Penulis: redaksi

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) Parlemen Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kegiatan sosial yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI menjadi bagian dari program tahunan Korpri, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada seluruh pegawai DPR untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Ketua Korpri Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, yang membuka acara ini, menekankan pentingnya kegiatan donor darah baik dari sisi sosial maupun kesehatan pribadi. “Donor darah ini memiliki manfaat ganda. Selain sebagai bentuk solidaritas…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong pemerintah pusat untuk membuat formulasi baru terkait mekanisme pembagian hasil pajak. Sebab, provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penghasil bauksit terbesar di Indonesia dinilai hanya memperoleh porsi sedikit dari pembagian hasil pajak tersebut. Ia pun menyayangkan, pengenaan pajak tambang hanya pada perhitungan di pusat, yang mana hanya sedikit memperhitungkan porsi kontribusi nyata daerah penghasil sumber daya tersebut. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah pusat soal pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil sumber daya. Perlu diketahui, hasil pembagian pajak tersebut menjadi salah satu modal vital bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan…

Selengkapnya

Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan memicu perhatian publik. Anggota Badan Anggaran DPR RI Rico Sia mendukung agar kebijakan ini ditunda. Dalam pandangannya, kebijakan kenaikan PPN ini perlu dievaluasi untuk memastikan momentum pemulihan ekonomi tidak terganggu. “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi, (yaitu) kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” kata Rico kepada medpolido.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Menurutnya, jika dipaksakan, akan membebani bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. “Saat ini,…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti peran krusial Provinsi Kalimantan Barat, dalam sistem perpajakan dan kepabeanan nasional. Berada di posisi geografis strategis, Provinsi Kalimantan Barat adalah pintu gerbang perdagangan internasional, terutama karena berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Sebab itu, ia menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Diketahui, provinsi ini merupakan kontributor signifikan pajak dari sektor sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan tambang. Akan tetapi, Kalimantan Barat kerap dilanda isu rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal, potensi kebocoran penerimaan, serta isu penyelundupan di kawasan perbatasan menjadi tantangan besar yang perlu…

Selengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengelar agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), untuk membawa pesan penting terkait pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan kekayaan alam. Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti tantangan dan peluang strategis yang dihadapi provinsi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kini ditargetkan harus mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang. Perlu diketahui, Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil hutan dan perkebunan sawit dan bauksit, yang memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Sebab itu, Syarief menegaskan pemanfaatan sumber daya ini perlu diiringi…

Selengkapnya

Anggota Badan Anggaran DPR RI Rico Sia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat melalui kebijakan yang dilahirkan. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia – yang kerap diekspor dalam produk mentah – mengakibatkan potensi nilai tambah produk menjadi hilang. Sehingga, hal ini merugikan daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak. Pernyataan ini ia sampaikan usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Maka dari itu, dirinya mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi. Baginya, upaya ini penting agar kebijakan yang…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengundang rekan-rekan media yang bertugas di lingkungan DPR/MPR RI. Hal itu dalam rangka memperkenalkan susunan pimpinan di BKSAP DPR RI dan menjelaskan agenda kegiatan ke depan pasca rapat pimpinan. “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral, red) untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” ungkapnya kepada medpolindo.com usai pertemuan tersebut di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Yang membanggakan, lanjut Politisi Fraksi PKS ini, BKSAP DPR RI diberikan keistimewaan oleh negara-negara lain. “Bahkan 21 negara Eropa meminta keluangan waktu…

Selengkapnya

Provinsi Kalimantan Barat berada di posisi strategis yang dikaruniai oleh kekayaan sumber daya alam berlimpah, satu di antaranya adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Walaupun begitu, pemerintah daerah menghadapi tantangan terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan. Mengetahui isu tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya revisi formulasi DBH agar lebih adil. Hal ini dirinya sampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024) “Saya tegaskan DBH harus dihitung dengan formulasi yang tepat, berdasarkan luas kebun dan produktivitasnya,…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan lalu lintas perjalanan akhir tahun umumnya akan terjadi lonjakan. Untuk itu PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah penumpang agar jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, khususnya saat musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Kalau kami lihat dari segi persiapan dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh PT. KCIC sudah cukup baik. Namun di akhir tahun seringkali terjadi kondisi cuaca yang buruk, musibah banjir dan tanah longsor. Kami harapkan semoga saja hal itu tidak terjadi agar semuanya bisa berjalan aman dan lancar,” ucap Adisatrya…

Selengkapnya

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan acara Sosialisasi Aplikasi SIMERPATI (Sistem Informasi Perjalanan Anggota dan Tenaga Ahli) sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi sistem perjalanan dinas. Acara ini dihadiri oleh Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono dan Kepala Biro Keuangan Rahmad Budiaji yang memberikan pemaparan tentang manfaat dan keunggulan aplikasi berbasis digital tersebut. Sumariyandono menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi perjalanan dinas bagi Anggota DPR, Tenaga Ahli (TA), Staf Ahli (SA), serta pendukung lainnya. “Tujuannya adalah (untuk) memfasilitasi perjalanan dinas baik dalam pengawasan, anggaran, maupun tugas legislasi,” ujar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Ia menambahkan dengan…

Selengkapnya