Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang dinegosiasi secara tidak langsung di Mesir. Padahal, gencatan senjata ini sebuah langkah yang dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan. Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel. Merespons hal…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas akan dilakukan dengan metode kodifikasi, yaitu mengintegrasikan beberapa undang-undang yang ada seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi menjadi satu regulasi terpadu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan nasional agar lebih sinkron dan efektif. Hetifah menjelaskan, selain tiga undang-undang tersebut, UU Pesantren juga termasuk dalam bagian yang akan dievaluasi dan diperkuat dalam revisi UU Sisdiknas. Namun demikian, UU Pesantren tidak akan dicabut, melainkan justru diperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional. “Revisi UU Sisdiknas ini akan…
Penerapan sistem Satu Data DPR RI diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas pengambilan keputusan di Parlemen. Sistem ini mendorong DPR menggunakan sumber data yang terintegrasi dalam setiap pembahasan kebijakan, legislasi, dan fungsi pengawasan. Karena itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, transformasi lembaga legislatif tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga penyempurnaan tata kelola digital agar Dewan dan Sekretariat Jenderal dapat memanfaatkan data secara optimal. “Transformasi kelembagaan DPR ini meliputi berbagai aspek. Nah, tentu salah satu yang sangat penting adalah menyempurnakan berbagai mekanisme produk digital yang ada di DPR,” ujar Indra usai kegiatan Penandatanganan Forum Satu Data DPR RI…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang segera berkoordinasi dengan sejumlah kementerian setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa kondisi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Cucun menilai tindakan Gus Muhaimin cepat menemui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan pesantren berlangsung aman dan sesuai standar. “Langkah cepat Gus Muhaimin yang hari ini menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini. Menurutnya, olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu, ia menegaskan pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajahnya di Gaza, tdk perlu diberi panggung untk promosi negaranya. Oleh karenanya, Sukamta menegaskan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan, “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, memastikan bahwa proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). terkait sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani di wilayah tersebut. “Dari hasil penjelasan yang kami terima, baik dari Polda maupun Kejati, penegakan hukum di NTB sudah berjalan sesuai SOP, baik dari sisi etik maupun pidana. Kami hanya ingin memastikan apakah penanganan kasus-kasus itu benar-benar ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai prosedur, dan ternyata memang sudah,” ujar Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat…
Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan pentingnya pengawasan dan edukasi terhadap tata kelola tambang berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan rangka dalam pengawasan penegakan hukum akan situasi keamanan daerah. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lombok yang dinilai semakin kondusif, dalam pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di wilayah NTB “Insyaallah kamtibmas di Lombok semakin baik, angka kriminalitas bisa ditekan. Ini tentu harus terus dijaga agar iklim sosial dan ekonomi di daerah ini tetap stabil,” ujar Falah usai Kunjungan Kerja Reses di Lombok, Nusa…
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) turut ambil bagian dalam perhelatan Pornas XVII Korpri tahun 2025 yang diselenggarakan di Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 90 peserta dari Setjen DPR RI, terdiri atas official, manajer, dan atlet dari berbagai cabang olahraga. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR, Rahmad Budiaji menegaskan, keikutsertaan mereka dalam Pornas kali merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pembinaan mental, sportivitas, dan kebersamaan di lingkungan ASN. “Sebagai bagian dari anggota Korpri nasional, Setjen DPR RI selalu berperan aktif dalam kegiatan olahraga Korpri. Tahun ini kami ikut di beberapa cabang seperti futsal, badminton, tenis meja,…
Komisi XIII DPR RI merekomendasikan pembukaan akses jalan yang selama ini ditutup di area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik agraria di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta manajemen PT TPL. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa DPR tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi masyarakat terdampak…
Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius pada kondisi fasilitas pendidikan di Papua Barat Daya. Dalam kunjungannya ke Sorong, Komisi X meninjau langsung SD Negeri 3 Sorong dan SMP Negeri 5 Sorong yang dinilai tidak layak. Temuan tersebut menjadi dasar dorongan agar revitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan secara menyeluruh. SD Negeri 3 Sorong dilaporkan tidak memiliki toilet meski menampung hingga 300 siswa, yang dianggap sangat berisiko terhadap kesehatan. Sementara di SMP Negeri 5 Sorong, sekolah kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada malam hari untuk kegiatan mabuk-mabukan. “Hal ini mengakibatkan hilangnya sejumlah aset sekolah dan mengganggu keamanan lingkungan belajar,” ungkap…