Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Reformasi Kultur dan Struktur Bidang Hukum Masih Belum Efektif
    DPR

    Reformasi Kultur dan Struktur Bidang Hukum Masih Belum Efektif

    redaksiBy redaksi15 April 202311 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Lampung, dalam kunjungan ini Komisi III mengevaluasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Lampung sepanjang tahun 2022-2023, oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

    Evaluasi dilakukan dalam lingkup serapan anggaran, progress dan optimalisasi kinerja, peningkatan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta terhadap upaya peningkatan sinergitas dan kerjasama terpadu antar Penegak Hukum.

    “Pelaksanaan agenda reformasi kultur dan struktur kelembagaan di bidang hukum masih belum efektif dan terkendala,” ungkap Sahroni di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Jumat (14/4/2023).

    Meskipun demikian, menurut pandangan Komisi III ada perkembangan penanganan perkara Tipikor, di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, yang saat ini telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan banyaknya perkara yang telah naik ke tahap penyelidikan dan telah dilakukan penahanan terhadap beberapa tersangka tindak pidana korupsi.

    Dalam kunjungan ini rombongan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III menyambangi Kejati Lampung, yang turut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, beserta dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing. 

    DPR RI HAM Hukum PNBP Wakil Ketua Komisi III DPR RI
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

    22 Juli 2026

    Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara

    21 Juli 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    BNI Bantah Minta Siswa PIP yang Sakit Datang ke Bank dengan Ambulans

    24 Juli 20260

    Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

    22 Juli 20260

    Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara

    21 Juli 20261

    Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN

    21 Juli 20261

    Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

    21 Juli 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?