Viral di media sosial seorang pengusaha paruh baya bernama Agus Warmon mengungkapkan curhatnya di dalam sebuah video tentang kejadian yang menimpa dirinya. Dalam video berdurasi 1 menit lebih itu, Agus menceritakan kronologi kejadian yang begitu mencekam terjadi pada tanggal 2 Februari 2023 hingga dirinya kembali lagi ke keluarganya pada pukul 01.00 WIB. Pada Senin (18/11/2024), Agus kemudian mengadukan permasalahannya kepada Komisi III DPR RI. Didampingi kuasa hukumnya, ia menceritakan kronologi dan sampai sejauh mana ia mencoba untuk mendapat keadilan atas kasus yang menimpanya. Melihat kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta kasus Agus dapat diusut tuntas.…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan pandangannya terkait pemberian izin pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, meskipun DPR RI mendukung kebijakan tersebut, dirinya menekankan pentingnya pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat untuk menekan terjadinya pelanggaran. Pernyataan ini disampaikannya usai menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Ia pun memahami adanya sejumlah kekhawatiran yang muncul terkait…
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024, Komisi XI DPR RI menyepakati beberapa hal, termasuk diantaranya tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar. ”Komisi XI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 34,20 miliar dengan rincian sebagai berikut; Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar da operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebesar Rp3,43 miliar. Untuk diusulkan dan disesuaikan dengan ruang fiskal APBN Tahun Anggaran 2025,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR…
Kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Keluarga korban mendatangi Komisi III DPR RI untuk melaporkan dugaan tindak pidana perundungan dan pemerasan yang dialami peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara mendalam. Ia menyoroti bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat tanpa adanya perundungan. “Tentunya ini mencoreng institusi pendidikan. Pada akhirnya, ketika seseorang itu lulus, dia akan melayani rakyat, melayani masyarakat, dan melayani umat,” ujar Nasyirul kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Politikus Fraksi PDI-Perjuangan…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kickoff Meeting Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyusunan RITIK adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ia berharap RITIK menjadi panduan utama dalam pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi di lingkungan Setjen DPR RI. “RITIK diharapkan menjadi panduan utama dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang modern serta terintegrasi di lingkungan Setjen DPR maupun dengan pihak-pihak luar. Melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)…
DPR RI menyampaikan keterangannya atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Digelar secara daring, Tim Kuasa DPR yang diwakili oleh M. Nasir Djamil memaparkan 4 (empat) poin. Di mana, ia menegaskan kedudukan DPR secara umum soal pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. “Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor…
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Ravindra mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju. “Sebanyak 79 persen dari emisi CO₂ historis berasal dari segelintir negara maju. Namun, negara berkembang yang justru menanggung dampak terbesarnya. Oleh karena itu, komitmen pendanaan dari negara-negara maju yang diinisiasi UNFCCC menjadi hal penting yang…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan peran DPR RI dalam menangani isu perubahan iklim pada Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Mardani menjelaskan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi sekitar 287 juta jiwa, serta sebagai salah satu negara pemilik hutan hujan terbesar di dunia, memiliki perhatian yang serius terhadap perubahan iklim. “Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim bahkan sebelum Kesepakatan Paris 2015. DPR RI sudah memulai langkah dengan mengesahkan UU Kehutanan pada 1999 untuk menjaga keberlanjutan hutan,” kata Mardani dalam keterangan pers yang diperoleh medpolindo.com. Ia juga menyoroti…
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat mitigas kebencanaan secara serius, utamanya menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan mulai terjadi. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, Indonesia menjadi negara ring of fire, sehingga sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Selain itu, belakangan mengalami cuaca ekstrem yang berpotensi mengalami bencana selain gunung meletus. “Sehingga kami harapkan Pemerintah melalui BNPB mengoptimalkan sinergi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemensos dan lain sebagainya, untuk memperkuat pelaksanaaan mitigasi bencana,” katanya dalam keterangan pers, Minggu, Jakarta (17/11/2024).…