Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong evaluasi kebijakan kuota kunjungan wisatawan di Taman Nasional (TN) Komodo serta pengembangan wisata alternatif berbasis konservasi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja ke Manggarai Barat, NTT Jumat (24/4/2026).
Dalam dialog bersama pelaku pariwisata dan pemerintah, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu meminta agar kebijakan pembatasan kunjungan yang saat ini ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari dapat dikaji ulang secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
“Kita minta dikaji lagi, kuotanya bisa dinaikkan,” ujar Titiek.
Meski demikian, ia menilai usulan kenaikan hingga 3.000 pengunjung per hari masih perlu pertimbangan matang. “Belum bisa ya, kita pelan-pelan naiknya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa pihaknya perlu melaporkan aspirasi tersebut kepada Menteri Kehutanan sebelum mengambil keputusan. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya telah dilakukan penyesuaian kuota pada hari-hari tertentu.
“Dari tanggal 1 sampai 22 kemarin itu ada delapan hari yang kuotanya sudah kita naikkan, ada yang 1.100 hingga 1.300,” jelasnya.
Di sisi lain, Rohmat juga memaparkan rencana pengembangan konservasi Ex Situ komodo di luar kawasan TN Komodo sebagai alternatif destinasi wisata. Beberapa lokasi yang tengah dikaji antara lain Taman Wisata Alam Riung 17 Pulau di Kabupaten Ngada, kawasan Golo Mori, serta Pulau Longos di Manggarai Barat.
Konservasi ex situ komodo adalah upaya pelestarian di luar habitat aslinya untuk mencegah kepunahan, mengingat statusnya Endangered (terancam punah). Upaya ini mencakup pengembangbiakan, penelitian, dan edukasi di lembaga konservasi, seperti yang dilakukan di Jagat Satwa Nusantara, serta direncanakan di Flores sebagai destinasi wisata alternatif.
“Ke depan harapan kami itu bisa menjadi pengembangan wisata alternatif,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Perwakilan pelaku pariwisata, Budi Widjaja, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya konservasi, namun berharap kebijakan kuota dapat lebih fleksibel dan berbasis kajian terkini agar mampu mendorong pemulihan sektor pariwisata.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kepentingan konservasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
“Kami tidak menolak pembatasan atau konservasi, karena masa depan kami bergantung pada keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.