Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menyoroti terkait rencana penataan kewenangan guru ke pemerintah pusat atau sentralisasi manajemen guru. Ia menegaskan bahwa jika status dan kewenangan guru nantinya disentralisasikan, pemerintah pusat harus memastikan pendistribusian dilakukan secara proporsional dan memperhatikan domisili guru. “Kami selalu mengusulkan agar guru didekatkan dengan domisili. Itu bagian dari hidup sejahtera. Kalau alamatnya di Kabupaten Semarang, dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat, seharusnya bisa ditugaskan di Semarang,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Menurut Juliyatmono, persoalan kewenangan dan status guru perlu dirumuskan secara jelas agar…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki paspor Inggris untuk anaknya viral di media sosial. Ia meminta yang bersangkutan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap bangsa dan negara. Yanuar menilai pernyataan tersebut berpotensi memberikan pesan yang kurang baik jika dimaknai sebagai bentuk ketidakbanggaan terhadap status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu, ia meminta Dwi menjelaskan secara terbuka sikap dan status kewarganegaraannya. “Menjadi warga negara memang merupakan hak asasi setiap orang. Namun, status kewarganegaraan juga memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipahami,” ujar Yanuar…
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun. Menurutnya, Industri otomotif dalam negeri saat ini sangat mampu memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tersebut tanpa harus bergantung pada produk luar negeri. “Keputusan impor mobil pikap dari India untuk operasional Kopdes Merah Putih sebaiknya dikaji secara mendalam. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif dalam negeri yang terbukti mampu memproduksi kendaraan niaga ringan,” ujar Kaisar di Jakarta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Legislator asal Yogyakarta ini…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menegaskan persoalan guru menjadi isu utama yang mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Semarang. Berbagai aspirasi yang disampaikan pemangku kepentingan pendidikan daerah akan menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). “Dari forum pertemuan hari ini, yang pertama mengemuka adalah soal guru. Masih banyak persoalan mengenai guru yang harus segera kita tuntaskan. Ini bukan hanya persoalan lokal Kabupaten Semarang, tetapi juga potret yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia,” ujar My Esti kepada medpolindo.com usai memimpin kunjungan kerja…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan bahwa produksi Pabrik Pengolahan Bawang Merah Kelompok Tani Sidomakmur (PT Sinergi Brebes Inovatif) di Desa Sidamulya Kecamatan Wonosari hasilnya sudah melimpah dan telah menembus pasar ekspor internasional. Baik itu produk bawang mentah maupun produk olahannya. “Ternyata bawang merah kita hasilnya sudah melimpah dan sudah bisa ekspor ke Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Alhamdulillah kita bisa ekspor,” katanya saat diwawancarai medpolindo.com usai melakukan kunjungan kerja reses di Pabrik Pengolahan Bawang Merah, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Ia melanjutkan, tak hanya dijual dalam bentuk mentah dan bawang goreng, bawang merah Brebes kini…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah bukan data pesanan. “Yang utama, karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, maka BPS perlu melakukan koordinasi mendalam, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan,” tegas My Esti kepada medpolindo.com usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Menurutnya, validitas…
Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi guna menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. Dalam agenda pertemuan dengan para kepala daerah se-Provinsi Jambi, Komisi II menyoroti masih lemahnya kinerja sebagian BUMD di daerah. Dede Yusuf menjelaskan bahwa Komisi II saat ini tengah merancang Undang-Undang BUMD, yang dilatarbelakangi oleh hasil pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi BUMD nasional. “Isu utama kita ini kan kami sudah merancang undang-undang BUMD. Setelah beberapa kali pembahasan dengan Kemendagri, kami melihat BUMD itu…
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menyatakan calon jemaah haji asal daerah terdampak musibah di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan pelunasan biaya haji tepat waktu. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/2/2026), berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. “Berdasarkan laporan dari Kakanwil Sumut, justru di daerah-daerah yang tertimpa musibah, pelunasan haji berjalan cukup baik. Jadi bukan daerah terdampak musibah yang mengalami kendala pelunasan,” ujar Husni kepada medpolindo.com usai pertemuan. Ia menjelaskan, sebagian…
Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pemulihan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Sumatra Barat. Desakan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/02/2026). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa hingga kini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) maupun pedoman resmi terkait pemulihan TKD. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses pemulihan daerah, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat. “Saat kita rapat bersama Pemprov dalam kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata belum ada juknisnya, belum ada pedomannya.…
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menyoroti dua isu utama dalam pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, yakni kerusakan infrastruktur dan dampak terhadap pelaku UMKM. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak. “Ini kan dikatakan oleh Pemprov Sumbar, ada 17 sampai 18 triliun baik kerusakan maupun kerugian lah. Dan itu tentu kita berharap pemerintah pusat segera ya melakukan perbaikan,” ujarnya kepada medpolindo.com usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026). Ia juga menyoroti belum tersalurkannya dana dari Pemerintah Pusat ke daerah, meskipun kebutuhan pemulihan sudah mendesak. Amin menyebut…