Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal.
Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN sebesar Rp6,68 triliun pada 2025 yang kemudian digunakan untuk memperkuat likuiditas pembiayaan perumahan melalui 12 bank penyalur FLPP.
“SMF ini mendapat PMN sebesar Rp6,68 triliun dan memberikan likuiditas kepada 12 perbankan. Kami melihat langsung di lapangan bahwa program ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” ujar Fauzi.
Ia menjelaskan, dana yang disalurkan SMF berkontribusi sekitar 25 persen terhadap total pembiayaan rumah bersubsidi yang dijalankan melalui skema FLPP. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR juga mendalami efektivitas penyaluran pembiayaan kepada kelompok pekerja informal yang selama ini kerap menghadapi kendala dalam mengakses kredit perbankan. “Yang menarik, stakeholder program ini juga menyasar kelompok non-fixed income seperti pekerja informal, pelaku UMKM, dan buruh. Mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit perumahan dengan biaya yang terjangkau,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menambahkan, keberhasilan program tidak hanya terlihat dari tingginya minat masyarakat, tetapi juga dari rendahnya tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). “Kami melihat NPL di SMF hanya sekitar 0,4 persen. Ini menunjukkan tata kelola pembiayaan berjalan baik dan risiko program sangat terjaga,” ujarnya.
Komisi XI DPR pun turut mengapresiasi kualitas hunian yang dibangun melalui skema FLPP. Berdasarkan dialog langsung dengan penghuni Perumahan New Bukit Tentrem, mayoritas mengaku terbantu dengan kemudahan akses pembiayaan yang tersedia. “Kami bertanya langsung kepada para penghuni dan mereka merasa sangat terbantu. Dari sisi kualitas bangunan dan lingkungan, perumahan yang kami lihat juga sangat baik,” kata Fauzi.
Atas capaian tersebut, Komisi XI DPR menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan modal bagi SMF pada masa mendatang agar kapasitas pembiayaan perumahan rakyat dapat terus ditingkatkan. “Menurut saya ini terobosan yang sangat baik dari Kementerian Keuangan dan perlu terus diperkuat karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan anggaran, pihaknya turut memastikan akan terus memantau efektivitas penggunaan PMN agar mampu mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan nasional.