Penulis: redaksi

Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang menjadi perhatian publik. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo menilai, proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap perlu dikawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, yakni Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas tindak…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Komisi…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan. Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. “Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah. “Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Seperti diketahui, Gibran memutuskan mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat dalam pencalonan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi. “Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif. Kehadiran akademisi dari lima universitas ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan melalui beragam perspektif akademik, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Bahtra saat memimpin RDPU Komisi II dengan akademisi dari…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara. Hal tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, selain memperkuat integritas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, kebijakan publik juga harus mampu menjawab persoalan ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat. “Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat. ​Keterangan tersebut disampaikan Ramson seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). ​Menanggapi laporan media massa nasional yang menyoroti potensi menipisnya stok BBM subsidi di sejumlah wilayah, Ramson menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan memprioritaskan…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengapresiasi gerakan komunitas pesepeda Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi inovasi solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada komunitas keagamaan. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut sekitar 100 pesepeda mengikuti kegiatan tersebut hingga mencapai garis akhir. Bahkan, dalam perjalanan, sejumlah pesepeda dari berbagai daerah turut bergabung untuk menyampaikan dukungan bagi Palestina. “Ini adalah sebuah inovasi gerakan kemanusiaan baru untuk…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pandangan tersebut disampaikan Endang seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pembahasan RUU itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara pengaturan…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset itu menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan proses pidana terhadap seseorang terhenti, seperti tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menghentikan proses perampasan aset melalui mekanisme in rem.…

Selengkapnya