Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras pembunuhan terhadap aktivis perempuan Papua Michelle Kurisi Doga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Diketahui jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pihak KKB melalui juru bicaranya Sebby Sambom mengkonfirmasi pihaknya yang melakukan aksi keji tersebut. “Kekerasan di Papua sudah makin mengerikan. Korbannya kali ini adalah masyarakat sipil, aktivis perempuan dan anak Papua. Kami amat sesalkan dan mengutuk keras kejadian ini,” ungkap Christina dalam keterangan tertulis, Minggu (3/9/2023). Sasaran kekerasan yang menimpa warga sipil ini menurut Christina jika tidak ada tindakan serius aparat…
Penulis: redaksi
Komisi VIII DPR RI meminta pelayanan penerbangan, khususnya bagi para jamaah haji dan umrah di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) agar ditingkatkan. Sebab, menurut Komisi VIII, bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II itu, terbanyak dalam memberangkatkan jamaah haji dan umrah tiap tahunnya. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat membahas aspek pelayanan ibadah haji dan umrah, di Bandara Soetta, bersama beberapa mitra. Di antaranya Dirjen Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dirut PT Garuda Indonesia, Badan Pelaksana BPKH, Direktur Operasi PT Angkasa Pura II,…
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada Selasa (29/8/2023) dan Rabu (30/8/2023) terkait Penelaahan BAKN atas Laporan BPK tentang Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati ikut angkat bicara dan mendorong BUMN agar dapat memberikan kontribusi bagi negara dengan adanya suntikan dari negara melalui PMN. “Bagaimanapun PMN itu diambil dari APBN. Dan kita tahu sulitnya mengumpulkan pendapatan negara, apalagi jika pajak naik terus. Karena BUMN milik negara, maka harus dikelola dengan semangat untuk memberikan…
Masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo akan segera berakhir pada tahun 2024 mendatang. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menuntaskan berbagai Proyek Strategis Nasional di tahun anggaran 2023/2024 ini. Ia menyarankan Kemenhub menyusun skala prioritas. “Yang menjadi harapan kami dalam pembahasan tahun 2024 nanti adalah anggaran Rp38,4 triliun ini saya minta kepada Kementerian Perhubungan seluruh jajarannya mulai daripada Dirjen Laut, Udara, Kereta Api, Darat semua harus memisahkan yang mana masih berlanjut proyeknya dan mana yang sudah harus berhenti pada tahun 2024,” ujarnya kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Lebih…
Ketua DPR RI Puan Maharani menutup rangkaian acara Solo International Performing Arts (SIPA) 2023 yang diadakan di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Ia pun menyebut kesenian sebagai Bahasa universal yang dapat menghubungkan semua lapisan masyarakat. SIPA sendiri merupakan pertunjukkan seni yang diselenggarakan setiap tahunnya di kota Solo dengan menyuguhkan beragam seni pertunjukkan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, event ini masuk dalam kalender Kharisma Event Nusantara 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Acara yang berlangsung selama tiga hari sejak 31 Agustus lalu hingga hari ini, Sabtu (2/9/2023), diikuti oleh tujuh negara yaitu, Indonesia, Lithuania, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea…
Populasi masyarakat miskin di Kota Bogor ternyata berfluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2020 angka kemiskinannya mencapai 75.000 (6,68%). Tahun 2021 mencapai 80.000 (7,24%). Bahkan, pada 2022, angkanya menurun lagi berkisar 79.000 (7,15) dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa. Demikian mengemuka pada pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jumat (1/9/2023). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, kemiskinan kerap menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pengangguran, pencurian, perampokan, dan lainnya. Dan bantuan sosial (bansos) jadi keniscayaa untuk terus dilakukan secara masif demi mengurangi angka kemiskinan. “Salah satu upaya yang dilakukan…
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan, anggaran untuk mengelola Taman Nasional (TN) Alas Purwo yang merupakan kawasan konservasi masih sangat kurang. Menurut pihaknya, dengan luasan kawasan konservasi seluas 44.037,30 Ha dan dengan jumlah sumber daya manusia sekitar 100 orang, tidak akan cukup untuk mengelola kawasan dengan luasan tersebut. “Kami di Komisi IV DPR dengan KLHK sebetulnya sudah komitmen, agar ada tambahan anggaran sekitar setengah triliun, tapi dikasihnya cuma Rp. 105 miliar. Bayangkan saja, SDM disini cuma sekitar 100 orang untuk menjaga luasan sekitar 44 ribu ha, pasti kan gak cukup. Maka itulah, supaya ini didengar oleh kementerian keuangan supaya…
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya terkait permasalahan alur nelayan tangkap yang terhalang galian pasir di Sungailiat, Bangka Belitung. “Hari ini Komisi IV DPR mengunjungi pelabuhan perikanan Nusantara di Sungailiat. Kami menerima pengaduan dari nelayan setempat yang merasa terganggu bahkan terhalang alur kapalnya karena ada proyek pengerukan pasir sejak tahun 2011 lalu,” ujar Endang saat meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara, Sungailiat, Pangkal pinang, Jumat (1/9/2023). Akibat dari terhambat dan terhalangnya alur kapal membuat para nelayan setempat tidak lagi bisa membongkar muat ikan hasil tangkapannya di…
Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri menilai, untuk harga dasar tunjangan luar negeri (ATDLN), homestay masih menjadi masalah yang dirasakan oleh pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Sehingga ia berharap adanya peningkatan gaji dan take home pay untuk pegawai setempat atau lokal staf yang bekerja di luar negeri. “Jadi ini yang beberapa kali saya langsung di ya mereka tidak mau sebutkan nama. Tolong Pak nama saya jangan disebut-sebut ya karena kalau maaf artinya kalau untuk tingkat Eselon satu Eselon dua itu sejahtera Pak kalau untuk pejabat-pejabat ini. Tapi kalau kami ini saat ini dengan kondisi yang ekonomi saat ini, kami tolong…
Pemberian insentif pajak kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar menggenjot fungsi pengawasan atas pemberian insentif. Terkait dengan hal ini, Andreas Eddy Susetyo juga angkat bicara. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Keu RI dalam APBN TA 2022, politisi PDI-P itu secara gamblang bertanya terkait dengan manfaat pemberian insentif pajak dan indikator yang menentukan pihak-pihak penerima insentif tersebut. “Perlu disampaikan mengenai pemberian manfaat insentif perpajakan ini, penerima manfaat itu indikatornya (atau) ukurannya seperti apa sih? Bagaimana memastikan bahwa betul-betul penerima manfaat insentif perpajakan ini…