Menjawab permohonan uji materi UU Kelautan di Mahkamah Konstitusi, DPR RI menegaskan bahwa seluruh norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 masih konstitusional. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III, Martin D. Tumbelaka, dalam keterangan DPR yang dibacakan secara virtual di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025). Dalam keterangannya di Sidang MK, Martin menegaskan bahwa UU Kelautan yang mengatur keberadaan dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya, dalil yang diajukan pemohon lebih menyangkut implementasi di lapangan, bukan inkonstitusionalitas norma yang diatur dalam undang-undang. “DPR memandang dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Persoalan…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan bahwa fasilitas yang digunakan Bulog Makasar sudah sesuai standar. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Gudang Sewa Perum Bulog yang dikelola oleh PT BGR Logistik Indonesia di Kompleks Pergudangan Parangloe, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/11/2025). Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, Panggah Susanto, Abdul Kharis Almasyhari dan Ahmad Yohan; serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi stok pangan, khususnya jagung, yang disimpan di fasilitas tersebut. Dalam agenda kunjungan, Komisi IV juga menggelar…
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme, integritas, dan transformasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12). Dalam upacara peringatan yang mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju, Indra menekankan poin penting terkait transformasi digital dalam lingkup birokrasi. Menurutnya, transformasi digital birokrasi harus dipahami sebagai perubahan mindset dan culture set ASN, bukan sekadar penyesuaian prosedur. “Layanan publik harus semakin responsif, cepat, dan berbasis teknologi. Ini menjadi motor penggerak reformasi birokrasi,” ujar Sekjen Indra dalam amanatnya. Lebih lanjut, Indra pun menegaskan implementasi…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Medan untuk meninjau kondisi wilayah terdampak banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam keterangannya, Bambang menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Nias Barat, serta beberapa titik di Kota Medan. Ia menegaskan bahwa Komisi XII bersama para mitra kerja berkomitmen memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. “Kami mendapat dukungan dari seluruh mitra, seperti Pertamina, PLN, Inalum, BRI, dan BTN. Alhamdulillah, mereka bersama-sama ingin membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir,” ujar Bambang kepada medpolindo.com, di sela-sela…
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung proses penyerahan bantuan logistik untuk korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera melalui Bandara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan tersebut dikirim menggunakan kargo pesawat menuju daerah-daerah terdampak banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran Pimpinan DPR RI, antara lain Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Hadir pula Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan serta sejumlah anggota DPR RI lainnya. Penyerahan simbolis dilakukan bersama pejabat Lanud Halim Perdanakusuma dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pada hari…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti temuan perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka yang beroperasi tanpa kelengkapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam rapat bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha, ia menegaskan bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat dibiarkan karena berdampak langsung pada keselamatan serta tata kelola lingkungan. Dalam forum tersebut, Andi Iwan bersama anggota Komisi V lainnya mengkritik keras proses perizinan yang dinilai tidak jelas. “Kasus mana yang belum memiliki AMDAL lantas sudah beroperasi? Ini kan pertanyaan yang sayang sekali. Saya ingin tahu, prosesnya seperti apa, karena ini sering jadi persoalan,” ujarnya saat kunjungan, Kamis (27/11/2025).…
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyatakan bahwa pemerataan akses internet bagi wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) menjadi fokus penting dalam program transformasi digital nasional. Hal itu disampaikan saat mendampingi Tim Kunspek Komisi I DPR RI di Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (27/11/2025). Ia menjelaskan bahwa untuk wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan fiber optik atau BTS karena kondisi geografis ekstrem, pemerintah menghadirkan solusi teknologi berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO) yang dikombinasikan dengan VSAT. “Kawasan 3T tidak boleh tertinggal. Dengan LEO dan VSAT, kita ingin wilayah 3T menjadi terdepan, terkoneksi, dan ikut menikmati kemajuan digital,”…
Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kamis (27/11), guna meninjau perkembangan aksesibilitas dan kesiapan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat. Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw, dan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan akses menuju stasiun agar layanan kereta cepat dapat optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa keberadaan Stasiun Karawang harus memberikan nilai tambah bagi kawasan industri maupun masyarakat luas. Untuk itu, pembangunan akses harus dipercepat dan diperluas oleh pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengembang.…
Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia, Candi Borobudur masih dibayangi berbagai persoalan klasik pelestarian. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), dan Pemerintah Daerah membuat pengelolaan candi kerap tidak terkoordinasi. Regulasi sektoral mulai dari pariwisata, konservasi, penataan ruang, hingga perizinan saling bersinggungan sehingga sering menimbulkan disharmoni antara kepentingan pelestarian dan ekonomi. Selain itu, keberagaman status kepemilikan lahan di area penyangga membuat pembatasan pembangunan dan pengendalian ruang sulit dilakukan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa persoalan regulasi merupakan akar dari berbagai hambatan teknis di lapangan.…
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan perlunya evaluasi tarif Tol Manado–Bitung yang dinilai terlalu tinggi serta percepatan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) guna mengurangi kemacetan di Manado. Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis dan BPJT KemenPUPR, LPPNPI/Airnav, BMKG, serta Basarnas, Yasti menjelaskan bahwa Tol Manado–Bitung termasuk salah satu dari 21 ruas tol yang realisasi volume lalu lintasnya berada di bawah 50 persen dari asumsi perjanjian. “Dari berbagai informasi yang kami himpun, terdapat keengganan kendaraan menggunakan tol karena dinilai tarifnya mahal,…