kandungan bahan kimia berbahaya dalam bahan pangan yang beredar. Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, bersama tim BPOM melakukan pemeriksaan terhadap berbagai bahan pangan yang dijual di pasar tersebut. “Hasil pengecekan menunjukkan bahwa semua bahan tambahan pangan yang diuji telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan BPOM. Bahkan, terdapat tren positif dengan penurunan persentase bahan pangan yang mengandung senyawa kimia terlarang, dari 9% menjadi 7%,”…
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) merupakan hal yang sangat penting. Sebab, UU KUHAP di Indonesia telah berusia lebih dari 40 tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan hal-hal yang sifatnya lebih kekinian. “Serta banyak hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Kalau nanti dilakukan perubahan semuanya bisa dilaksanakan,” jelas Endang usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Tidak hanya itu, lanjut Endang, sejatinya masih ada beberapa hal…
Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Jambu Dua di Kota Bogor, Jawa Barar, dalam rangka mengevaluasi keamanan pangan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan bahwa dalam pengawasan ini tidak ditemukan pelanggaran serius terkait penggunaan bahan berbahaya seperti borak dan formalin di pasar tersebut. “Namun, berdasarkan data dari Balai POM Bogor masih terdapat 7 persen temuan di lapangan yang menunjukkan adanya makanan yang mengandung bahan berbahaya, terutama pada produk seperti tahu, tempe, dan mie,” jelas Yahya kepada medpolindo.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke Pasar Jambu Dua…
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya. Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti ini membahas tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Keimigrasian dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang diselenggarakan di Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024). Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa dalam masa transisi pemerintahan ini, khususnya di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjaga terselenggaranya pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Beberapa di antara pelayanan tersebut seperti pelayanan kesehatan, pelayanan cuti bersyarat, pembebasan…
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono berharap bahan pangan lokal dapat menjadi solusi bagi Badan Pangan Nasional untuk permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia. Sebab, menurutnya, bahan pangan lokal merupakan kekuatan pangan Indonesia. “Jadi kalau orientasi kita, Saya berharap solusinya pangan lokal,” ujar Riyono dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan Bapanas di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) Ia menjelaskan bahwa pangan lokal Indonesia yang merupakan kekuatan pangan Indonesia, mencakup 77 pangan lokal karbohidrat, 75 jenis pangan protein, 110 rempah dan Dan bumbu, 389 buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 kacang-kacangan, 40 jenis bahan minuman. Dengan mengedepankan pangan…
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingkat partisipasi pemilih Indonesia pada saat Pemilu 2024 yang berada di atas 80 persen. Menurutnya, hal itu tak perlu dibanggakan, mengingat angka partisipasi tersebut bisa saja direkayasa. Sehingga, tingginya angka partisipasi pemilih di Pemilu tidak mencerminkan angka sebenarnya. “Boleh jadi itu pemilih fiktif yang ikut dicoblos, boleh jadi. Karena di negara manapun saya kira negara yang benar-benar demokrasinya berkualitas itu partisipasinya 70 persen ke bawah,” katanya kepada medpolindo.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Ia juga menyoroti besarnya anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sultra…
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile bukan menjadi acuan utama dalam perhitungan dan rekapitulasi suara di penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. “Berdasarkan peraturan KPU dan rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR RI, Sirekap itu bukan menjadi acuan utama dalam hal rekapitulasi suara,” ujar Rifqy, begitu ia biasa disapa, dalam rekaman suara yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu. Hal itu agar kinerja perhitungan suara oleh KPU secara berjenjang dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi…