Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti masih kuatnya ego sektoral antar lembaga yang kerap menjadi penghambat integrasi data nasional. Menurut Andi, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan data di Indonesia adalah mahalnya biaya koordinasi antar lembaga. Hal tersebut terjadi karena masing-masing institusi sering mempertahankan data dan sistemnya sendiri. “Di Indonesia ini yang paling mahal adalah koordinasi, karena ego sektoralnya tinggi sekali. Saya juga khawatir ketika kita punya cita-cita mulia tentang Satu Data…
Penulis: redaksi
PT TASPEN (Persero) mencatat rekor baru dalam pelayanan kepada pensiunan. Pada 2026, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) berhasil disalurkan lebih cepat dari ketentuan pemerintah, dengan 97 persen penerima dari 3,2 juta pensiunan telah berhasildisalurkan. Percepatan ini didukung oleh transformasi digital layanan TASPEN, yang memangkas proses administrasi dari 3 hari menjadi hanya 1 hari. Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis, melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan berjalan lancar sekaligus mendengar secara langsung pengalaman para pensiunan dalam menerima manfaat. Langkah ini merupakan…
Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan. Menurut Syahrul, Indonesia sejak awal telah menegaskan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. “Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan…
Kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Komisi I DPR RI di Markas Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol membuka fakta yang cukup mengejutkan terkait kesiapsiagaan bencana di Sumatera Barat. Di tengah tingginya kerawanan bencana di wilayah tersebut, kekuatan personel dan sarana prasarana militer di Kodam itu disebut baru terpenuhi sekitar 50 persen. Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan jajaran Kodam di Padang, Jumat (6/3/2026), pihaknya menerima paparan mengenai keterbatasan fasilitas utama untuk mendukung operasi penanganan bencana. “Dari paparan tadi, personel dan sarana prasarana di Kodam ini tidak lebih dari 50 persen. Bahkan helikopter…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026), Anggota Baleg DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya integrasi data nasional sebagai payung hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk konflik agraria. Menurut Darori, DPR RI saat ini tengah berupaya menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria yang kerap muncul akibat perbedaan data antarinstansi. Ia menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menyatukan berbagai data pemerintah sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan informasi di lapangan. “Kalau undang-undang ini sudah jadi…
Kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Arnendo, yang diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang hingga kini belum menemukan titik terang. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus tersebut oleh pihak kampus maupun kepolisian berjalan lambat dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. “Lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kejanggalan. Sudah hampir lima bulan sejak peristiwa pengeroyokan itu terjadi, tetapi belum ada sanksi terhadap pelaku dan belum ada penetapan tersangka. Apakah ini bentuk toleransi terhadap kekerasan?” kata Abdullah dalam keterangan rilis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Ia, yang akrab disapa Abduh, menjelaskan, peristiwa pengeroyokan yang terjadi…
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Mongolia melalui kerja sama perdagangan serta kebijakan bebas visa bagi kedua negara. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Courtesy Call Ketua dan Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Mongolia dengan Duta Besar Mongolia untuk Indonesia H.E. Mr. Enkhtaivan Dashnyam di Ruang The Lounge BKSAP, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Anggota BKSAP DPR RI Muhammad Hilman Mufidi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Mongolia di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, budaya, hingga diplomasi. “Pertemuan kali ini dengan Dubes Mongolia membahas banyak…
Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menggelar pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala BNNP Kalimantan Timur beserta para pejabat utama dan masing-masing jajarannya. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya Komisi III, dalam memastikan sistem penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, terlebih di Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga sekaligus kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). “Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan,…
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global. “Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti…