Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi XII Pastikan Stok dan Distribusi LPG 3 Kg Aman
    DPR

    Komisi XII Pastikan Stok dan Distribusi LPG 3 Kg Aman

    redaksiBy redaksi11 Februari 202522 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusi LPG 3 kg berjalan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan. Ia menyebutkan, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kondisi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) anggota DPR RI kini telah kembali normal.

    “Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg sudah aman. Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic buying,” ujar Bambang saat memimpin tim Komisi XII DPR RI dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun dan sub-pangkalan di Jakarta Barat, Senin (10/2/2025).

    Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pasokan dan distribusi gas LPG 3 kg telah tertata dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan harga jualnya sesuai dengan ketetapan pemerintah.

    “Saya pikir, hal ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Kami meminta Pertamina Patra Niaga untuk terus melakukan sosialisasi dan merangkul pengecer dari berbagai pangkalan. Kami juga telah menanyakan langsung kepada pihak pangkalan, dan mereka menyatakan tidak ada kendala dalam proses pendaftarannya. Dengan sistem ini, harga dapat dikontrol dan margin keuntungan tetap jelas, sehingga semua pihak dalam rantai distribusi merasa adil. Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal karena ini adalah barang subsidi yang harus dijaga,” jelas Bambang.

    Setelah mengunjungi SPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan sub-pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir.

    “Kami melakukan pengecekan, dan tabung LPG 3 kg yang tersegel memiliki berat total lebih dari 8 kg. Saat kosong, tabungnya berbobot 5 kg, sehingga isinya sesuai dengan ketentuan, yakni 3 kg. Harga jual di pangkalan pun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp16.000 per tabung. Jadi, kehadiran Komisi XII DPR RI bersama Pertamina hari ini untuk memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg tidak mengalami masalah. Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok mencukupi,” tambahnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi oleh anggota Komisi XII DPR RI, yakni Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Christina Eugenia Paruntu. Turut hadir pula Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?