Komisi VIII DPR RI meminta pelayanan penerbangan, khususnya bagi para jamaah haji dan umrah di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) agar ditingkatkan. Sebab, menurut Komisi VIII, bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II itu, terbanyak dalam memberangkatkan jamaah haji dan umrah tiap tahunnya.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat membahas aspek pelayanan ibadah haji dan umrah, di Bandara Soetta, bersama beberapa mitra. Di antaranya Dirjen Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dirut PT Garuda Indonesia, Badan Pelaksana BPKH, Direktur Operasi PT Angkasa Pura II, dan sebagainya.
“Kami membahas bersama tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada jamaah, termasuk dari aspek imigrasinya. (Termasuk) dari aspek pelayanannya dan berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kepada jamaah haji maupun jamaah umroh yang jumlahnya cukup besar. Kami ingin dari proses pelayanan ini, betul-betul jamaah haji umroh Indonesia diberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Ace kepada Parlementaria usai melakukan peninjauan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (1/9/2023).
Dalam peninjauan tersebut, pria yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII ini juga menemukan bahwa terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Sehingga, dirinya meminta supaya pihak imigrasi lebih tegas terhadap jamaah.
“Misalnya soal banyak jamaah yang berangkat haji tetapi tidak menggunakan visa haji,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Permasalahan lainnya dijelaskan oleh Ace yakni pelayanan terhadap para jamaah terutama lansia harus diprioritaskan terutama sarana dan prasarana pendukungnya. “Misalnya kayak kursi rodanya dan lain lainnya” ujar Ace.
Meski begitu, Ace mengaku melihat peningkatan layanan di Bandara Soetta lebih baik. Hal itu salah satunya terlihat dari hadirnya pelayanan fast track. Ia pun mengapresiasi atas hal itu dan berharap ke depannya fast track dapat diperbanyak. “Sehingga lebih memudahkan bagi proses pelayanan kepada jamaah.” lanjutnya.
Hal lainnya yang disampaikan dalam kunjungan tersebut yakni terkait pengelolaan denda haji (dam) yang akan didistribusikan di Indonesia. Menurutnya, untuk usulan yang pernah dibicarakan bersama dengan Baznas ini, ia menilai perlu ada kesiapan juga dari pihak maskapai dan komitmen itu sudah ditunjukkan oleh pihak Kementerian Agama bahwa untuk dam bisa dibawa dari Arab saudi ke Indonesia.
Dirinya berharap, kunjungan kerja ini mampu meningkatkan pelayanan jamaah haji maupun umroh, “Sehingga ya mereka merasa nyaman. Mereka merasa dilayani dengan lebih baik dengan layanan ini,” tutupnya.