Sebanyak 180 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Pertamina di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, menghadapi ketidakpastian nasib. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mendorong pemerintah segera menyediakan lahan khusus bagi warga untuk dibangun menjadi kampung nelayan. Dalam kunjungannya pada Selasa (24/12/2024) siang, Saan Mustopa memberikan bantuan sembako kepada korban bencana banjir rob. Ia menegaskan, warga yang telah bermukim di tanah milik Pertamina sejak 2007 ini tidak boleh digusur tanpa ada solusi pengganti. “Jangan sampai digusur sebelum ada gantinya. Pemerintah harus segera mencari solusi bagi masyarakat ini,” ujar Saan kepada medpolindo.com. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar kebocoran anggaran dapat terus diminimalkan. Dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024), Anis menyampaikan bahwa meskipun audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sudah dilakukan setiap tahun namun potensi kebocoran anggaran masih tetap ada, baik di pos pendapatan negara, terutama pajak, maupun di pos belanja negara. “Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih…
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa kebijakan ini difokuskan untuk barang mewah dan disertai program afirmatif yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah mengumumkan bahwa yang akan diterapkan dari pemberlakuan kenaikan 1 persen atau menjadi 12 persen ini adalah diperuntukkan untuk barang mewah. Jadi barang mewah ini kan konsumsi yang berkemampuan. Nah, oleh karenanya, karena konsumsi yang berkemampuan, maka harus dibarengi oleh kebijakan afirmatif,…
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (Migas) melalui optimalisasi teknologi. Salah satu KKKS yang menjadi sorotan DPR RI dan Pemerintah saat ini adalah ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang memiliki produksi minyak yang sangat bagus. “Artinya, untuk mencapai swasembada energi, diperlukan peningkatan lifting migas yang berkelanjutan dan optimal,” imbuh Mukhtarudin dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Fraksi Golkar DPR RI, lanjut Mukhtarudin, mendorong KKKS EMCL meningkatan lifting Migas dengan mempercepat penggunaan teknologi saat ini. Apalagi, Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengingatkan bahwa Blok Cepu yang dikelola oleh…
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah. Adapun mitigasi resiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, di antaranya perlunya penambahan anggaran untuk perlindungan sosial (Perlinsos) ke rakyat. “Jumlah penerima manfaat Perlinsos (perlu) dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Said dalam keterangannya kepada medpolindo.com di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin harus diperluas hingga rumah…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Banggar DPR RI memberikan penjelasan terkait hal tersebut guna memberikan kejernihan di ruang publik dan kepastian hukum. Dalam penjelasannya, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku sejak tahun 2021. Kenaikan PPN ini, tambahnya, sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika. Sebelum 1 April tahun 2022 tarif PPN berlaku 10 persen. Lalu, setelah Undang Undang HPP berlaku, maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen…
Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima predikat nilai sangat berkualitas (AAA) dari lembaga independen, Jasa Utama, di ruang KK II Gedung Nusantara DPR RI, Senaya, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Atas capaian itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama para pengawas dan pengurus koperasi. “Hasil ini berkat dedikasi dan dukungan dari pegawas dan pengurus koperasi, laba pada Triwulan akhir 2024 koperasi mendapatkan laba 3,3 miliar dari beberapa usaha. Ini merupakan capaian yang membahagiakan bagi kita,” tuturnya. Menurutnya, ada beberapa inovasi yang harus dilakukan koperasi pada tahun 2025 di antaranya inovasi berbasis digital.…
Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berkeadilan agar dampaknya tidak memberatkan masyarakat kecil dan sektor usaha. “Kenaikan PPN ini jelas akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Saya menghargai langkah pemerintah yang memberikan stimulus untuk masyarakat berpendapatan rendah, seperti insentif PPN DTP, bantuan pangan, subsidi listrik, dan stimulus bagi UMKM. Namun, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan efektif…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya, selain sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini harus memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dirinya menekankan bahwa kenaikan pajak harus diarahkan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah yang menjadi konsumsi kalangan atas. “Saya sepakat bahwa kenaikan PPN ini sebaiknya dibatasi (hanya) untuk barang-barang mewah. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani,” ujar Herman melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Politisi Fraksi Gerindra itu pun mengapresiasi…
Maraknya eksploitasi lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, menjadi salah satu perhatian Anggota Badan Legislasi (Baleg) Habib Syarief Muhammad saat sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029, di Kalimantan Timur. Karena itu, ia menilai RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah sangat mendesak disahkan, di tengah eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “RUU Hukum Masyarakat Adat ini nampaknya sudah sangat mendesak, di satu sisi daerah-daerah kita ini sudah hancur karena dari tahun marak eksploitasi lingkungan yang terus berjalan. Maka perlu ada aturan baru untuk bagaimana merawat atau…