Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penugasan personel TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas, yakni untuk perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. Namun, Dini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi. “Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Ia menilai…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, yang merenggut ribuan korban jiwa. Langkah hukum perdata ini didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas. Pemerintah saat ini telah membekukan operasional belasan perusahaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi. Menurut Ateng, bencana besar yang terjadi di Sumatra merupakan akumulasi…
Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…
Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…
Komisi II DPR RI menilai keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam percepatan sertifikasi dan digitalisasi pertanahan. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa beban layanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan jumlah dan kapasitas petugas. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI menilai BPN tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta lembaga keagamaan menjadi kunci, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan fasilitas publik yang secara administratif lebih…
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Fikri, hal itu merupakan inisiatif sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan. Pertemuan antara Presiden dengan ribuan pimpinan perguruan tinggi tersebut pun sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kaum intelektual. “Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar…
Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan terhadap tata kelola pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di kawasan industri. Hal ini sebagai bagian dari tindak lanjut dari Panja Daya Saing Industri yang telah dibentuk Komisi VII beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut Komisi VII DPR RI mendorong tata kelola kawasan industri dan pergudangan agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Sinarmas Land sebagai pengelola kawasan industri dan pergudangan di Taman Tekno Bumi Serpong Damai (BSD) City dalam mengembangkan tata kelola kawasan yang terintegrasi dan dikelola secara modern. Sehingga, mampu menjadi tulang punggung…
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI terkait laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Hukum Acara Perdata (HAPER) dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Agenda ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati. RDP tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Melalui agenda ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi. “Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan dan berbasis kajian akademik,” ujar Sari Yuliati saat membuka RDP di…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan pentingnya penguatan dan penambahan anggaran dalam upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Menurut Titiek, Komisi IV menaruh perhatian serius terhadap kondisi petani dan nelayan di wilayah terdampak bencana yang kehilangan lahan dan sumber mata pencaharian. Ia menyebutkan, banyak lahan pertanian yang tidak dapat segera difungsikan kembali meskipun nantinya dilakukan rehabilitasi. “Ini menyangkut…
Di tengah gemerlap perayaan Natal dan pergantian tahun, Persekutuan Doa Oikumene (PDO) di lingkungan Parlemen Senayan kembali menghidupkan makna Natal sebagai ruang permenungan, bukan sekadar seremoni. Bagi Anggota DPR RI Mercy Christian Barends yang juga sekaligus merupakan Ketua Dewan Pembina PDO, Natal adalah momen sunyi untuk bercermin sebuah forum refleksi kritis bagi seluruh insan Parlemen. “Momen seperti ini adalah forum refleksi kritis bagi kami semua yang ada di Parlemen Senayan untuk melakukan otokritik terhadap diri sendiri terhadap persoalan bangsa, apakah kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai Anggota DPR sebagai bagian dari Kesekjenan, Staf Pendukung, Staf Ahli, Staf Administrasi,…