Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku terkejut mendengar pengaduan dari Forum Guru Prioritas Pertama (FGPP) yang menyampaikan bahwa masih banyak Guru Prioritas Pertama (Guru P1) yang belum mendapatkan penempatan walau mereka sudah lulus tes.
“Dari informasi yang disampaikan FGPP Jawa Tengah bahwa PPPK Guru P1 di Provinsi Jawa Tengah yang lulus passing grade dan lulus test tahun 2021 sebanyak 10.099 guru, berbeda dengan tahun 2022 yang mendapatkan penempatan hanya 4.352 formasi. Tahun 2023 masih menyisakan 5.447 guru P1 yang belum ada kejelasan penempatannya,” terang Guspardi Minggu (12/2).
Guspardi juga menyoroti laporan dari FGPP terkait perbedaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kebutuhan tenaga kerja di Provinsi tersebut.
“Masih berdasarkan informasi dari FGPP kebutuhan tenaga guru untuk Provinsi Jateng berdasarkan PMK 212 tahun 2023 sebanyak 6.951 formasi. Tetapi Pemprov Jateng hanya menetapkan 1200 – 1400 formasi PPPK guru tahun 2023 ini. Berarti terjadi perbedaan data antara Pemerintah pusat dengan Pemprov Jateng,” ujar Politisi PAN itu.
Legislator dapil Sumatera Barat ini pun menjelaskan, berdasarkan data KemenPAN-RB, tenaga guru P1 di seluruh Indonesia yang lulus dan sudah ditempatkan tahun 2022 sebanyak 168.378 orang (87,2 persen) dan hanya 12,8 persen yang belum mendapatkan penempatan. Pemerintah mengungkapkan, belum semua Guru P1 yang ditempatkan dikarenakan terdapat kelebihan mata pelajaran yang diajarkan guru berbanding kebutuhan guru.
“Namun begitu kami akan menyampaikan permasalahan yang disampaikan FGPP kepada Menpan-rb sebagai mitra dari komisi II DPR RI,” tegas Pak Gaus.
Guspardi mengatakan informasi yang disampaikan FGPP menjadi temuan permasalahan baru terkait PPPK Guru khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
“Permasalah yang disampaikan FGPP tentang persoalan PPPK Guru di Jawa Tengah ini merupakan informasi dan temuan baru. Bahkan dikatakan tadi bahwa guru P1 di Jateng sudah banyak yang di PHK. Ketika guru P1 yang di PHK mencoba melamar di sekolah lainnya, mereka selalu ditolak dengan alasan guru P1 tinggal menunggu formasi untuk penempatan,” ungkap Pak Gaus.
Selanjutnya, Guspardi meminta kepada KemenPAN-RB untuk untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar dapat menepati janji Pemerintah kepada Guru P1 yang hingga saat ini belum mendapatkan penempatan. Selain itu dirinya juga meminta segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
“Oleh karena itu, kepada Kemenpan-rb agar dapat melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenkeu untuk dapat menunaikan janji Pemerintah dan guru P1 yang belum mendapatkan formasi untuk segera mendapatkan penempatan. Selanjutnya juga melakukan sinkronisasi data antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat agar berbagai permasalahan dapat dicarikan solusi terbaiknya dan dituntaskan. Bukan tidak mungkin permasalah serupa juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, perwakilan Forum Guru Prioritas Pertama ( FGPP) Jawa Tengah mengadukan sejumlah permasalah dalam RDPU kepada Komisi II DPR RI pada Kamis 9 Februari 2023 .
Diantara permasalahan yang diadukan tentang tenaga guru P1 yang sudah lulus passing grade dan lulus test PPPK, ternyata masih banyak yang belum mendapatkan formasi penempatan. Kemudian juga terdapat perbedaan data kebutuhan guru antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Jawa Tengah juga berbeda.