Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengapresiasi kerja sama antara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan pemenuhan hunian layak bagi pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Ia menegaskan kerja sama ini merupakan komitmen Korpri untuk memudahkan setiap pegawai dalam bertransaksi, tanpa harus keluar gedung. Sehingga dapat dikatakan tidak beresiko dalam hal keamanan. “Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam menunjang kesejahteraan pegawai beserta keluarganya, ketersediaan rumah tinggal yang aman dan nyaman ini tidak hanya menghadirkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan motivasi kerja. Dengan begitu produktivitas…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya ketepatan pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan publik menyusul disahkannya Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI). Menurutnya, integrasi dan konsolidasi data nasional harus diikuti dengan penggunaan data yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Yanuar menilai, sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan desil pada dasarnya merupakan metodologi yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika klasifikasi tersebut dijadikan persyaratan mutlak dalam menentukan penerima berbagai fasilitas pemerintah, termasuk akses terhadap pendidikan. “Desil itu sebenarnya tidak ada masalah sebagai sebuah metodologi untuk membagi klaster masyarakat.…
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama pemerintah terhadap RUU yang telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian DIM tersebut. Menurutnya, dokumen itu akan menjadi bahan bersama bagi DPR dan pemerintah untuk memasuki tahap pembahasan RUU Perampasan Aset. “Rapat ini menjadi salah satu penanda awal komitmen kita untuk…
Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi pengawasan di Indonesia. Langkah regulasi ini mendesak untuk melindungi hak privasi seluruh warga negara serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. “Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Rapat Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dirinya menerangkan bahwa payung hukum regulasi penyadapan sangat diperlukan agar setiap penggunaan fasilitas…
Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan yang telah memasuki tahap awal ini ditargetkan dapat diselesaikan pada masa sidang yang dimulai 10 November 2026 mendatang. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan pembahasan, setelah sebelumnya dilakukan penyusunan RUU. Ia menyebut tahapan kali ini menjadi momentum untuk mendorong agar regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut segera terwujud. “Kalau kemarin kan penyusunan (sebelum ditetapkan di paripurna), sekarang pembahasan (setelah ditetapkan di paripruna menjadi RUU Inisiatif DPR). Kenapa kita mulai (pembahasan)…
Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penambahan frasa tindak pidana korupsi dalam judul RUU tersebut merupakan upaya untuk menegaskan perhatian utama pembentukan regulasi ini, sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, RUU tersebut tetap membuka ruang pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana lainnya. “Walaupun nanti dalam batang tubuh ada pembahasan tindak pidana lainnya,…
Pemberantasan narkotika dinilai tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna dan kurir. Pengungkapan jaringan bandar besar, pencegahan, perlindungan pelapor, hingga rehabilitasi korban juga perlu diperkuat. Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemberantasan narkotika membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap jaringan utama hingga penguatan pencegahan di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh hanya berfokus pada pengguna dan kurir di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa Aparat Penegak…
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat terkait pajak pembalut atau period tax sebagai masukan yang membangun. Ia menilai perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut perlu didengar sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang memahami kehidupan perempuan. “Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2026). Adapun isu pembalut dikenai pajak ramai dibicarakan masyarakat di media sosial buntut keluhan masyarakat terhadap tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Banyak netizen mempertanyakan alasan kebijakan period tax karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan perempuan…
Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin agenda yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan. Sahroni menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menampung masukan sekaligus memperdalam sejumlah materi dalam RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR juga mendapat kesempatan untuk menanggapi langsung pandangan para narasumber. “Menerima masukan terhadap…
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyatakan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dan meminta agar penanganannya dipercayakan kepada aparat penegak hukum. Menurut Bimantoro, ketiga prinsip tersebut menjadi hal penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. “Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah…