Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi V: Belum ada Penambahan Pagu Anggaran untuk Mitra di Tahun 2025
    DPR

    Komisi V: Belum ada Penambahan Pagu Anggaran untuk Mitra di Tahun 2025

    redaksiBy redaksi5 Desember 202441 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan dengan gamblang bahwa tidak ada penambahan pagu anggaran bagi mitra Komisi V termasuk Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2024.

    “Tidak ada tambahan, belum ada tambahan, semoga ada tambahan. Bahwa nanti ada tambahan nanti kita lihat. Program apalagi yang bisa kita susulkan ke sana. Yang sudah kita sepakati biar jalan dulu. Yang belum nanti kalau ada duitnya kita bicarakan berikutnya,” kata Lasarus dari meja pimpinan rapat seraya menimpali permintaan kenaikan anggaran dari menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Dalam rapat tersebut, ditetapkan Perubahan RKA K/L Kementerian PU dan Kementerian Desa dan PDT serta persetujuan RKA K/L bagi Kementerian PKP dan Kementerian Transmigrasi dalam APBN TA 2025.

    Pagu anggaran Kementerian PKP senilai Rp5,2 triliun yang didapatkan dari alokasi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada periode pemerintahan sebelumnya. Adapun besaran pagu anggaran Kementerian PU sebesar Rp110.9 triliun.

    Pada APBN 2025, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp2,31 triliun. Angka ini kemudian dialokasikan untuk Kementerian Desa dan PDT senilai Rp2,19 triliun dan Kementerian Transmigrasi sebesar Rp122 miliar.

    DPR RI Indonesia PKP PU
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?