Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Irma mempertanyakan efektivitas Program PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi) dalam menurunkan angka zero dose, sekaligus meminta penjelasan kendala pelaksanaannya di lapangan. Ia juga menyoroti cakupan imunisasi kelompok rentan yang masih berkisar 30 persen dalam perjalanan setengah tahun ini.
“Tentu kami khawatir dengan posisi Indonesia yang saat ini masuk ke 10 negara di dunia dengan jumlah zero dose terbanyak, yaitu bagi yang belum mendapat imunisasi pertama sampai umur 12 bulan,” ujar Irma Suryani.
Irma menyebut disinformasi sebagai salah satu hambatan terbesar. Banyak masyarakat menolak imunisasi karena beredarnya informasi keliru bahwa vaksin dapat membuat anak sakit, atau keraguan soal kehalalan bahan vaksin. Ia mendesak Kementerian Kesehatan menyiapkan strategi komunikasi yang lebih konkret dan menjangkau seluruh pelosok tanah air.
Selain itu, Irma menyoroti lemahnya peran pemerintah daerah. Menurutnya, banyak daerah mengklaim tidak memiliki anggaran untuk sosialisasi imunisasi, padahal dana transfer dari pusat sudah tersedia. Ia menyebut kondisi ini sebagai masalah yang terus berulang setiap kali ia turun ke daerah. “Banyak sekali daerah yang mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Padahal seharusnya anggaran yang mereka terima dari transfer daerah sudah ada,” tandasnya.
Kementerian Kesehatan dalam paparannya menyampaikan bahwa alasan terbesar anak tidak diimunisasi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 adalah keluarga tidak mengizinkan (47 persen) dan kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI (45 persen). Sebagai respons, Kemenkes telah menjalankan edukasi melalui media digital, majelis taklim, kunjungan rumah, hingga pelibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat.
Rapat Kerja menyepakati bahwa Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat strategi penjangkauan kelompok rentan dan zero dose melalui optimalisasi Posyandu, Puskesmas, dan kader kesehatan. Kemenkes juga diminta memperkuat upaya penanggulangan disinformasi melalui strategi komunikasi yang masif, terukur, berbasis bukti, dan tepat sasaran, termasuk dengan melibatkan organisasi keagamaan, organisasi profesi, media massa, dan pemimpin komunitas di daerah.