Kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Arnendo, yang diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang hingga kini belum menemukan titik terang. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus tersebut oleh pihak kampus maupun kepolisian berjalan lambat dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. “Lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kejanggalan. Sudah hampir lima bulan sejak peristiwa pengeroyokan itu terjadi, tetapi belum ada sanksi terhadap pelaku dan belum ada penetapan tersangka. Apakah ini bentuk toleransi terhadap kekerasan?” kata Abdullah dalam keterangan rilis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Ia, yang akrab disapa Abduh, menjelaskan, peristiwa pengeroyokan yang terjadi…
Penulis: redaksi
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Mongolia melalui kerja sama perdagangan serta kebijakan bebas visa bagi kedua negara. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Courtesy Call Ketua dan Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Mongolia dengan Duta Besar Mongolia untuk Indonesia H.E. Mr. Enkhtaivan Dashnyam di Ruang The Lounge BKSAP, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Anggota BKSAP DPR RI Muhammad Hilman Mufidi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Mongolia di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, budaya, hingga diplomasi. “Pertemuan kali ini dengan Dubes Mongolia membahas banyak…
Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menggelar pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala BNNP Kalimantan Timur beserta para pejabat utama dan masing-masing jajarannya. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya Komisi III, dalam memastikan sistem penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, terlebih di Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga sekaligus kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). “Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan,…
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global. “Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti…
Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak. “Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Jakarta, Rabu (4/3/2026). “Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan pasca-meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan massal dan membuat jamaah tertahan di berbagai bandara. Menurut Abidin, kondisi tersebut memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan…
DPR RI menyatakan ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu disampaikan dalam sidang pengujian materiil UU 37/2004 di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 14/PUU-XXIV/2026. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, yang bertindak sebagai kuasa DPR RI ini menjelaskan bahwa rujukan Pasal 286 dalam ketentuan yang dipersoalkan Pemohon tidak dapat dimaknai secara terpisah. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan pasal lain dalam UU 37/2004, khususnya terkait mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). “Kendati ketentuan Pasal 286 UU 37/2004 tidak…
Anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang menyoroti perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, khususnya eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Serangan yang dilancarkan kedua negara terhadap wilayah Iran memicu kecaman internasional serta meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi meluasnya konflik dan dampaknya bagi perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa eskalasi tersebut bukan semata persoalan regional, melainkan tantangan global yang harus ditangani dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, peningkatan ketegangan militer berisiko memperluas instabilitas yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan global. “Situasi di Timur Tengah harus disikapi dengan prioritas utama pada diplomasi dan dialog. Perang bukan…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia sebagai dampak dari Perang Iran melawan AS dan Israel membuat Iran menutup Selat Hormuz. Adanya penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut, jelasnya, berpotensi mengganggu jalur perdagangan global sekaligus memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat. “Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional,” ungkap Chusnunia dalam keterangan rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (2/3/2026). Ia pun menyebut situasi ini…