Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan pandangannya terkait permasalahan sertifikat tanah yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menekankan bahwa meskipun banyak permasalahan tanah di Indonesia, langkah-langkah hukum tetap harus ditempuh untuk menyelesaikannya, termasuk peran penting pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, penanganan persoalan terkait sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan karena viralitas di media sosial alias ‘no viral no justice’. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kepala Kanwil BPN Jakarta; Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur; Gerakan Masyarakat Setia Mekar (GEMAS);…

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mempertanyakan kepada Menkes terkait insentif yang bisa diberikan kepada fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit swasta, agar dapat terlibat dalam implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ia menekankan hal ini sebab pemerintah telah menargetkan pada bulan Juni 2025 mendatang semua RS harus mulai melaksanakan terkait KRIS tersebut. “Terkait KRIS, menurut saya ini sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti, Pak Menteri. Kenapa? Karena kalau saya boleh mengulang kembali, jika kemudian disebutkan bulan Juni 2025 itu adalah kick-off pelaksanaan KRIS di rumah sakit, maka pertanyaan yang mendasar, apa insentif yang bisa diberikan atau bentuk insentif apa yang…

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah di Badan Aspirasi Masyarakat, Gedung Nusantara II, DPR RI. Audiensi ini juga dihadiri oleh anggota Komisi X dan Badan Legislasi DPR RI dari FPG, yakni Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari. Selain itu, perwakilan DPRD Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati turut hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru PAUD serta penguatan pendidikan nonformal dan informal (PNFI).…

Selengkapnya

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusi LPG 3 kg berjalan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan. Ia menyebutkan, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kondisi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) anggota DPR RI kini telah kembali normal. “Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg sudah aman. Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic…

Selengkapnya

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti pentingnya batasan yang jelas dalam keterbukaan informasi publik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Dalam rapat tersebut, Andreas mengkritisi ketidaktegasan definisi terkait data rahasia yang dapat diakses publik. Menurutnya, birokrasi kerap memberikan interpretasi sendiri mengenai pengecualian informasi, sehingga dapat menghambat akses terhadap data penting bagi berbagai pihak, termasuk jurnalis dan pelaku survei. “Birokrat sering kali mendefinisikan sendiri pengecualian terhadap keterbukaan informasi. Ini menjadi…

Selengkapnya

Mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat signifikan selama Ramadan menjelang libur Lebaran. Hal itu membuat konsumsi BBM diprediksi melonjak hingga 11 persen dibandingkan periode normal. Mengantisipasi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan agar BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dilakukan tepat sasaran dan mengawal ketersediaan pasokan BBM di seluruh daerah. “Melihat potensi lonjakan mobilitas warga selama Ramadan sampai pada libur lebaran dengan segala dinamika yang terjadi selama arus mudik, BPH Migas perlu fokus memastikan agar distribusi BBM subsidi hanya diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang berhak sebagaimana yang sudah diatur oleh regulasi,” ujar Meitri dalam rilis media yang…

Selengkapnya

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus mengatakan bahwa tingkat kemahiran orang Indonesia dalam berbahasa Inggris masuk kategori rendah. Indonesia menempati peringkat ke-79 dari 113 negara dalam hal kemampuan berbahasa Inggris, dengan skor 469. Angka ini menunjukkan kategori kemahiran rendah dalam berbahasa Inggris. Skor Indonesia jauh berada di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Singapura berada di peringkat 2, Filipina peringkat 20, Malaysia peringkat 25, dan Vietnam peringkat 58. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi para profesional Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Dengan kata lain, kemampuan bahasa Inggris di Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Kehadiran kurikulum internasional (cambridge)…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dirinya melihat banyak isu yang harus dibenahi, terutama terkait dengan dugaan keputusan sepihak dalam alokasi lahan yang dilakukan BP Batam terhadap PT Synergy Tharada. Tidak hanya itu saja, Herman pun mempertanyakan keputusan BP Batam yang tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 2287/Pdt.G/2024/PN Btm yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2025. Ia pun mempertanyakan apakah sikap ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara, ataukah ada motif lain yang lebih personal. “Kami belum…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti program Pemerintah terkait Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 silam. Cucun menegaskan, meskipun Kemenkes menyebut seluruh Puskesmas di Tanah Air sudah siap, ia tetap mengimbau setiap daerah harus memastikan semua instrumen dan infrastruktur kesehatan untuk program ini tersedia dengan baik. “Termasuk dari sumber daya manusia (SDM). Pelayan kesehatan (nakes) harus bekerja dengan SOP yang berlaku, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesan Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Di sisi lain, Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 kemarin. Ia menyebut program ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat, dan mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. “Ini menjadi wujud kehadiran negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CKG ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Cucun sendiri telah mendukung program CKG sejak awal ketika tim kerja pemerintahan Prabowo…

Selengkapnya