Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlunya relaksasi kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan industri hilirisasi timah nasional. Ia melihat beban pajak ganda (double taxation) mulai dari PPH hingga royalti yang mencapai angka 11 persen membuat produk turunan timah dalam negeri kehilangan daya saing dibandingkan barang impor. ​Sugeng menjelaskan bahwa hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus didukung dengan harga bahan baku yang kompetitif bagi industri manufaktur lokal. “Sangat ironis jika produsen tin solder atau chemical tin kita justru merasa lebih murah mengimpor bahan baku dari luar dibanding mengambil dari dalam negeri sendiri. Tanpa adanya insentif atau relaksasi pajak yang…

Selengkapnya

Anggota Baleg DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay menilai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi yang eksisting saat ini masih belum cukup kuat. Ia menyebut dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini, BPKH tersebut masih tampak ‘powerless’ atau tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan mandate secara optimal. “Badan penyelenggara (Pengelola Keuangan Haji) ini sepertinya malah powerless dengan konteks undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya dalam RDP Baleg DPR RI dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan HajiPengharmonisasian Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti meningkatnya jumlah pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) serta lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Hal tersebut disampaikan Edy Wuryanto saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jateng, Batang, Kamis, (12/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Edy meminta data rinci terkait jumlah pengaduan THR pada periode 2024–2025 serta jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. IA mengungkapkan, pelanggaran pembayaran THR tidak hanya berupa keterlambatan, tetapi juga pembayaran tidak sesuai ketentuan, bahkan ada perusahaan yang mengganti THR dengan sembako. Selain itu, ia juga menyinggung…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menyampaikan apresiasi atas langkah Satgas Saber Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan ID Food yang telah melakukan intervensi terhadap pemasok bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI untuk mengecek langsung harga dan stok pangan menjelang Ramadan. “Dari kunjungan kami ke Pasar Wonokromo, yang kami temukan bahwa yang pertama tentunya apresiasi kepada tim Satgas Saber Pangan bersama dengan Badan Pangan dan Bulog, Indo Food yang sudah mengintervensi semua pemasok bahan pokok di pasar tersebut,” ujar Ellen, di Surabaya, Jawa Timur,…

Selengkapnya

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata merupakan sektor paling tangguh saat krisis. Sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pemulihan Sumatera Barat pascabencana banjir yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Putra menyampaikan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa saat wilayahnya di Jakarta Timur mengalami keterpurukan ekonomi pada momen krisis, sektor yang paling cepat bertahan dan bergerak justru UMKM dan ekonomi kreatif. “Dapil saya Jakarta Timur dua kali down. Pertama saat momen Natal, kedua saat pandemi COVID-19. Yang bantu cuma dua, UMKM sama ekraf. Yang bantu hanya itu,” ujar Putra saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII…

Selengkapnya

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya produksi pengetahuan dari ratusan benda cagar budaya milik Kerajaan Lombok Karangasem yang berhasil direpatriasi (dikembalikan) dari Belanda ke Indonesia. Hal ini disampaikan Bonnie dalam kunjungan kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya di Mataram. Sejarawan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Repatriasi Objek Milik Indonesia di Belanda sejak 2021 ini mengungkapkan data historis terkait ekspedisi kolonial Belanda tahun 1894. “Dari arsip yang saya temukan, saat itu ada sekitar 16 peti yang diangkut. Jika dihitung, ada sekitar 230 kilogram emas, belum lagi perak, dalam bentuk perhiasan, tombak, dan keris. Sebanyak 335 di antaranya yang…

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta aparat penegak hukum memberikan perlakuan yang adil dan proporsional dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan seorang ayah berinisial ED di Pariaman, Sumatra Barat. Ia menegaskan empati terhadap kondisi psikologis pelaku yang diduga bertindak setelah mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Habiburokhman menyatakan, meskipun tindakan menghilangkan nyawa tidak dapat dibenarkan, proses hukum harus menggali secara komprehensif situasi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Menurutnya, ED diduga mengalami guncangan jiwa yang hebat setelah mengetahui anaknya mengalami kekerasan seksual dalam jangka waktu lama. “Perlu pendalaman terhadap situasi psikologis yang dialami yang bersangkutan. Ada kondisi emosional yang sangat terguncang…

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat menyoroti skema reaktivasi otomatis peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang baru saja dinonaktifkan. Ia meminta Kementerian Kesehatan tidak hanya memprioritaskan pasien dengan penyakit berat (katastropik), tetapi juga seluruh warga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Pun, ia menilai, banyak warga yang secara ekonomi masuk kategori miskin ekstrem namun penyakitnya tidak termasuk kategori berat. Menurutnya, kelompok ini sangat rentan jika tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah saat jatuh sakit. “Faktanya memang mereka miskin, meskipun mungkin sakitnya tidak katastropik. Jadi ini catatan penting, jangan sampai penonaktifan itu mengenai warga yang…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurutnya, DPR hanya memiliki waktu hingga 2026 untuk merampungkan regulasi tersebut sebelum tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan pada 2027. “Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026,” ujar Dede saat ditemui medpolindo.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat Komisi II DPR RI harus…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti kasus seekor Gajah Sumatera yang mati dibunuh dengan kondisi sebagian kepala dan gading hilang. Alex meminta perlindungan satwa yang dilindungi menggunakan teknologi. “Saatnya kita gunakan teknologi untuk satwa yang dilindungi, seperti pemasangan pelacak agar diketahui keberadaannya,” kata Alex dalam rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (9/2/2026). Alex Indra juga meminta pelaku yang membunuh hewan liar tersebut ditindak tegas. Tujuannya, katanya, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. “Selain itu harus ada tindakan tegas yang memberi efek jera pada pelaku yang demi mencari keuntungan membunuh satwa yang dilindungi,” ucap Politisi Fraksi…

Selengkapnya