Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendorong agar pengaturan mengenai ojek online (ojol) dimasukkan secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kesejahteraan, serta jaminan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Edi mengatakan, selama ini pengaturan ojol masih bertumpu pada peraturan menteri dan keputusan menteri sehingga membutuhkan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi. Menurutnya, pengaturan dalam undang-undang dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi. “Intinya bahwa ojol harus masuk dalam undang-undang. Karena selama ini ojol itu hanya diatur…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyiapkan gagasan untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari satu dekade tersebut perlu diperbarui agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan mampu menjawab persoalan mendasar dalam penentuan sasaran maupun intervensi pemerintah. Syahrul menyampaikan gagasan tersebut setelah menerima amanah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Ia menggantikan Ansory Siregar yang mendapat penugasan di Komisi XIII DPR RI. Politisi dari Fraksi PKS tersebut menilai, terdapat sejumlah aspek substantif dan fundamental dalam regulasi penanganan fakir…
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menegaskan skema pembagian pendapatan sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) harus memberikan manfaat nyata bagi pengemudi. Ia ingin memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan tidak merugikan pengemudi akibat berbagai potongan dari aplikator. Edi mengatakan, hingga saat ini Komisi V DPR RI belum menerima secara resmi naskah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur kebijakan tersebut. Meski demikian, Perpres itu telah mengamanatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM untuk membahas model penerapan yang paling tepat. “Yang kita pastikan, yang 8 persen itu betul-betul…
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong agar wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konservasi dan perlindungan satwa langka hingga dampak pemindahan terhadap keberlangsungan populasi badak Jawa. Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan DPR RI akan mengoordinasikan pembahasan tersebut dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten juga diperlukan untuk mengkaji manfaat maupun risiko dari usulan pemindahan tersebut. “Nanti kita akan minta dari…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pengaturan penyadapan secara komprehensif. Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian dari proses menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum merumuskan materi yang akan dimasukkan ke dalam RUU tersebut. “Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rangkaian banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu belakangan. Ia meminta penanggulangan bencana dioptimalkan demi meminimalisir dampak terhadap masyarakat. “Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2026). Seperti diketahui, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dampak yang ditimbulkan pun meluas, mulai dari ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, hingga seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia…
Pemerataan akses pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian dalam evaluasi pelayanan publik di Kota Tangerang, Banten. Kemudahan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diharapkan tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal dekat pusat pemerintahan, tetapi juga warga di wilayah perbatasan. Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid meminta Pemerintah Kota Tangerang terus mengembangkan inovasi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh kemudahan yang merata. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan publik di Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). “Jangan pernah berhenti berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun, Pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan…
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam upaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini disampaikannya saat memberikan keterangan tentang besarnya kekurangan penerimaan pajak yang harus dikejar pemerintah menjelang akhir tahun anggaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro menegaskan bahwa evaluasi lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak serta-merta menurunkan status pasar modal Indonesia. Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga kepercayaan investor melalui penguatan transparansi dan reformasi tata kelola pasar modal. Penegasan tersebut disampaikan Fauzi saat diwawancarai medpolindo.com di Jakarta, Senin (16/11/2026), merespons kekhawatiran pelaku pasar terhadap volatilitas saham domestik dan arus keluar modal asing. Ia menjelaskan, reformasi struktural yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia. Langkah tersebut antara lain mencakup penataan ketentuan saham publik (free float), penguatan…
Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menilai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan industri perlu diperjelas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Selama ini, tumpang tindih kewenangan membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan dan menangani persoalan yang muncul akibat aktivitas industri di wilayahnya. “Tadi kita sudah bahas bahwa tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah ini juga harus diluruskan. Tadi Pak Bupati juga sudah banyak mengeluh tentang itu. Contohnya di suatu ketika dia didatangi oleh keluhan warga, padahal Pak Bupati juga tidak mengetahui di mana industri itu ada,” ujar Iman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi…

