Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berpotensi merugikan negara mencapai Rp Rp193,7 triliun, pihaknya menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tengah agenda efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni melalui rilis yang dikutip oleh medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Diketahui, pada Selasa (24/2/2025) lalu, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT…

Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah mitra kerja termasuk Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, Direktur Utama Mobility Shell Indonesia, Direktur Utama, Direktur Utama PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Direktur Utama PT AKR Corporindo, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energi, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan sejatinya bahwa salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan ketersediaan pasokan BBM, khususnya untuk periode menjelang Lebaran. Namun, isu yang lebih mendesak saat ini…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam eksekusi tanah yang dilakukan tanpa pemanggilan dan pemberian penjelasan terlebih dahulu kepada pihak tereksekusi. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Kuasa Hukum PT. Dani Tasha Lestari, Gerakan Masyarakat Setia Mekar (Gemas) dan Jonathan Tanuwidjaja, dengan agenda mendengar aspirasi masyarakat terkait kasus mafia tanah. “Soal eksekusi, pihak tereksekusi harus dipanggil terlebih dahulu dan diberikan aanmaning (teguran pertama,red). Ini kan melanggar prosedur,” tegas Soedeson dalam rapat tersebut yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/02/2025). Ia juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan keprihatinannya mengenai banyaknya isu yang beredar baru-baru ini terkait oplosan (blending) bahan bakar minyak (BBM). Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi XII bersama sejumlah pihak terkait industri energi. Rapat tersebut melibatkan Plt Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presiden Direktur PT AKR Corporindo, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energi, dan Direktur Utama PT Vivo Energi Indonesia. Ratna mengajukan pertanyaan mendalam mengenai siapa yang berwenang menentukan angka RON (Research…

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…

Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, yang berlangsung pada Selasa, (25/2/2025), menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengendalian perubahan iklim dan penguatan sistem perdagangan karbon di Indonesia. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, rapat ini memfokuskan perhatian pada upaya Pemerintah dalam memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia serta mempercepat implementasi kebijakan terkait pengendalian emisi karbon.”Termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara,” tandas Putri Zulhas. Selain itu, Legislator Fraksi PAN tersebut menekankan…

Komitmen BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Dalam Anugerah Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Jakarta Timur, Senin, 23 Februari 2025 Grup MIND ID memperoleh 11 piala, yakni 6 emas dan 5 hijau. PT Aneka Tambang Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, PT Bukit Asam Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, dan PT Indonesia Asahan Aluminium mendapat 1 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau. PT Timah Tbk mendapat 2…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas menyelesaikan perkara PHPU-Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan pada Senin (24/2/2025) lalu. Diketahui, 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Menanggapi keputusan ini, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan akan memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah untuk memastikan kesiapan stakeholder terkait guna melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini ia sampaikan kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). “Terkait dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang dalam banyak putusan MK didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, kesalahan menerapkan hukum. Komisi II akan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini menjadi komitmen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk membuka akses informasi bagi publik agar setiap aktivitas DPR dapat diketahui masyarakat luas. “Dalam era digital yang serba cepat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dari setiap institusi publik, termasuk DPR RI. Oleh karena itu, peluncuran aplikasi ini menjadi sangat penting. Dengan Mobile Apps PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Data), kami ingin memastikan bahwa informasi terkait tugas pokok dan fungsi DPR RI dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadi komitmen DPR,”…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penting untuk direvisi. Hal itu menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang berdampak besar terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing hingga waktu istirahat. DPR prinsipnya merespon positif soal perlunya dibentuk dan memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Selain putusan MK, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut alasan perlunya revisi UU Ketenagakerjaan adalah beleid ini belum pernah diperbaiki sejak awal terbit tahun 2003. Sehingga, perlu diubah untuk mengakomodasi berbagai perubahan dan perkembangan ketenagakerjaan. “Yang harus…