Penulis: redaksi

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi guna menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. Dalam agenda pertemuan dengan para kepala daerah se-Provinsi Jambi, Komisi II menyoroti masih lemahnya kinerja sebagian BUMD di daerah. Dede Yusuf menjelaskan bahwa Komisi II saat ini tengah merancang Undang-Undang BUMD, yang dilatarbelakangi oleh hasil pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi BUMD nasional. “Isu utama kita ini kan kami sudah merancang undang-undang BUMD. Setelah beberapa kali pembahasan dengan Kemendagri, kami melihat BUMD itu…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menyatakan calon jemaah haji asal daerah terdampak musibah di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan pelunasan biaya haji tepat waktu. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/2/2026), berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. “Berdasarkan laporan dari Kakanwil Sumut, justru di daerah-daerah yang tertimpa musibah, pelunasan haji berjalan cukup baik. Jadi bukan daerah terdampak musibah yang mengalami kendala pelunasan,” ujar Husni kepada medpolindo.com usai pertemuan. Ia menjelaskan, sebagian…

Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pemulihan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Sumatra Barat. Desakan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/02/2026). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa hingga kini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) maupun pedoman resmi terkait pemulihan TKD. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses pemulihan daerah, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat. “Saat kita rapat bersama Pemprov dalam kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata belum ada juknisnya, belum ada pedomannya.…

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menyoroti dua isu utama dalam pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, yakni kerusakan infrastruktur dan dampak terhadap pelaku UMKM. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak. “Ini kan dikatakan oleh Pemprov Sumbar, ada 17 sampai 18 triliun baik kerusakan maupun kerugian lah. Dan itu tentu kita berharap pemerintah pusat segera ya melakukan perbaikan,” ujarnya kepada medpolindo.com usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026). Ia juga menyoroti belum tersalurkannya dana dari Pemerintah Pusat ke daerah, meskipun kebutuhan pemulihan sudah mendesak. Amin menyebut…

Meningkatnya tren kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam menjadi sorotan tajam, khususnya terkait kesiapan infrastruktur perlindungan korban. Lembaga Safe Migran menilai Batam belum sepenuhnya layak menyandang predikat Kota Ramah Anak mengingat fasilitas pendukung seperti Rumah Aman bagi korban kekerasan dinilai masih minim dan kurang memenuhi standar kelayakan. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menekankan pentingnya keberadaan Rumah Aman sebagai instrumen vital dalam pemulihan korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Menurutnya, Rumah Aman bukan sekadar tempat singgah, melainkan ruang proteksi di mana korban mendapatkan rasa aman yang mungkin tidak mereka dapatkan di lingkungan asalnya. “Rumah aman itu…

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh tidak akan mengganggu kualitas pelayanan jemaah pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Menurut Husni, secara sumber daya manusia (SDM), proses transisi berjalan baik karena sebagian besar pejabat dan petugas di Kementerian Haji dan Umrah saat ini merupakan personel berpengalaman dari Kementerian Agama. “Masalah transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, secara umum SDM-nya tidak ada masalah. Kita bisa melihat bahwa yang bertugas di Kementerian Haji saat ini juga merupakan orang-orang yang sebelumnya menangani urusan haji di Kementerian Agama,” ujarnya…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi eksekutif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2026). Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota BKSAP serta Wakil Menteri Luar Negeri beserta Sekretaris Jenderal dan jajaran Kementerian Luar Negeri. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan, khususnya memasuki agenda internasional tahun 2026–2027. Syahrul menjelaskan, koordinasi ini…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berlangsung di Lobi Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Pelantikan ini menjadi penegasan terhadap wujud kepercayaan negara serta upaya penguatan roda organisasi yang diharapkan semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sebanyak 15 pejabat yang dilantik dalam kdsempatan tersebut. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Anita Handayaniputri sebagai Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dalam pesannya, Sekjen Indra menekankan pentingnya transformasi digital dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang di Indonesia. “Saya berharap…

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna tersebut turut menyinggung sejumlah hal, termasuk soal posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace) atau BoP yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Adapun Rapat Paripurna digelar di ruang rapat paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026). Puan didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati. Di awal pidato penutupan masa sidang, Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR mendukung penuh langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Amerika Serikat Februari ini, seraya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Puan kepada Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Ia menilai, kunjungan Presiden ke AS merupakan bagian dari diplomasi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Menurut Puan, hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat tidak akan mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kata dia, merupakan amanat konstitusi sekaligus komitmen moral bangsa Indonesia yang…