Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Aria Bima dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Aria mengapresiasi keberhasilan Kemendagri yang kembali memperoleh opini WTP untuk ke-12 kalinya. Ia juga menilai positif realisasi belanja kementerian yang mencapai 99,46 persen serta capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target.
Namun demikian, menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, berbagai capaian tersebut belum cukup menggambarkan keberhasilan apabila tidak disertai penjelasan mengenai manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan anggaran negara.
“Yang selalu saya cermati adalah benefit-nya dari cost yang kita keluarkan. Benefit adalah capaian yang layak diapresiasi. Opini WTP merupakan cerminan tata kelola pelaporan yang stabil dan patut diapresiasi. Tetapi yang perlu dijaga ke depan bukan lagi sekadar opininya. Yang harus kita cermati, benefit WTP itu apa?” ujar Aria.
Ia mencontohkan capaian PNBP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang melampaui target. Menurutnya, peningkatan tersebut seharusnya dapat menunjukkan semakin optimalnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga indikator keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas layanan publik.
Selain itu, Aria juga menyoroti sejumlah indikator kinerja Kemendagri yang menunjukkan hasil positif, seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, serta penilaian kinerja anggaran. Menurutnya, berbagai indikator tersebut perlu diiringi dengan bukti bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aria turut meminta penjelasan mengenai perubahan pagu anggaran Kemendagri yang sempat mengalami pemangkasan sebelum akhirnya bertambah kembali melalui relaksasi anggaran. Ia ingin memastikan tidak ada program prioritas maupun pelayanan publik yang terdampak akibat penyesuaian tersebut.
“Kami perlu ada verifikasi, Pak Menteri. Program apa yang sempat dikorbankan pada saat harus memilih pemangkasan? Apakah ada kegiatan yang tertunda? Karena buntutnya tentu soal pelayanan. Dan mengapa kebutuhan sebesar itu tidak tergambar sejak perencanaan awalnya?” tanyanya.
Tak hanya itu, Aria juga meminta klarifikasi atas data pemblokiran anggaran BNPP yang tercantum dalam bahan paparan rapat. Menurutnya, apabila angka pemblokiran sebesar Rp165 miliar tersebut benar, maka lebih dari 77 persen anggaran BNPP sempat diblokir sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan program di kawasan perbatasan.
“Jika benar blokir di BNPP sebesar Rp165 miliar, berarti lebih dari 77 persen anggarannya diblokir. Itu, mohon maaf, tidak masuk akal. Besar kemungkinan apakah slidenya yang salah? Kami minta ada koreksi atau penjelasan terhadap angka tersebut,” pungkasnya.