Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menilai Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh semangat persatuan. Ia juga mengapresiasi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dedi juga menyoroti kritik dalam pidato Ketua DPR RI, terkait praktik “serakahnomics”, sebagai bentuk jalan menuju korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya kondisi ini menjadi perhatian serius sejak awal era reformasi dan menjadi alasan utama dilakukannya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat reformasi, menurut Dedi, dibangun di atas tekad untuk memberantas KKN secara konsisten, pemberantasan KKN sendiri telah menjadi amanat…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. Nurhadi menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai. “Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala daerah dan rakyatnya merupakan pelajaran bahwa sejatinya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak. “Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,”ujar Rifqi dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Pasalnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. “Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Lalu Hadrian dalam…
Skandal beras oplosan yang mencuat belakangan ini dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional. Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat. “Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan, di Jakarta, Kamis, (14/8/2025). Berdasarkan data yang dipaparkan Johan, struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap…
Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Pertemuan dilakukan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Yogyakarta. Eddy menjelaskan, pertemuan dengan Prof. Haedar Nashir sudah lama direncanakan namun baru terealisasi saat ini. Ia menjelaskan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasehat dan masukan kepada Prof. Haedar sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah. “Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof. Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasehat-nasehat dalam dinamika politik saat ini,” jelas Eddy. Eddy Soeparno Bahas Peningkatan…
Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa patriotik berlandaskan nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri negeri. “Seiring dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, organisasi kepanduan harus mampu menjadi salah satu saluran efektif untuk memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Kamis (14/8), dalam rangka memperingati Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Potensi Gerakan Pramuka dalam Mengembangkan Bakat, Talenta, dan Nilai Kebangsaan Pemuda Menurut Lestari, dalam kegiatan Pramuka sejatinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah berbagai bakat dan talenta yang dimiliki generasi…
Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik DPR RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesan kinerja dewan tersampaikan secara konsisten melalui seluruh platform komunikasi, mulai dari media sosial hingga situs resmi DPR RI. Hal itu disampaikannya usai penyelenggaraan Workshop Strategi Editorial Terintegrasi yang digelar di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Indra menyampaikan bahwa seluruh kanal komunikasi DPR RI harus mengusung semangat dan isu yang sama untuk membangun kekuatan narasi DPR RI secara positif dan konsisten. “Banyak sekali kanal-kanal kita yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada publik. Ini…
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan. “Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi…