Penulis: redaksi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar membahas efektivitas program pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menggali lebih dalam terkait subsidi pupuk dari berbagai sisi. “Kita ingin tahu lebih dalam dari pakar yang dari IPB, dari BRIN kemudian dari Unpad terkait dengan efektivitas subsidi pupuk. Ternyata, menurut sebagian dari mereka subsidi pupuk sudah dalam koridor yang baik. Akan tetapi perlu diberikan beberapa hal (masukan) sehingga bisa lebih efektif lagi. Nah ini yang kemudian kita ingin…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husen Fadlulloh, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral dengan Georgia. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Georgia untuk Indonesia, H.E. Mr. Tomike Nozadze, di Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2025) “Kami mengapresiasi hubungan bilateral yang kuat dan telah terjalin baik antara Indonesia dan Georgia sejak 1993. Meskipun masih tergolong muda, hubungan ini telah mendorong pemahaman yang lebih dalam serta kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk ekonomi,” ujar Husen. Ia juga menyoroti keberadaan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Georgia sebagai platform penting untuk mengembangkan potensi…

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sangat diperlukan untuk menindaklanjuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. “Pak Ketua KY (Komisi Yudisial), KUHP akan berlaku pada 2 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai baru, di antaranya lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif. Secara logika, tentu diperlukan KUHAP yang juga baru dengan nilai-nilai yang sama,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Ia menjelaskan bahwa revisi KUHAP sangat…

Selengkapnya

Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan bahwa perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan keterlibatan aktif orang tua. “Saya mendukung upaya pemerintah melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak,” ujar Netty melalui rilis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (10/2/2025) Lebih lanjut, Netty menegaskan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral dengan Negara Mongolia. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, Tornike Enktaivan Dashnyam, di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). “Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih dan penghormatan yang tinggi atas ketersediaan Yang Mulia Bapak Duta Besar untuk melakukan pertemuan dengan kami pada kesempatan sore hari ini,” ujar Husen dalam pertemuan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti bahwa hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia telah terjalin selama 69 tahun sejak 21 Desember…

Selengkapnya

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai Pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam tata kelola dan kelancaran proses distribusi gas (LPG) 3 Kg. Karena itu, ia mendorong agar Pemda untuk proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya masing-masing. “Termasuk memastikan ketersediaan stok dan harga. Selain agar mencegah penimbunan dan kelangkaan yang merugikan masyarakat,” ujar Irawan dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (10/2/2025). Oleh karena itu, pihaknya berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, agen, dan distributor. Sehingga, Pemda ikut berperan dan membantu agar data masyarakat penerima dan pengguna LPG 3 merupakan data yang terbaru…

Selengkapnya

Undang-Undang RPJPN, khususnya di Pasal 13, menyebutkan bahwa RPJP Nasional 2025 – 2045 telah menjadi pedoman dalam menyusun visi misi dan program dalam persyaratan pencalonan materi kampanye dan materi debat calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal itu, Adies Kadir mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena selalu konsisten sejak masa kampanye hingga saat ini untuk terus konsisten upaya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025 – 2029 mendatang. Meskipun demikian, Lanjut Adies, untuk mencapai hal itu, tentu tidaklah mudah, terlebih pertumbuhan ekonomi saat ini di tengah tantangan keuangan global juga masih bergejolak. Oleh karenanya Adies mengajak semua pihak bersama bekerja…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada guru swasta. Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian pendidikan tinggi ristek dan sains (Kemendiktisaintek). Hal itu disampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Memotret Kebijakan Baru Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Keagamaan” yang digelar di STIT Alhikmah Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2025) “Saat ini perhatian terhadap guru swasta oleh pemerintah kurang, utamanya terkait kesejahteraannya,” kata Fikri dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbagai poin kesejahteraan tersebut, di antaranya gaji dan tunjangan, di mana…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI, Ruth Naomi Rumkabu, menyoroti maraknya eksploitasi dan perdagangan ilegal burung langka yang berasal dari Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Ia menegaskan bahwa praktik ini harus segera dihentikan karena dapat mengancam kelestarian ekosistem dan kekayaan alam Indonesia. “Burung-burung ini, termasuk burung siang yang saya maksud, adalah satwa langka yang hanya ada di daerah kita. Sangat disayangkan jika terus diperjualbelikan ke luar daerah tanpa izin. Ini adalah aset dan kekayaan alam yang harus kita lestarikan, bukan untuk dieksploitasi,” ujar Ruth usai pertemuan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Zona Timur, Ambon, Senin (10/2/2025). Selain burung siang, Ruth…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pihak kepolisian turun tangan dalam menangani kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN. Dia mendesak aparat untuk mengusut tuntas dugaan penghilangan barang bukti pagar laut di perairangan Tangerang, Banten. Gus Abduh, sapaan akrabnya, turut prihatin atas kebakaran yang terjadi pada gedung Kementerian ATR/BPN. Namun, dia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi sekitar pukul 23.00, Sabtu (8/2/2025). Terkait penyebab kebakaran kantor kementerian yang dipimpin Nusron Wahid itu, Gus Abduh mengatakan, dirinya tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab munculnya kobaraan api yang kabarnya terjadi di ruang humas. Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu menyerahkan…

Selengkapnya