Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober dan 1 November 2026. Dedikasi, loyalitas, serta kontribusi para pegawai selama menjalankan tugas dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan Setjen DPR RI memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Hal tersebut disampaikan Suprihartini dalam acara Pelepasan Pegawai Purnabakti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2026 dan 1 November 2026 di lingkungan Setjen DPR RI yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR…
Penulis: redaksi
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata. “Komisi III DPR RI akan menggelar rapat…
Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah menilai maraknya informasi di media sosial yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan baru dalam membangun literasi informasi di kalangan generasi muda. Kemampuan membedakan informasi yang benar dan keliru dinilainya semakin penting agar pelajar tidak mudah terpengaruh konten manipulatif, termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kelembagaan DPR RI. Dalam kegiatan Edu Day: Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat (6/11/2026), Rudi juga menilai, kedekatan generasi muda dengan teknologi informasi perlu diimbangi kemampuan berpikir kritis dan kecakapan dalam memverifikasi…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima aspirasi Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait penguatan sektor ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, aspirasi dan kebutuhan daerah perlu menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia di tingkat internasional. “Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih penghargaan State Institution Award pada ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk nominasi “Outstanding Parliamentary Public Communication Innovation”. Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Suprihartini. Penghargaan ini diberikan atas inovasi komunikasi publik parlemen dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas dan kinerja DPR RI. Melalui TVR Parlemen, Setjen DPR RI menyiarkan persidangan dan kegiatan kedewanan secara terbuka, sehingga publik dapat mengikuti secara langsung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. RUU ini disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta merupakan amanat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Panja RUU yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri, menjelaskan bahwa regulasi baru ini secara khusus mengatur kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang secara terpisah dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bagian dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pengaturan kewenangan legislasi menjadi lebih terfokus. ”Hari ini kita penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang.…
Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan, mendorong generasi muda untuk berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi penting dalam memastikan persoalan lingkungan mendapat perhatian dan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Rokhmat saat menghadiri kegiatan Edu Day, Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat (6/11/2026). Acara yang mengusung tema ‘Generasi Muda Peduli Lingkungan, Parlemen Mengawal Masa Depan Berkelanjutan’ ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara parlemen dan generasi muda untuk memperkenalkan fungsi DPR RI. Rokhmat mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih SMA…
Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengapresiasi kerja sama antara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan pemenuhan hunian layak bagi pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Ia menegaskan kerja sama ini merupakan komitmen Korpri untuk memudahkan setiap pegawai dalam bertransaksi, tanpa harus keluar gedung. Sehingga dapat dikatakan tidak beresiko dalam hal keamanan. “Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam menunjang kesejahteraan pegawai beserta keluarganya, ketersediaan rumah tinggal yang aman dan nyaman ini tidak hanya menghadirkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan motivasi kerja. Dengan begitu produktivitas…
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya ketepatan pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan publik menyusul disahkannya Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI). Menurutnya, integrasi dan konsolidasi data nasional harus diikuti dengan penggunaan data yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Yanuar menilai, sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan desil pada dasarnya merupakan metodologi yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika klasifikasi tersebut dijadikan persyaratan mutlak dalam menentukan penerima berbagai fasilitas pemerintah, termasuk akses terhadap pendidikan. “Desil itu sebenarnya tidak ada masalah sebagai sebuah metodologi untuk membagi klaster masyarakat.…
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama pemerintah terhadap RUU yang telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian DIM tersebut. Menurutnya, dokumen itu akan menjadi bahan bersama bagi DPR dan pemerintah untuk memasuki tahap pembahasan RUU Perampasan Aset. “Rapat ini menjadi salah satu penanda awal komitmen kita untuk…