Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
    DPR

    Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat

    redaksiBy redaksi13 Agustus 202521 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia.

    Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan.

    “Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap penamaan ini,” tegas Oleh Soleh kepada medpolindo.com di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Senin (11/8/2025).

    Ia juga menekankan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia, bahkan hingga satu senti pun, tidak boleh lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pemerintah harus ambil sikap melawan dan tidak boleh ada kompromi terhadap penyebutan namanya,” tandas Oleh.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

    9 September 2026

    Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

    9 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

    9 September 20260

    Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

    9 September 20260

    Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

    8 September 20260

    Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

    8 September 20260

    DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

    8 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?