Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah kekurangan air di sektor pertanian, terutama di daerah dengan curah hujan rendah. Salah satu solusi yang ia ajukan adalah pembuatan sumur bor. Usman Husin menekankan bahwa ketersediaan air merupakan faktor kunci dalam pertanian. Tanpa air yang cukup, petani tidak dapat mengairi sawah mereka, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi pertanian. Ia menilai bahwa pembuatan sumur bor dapat menjadi solusi efektif untuk membantu petani mengatasi masalah ini. “Masih banyak kawasan yang memiliki curah hujan yang pendek sehingga lahan pertanian tidak mampu teririgasi dengan…

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak perlu tergesa-gesa, serta harus sesuai tahapan yang terukur. Hal ini disampaikannya menyusul Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memperoleh tambahan anggaran pasca keluarnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 untuk memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki jiwa patriotik. “Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam penataan, menghapus jiwa pengorbanan kita untuk tanah air” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (16/2/2025). Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU No. 3 Tahun 2022. Sepanjang UU…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan soal polemik di publik mengenai Tata Tertib (Tatib) DPR yang diduga dapat mencopot pejabat yang dilantik melalui Sidang Paripurna. Ia menegaskan Tatib DPR takkan serampangan melakukan evaluasi performa kinerja pejabat negara yang bisa berdampak pada sanksi pencopotan. Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR. Setelah itu, hasilnya akan diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. “Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan lah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala…

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI pada akhir 2024 mengharuskan setiap kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran. Hal ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menteri Keuangan menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025, yang mencantumkan besaran pemotongan anggaran pada masing-masing K/L. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan anggaran 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PPPA yang semula ditetapkan…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, berharap bagaimana sinergitas yang terbangun antara DPR RI khususnya pada media yang berada di DPR dengan masyarakat sebagai pelaku UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat dapat terjalin dengan baik melalui aspirasi sehingga dapat tersampaikan ke para pemangku kebijakan. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengikuti Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat.” “Kita ingin sinergi kita ini bagaimana DPR RI khususnya media yang ada di DPR juga bisa memberikan sebuah kemanfaatan…

Sampai dengan akhir tahun 2024, OJK mencatat jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 22,91 juta. Jumlah ini meningkat 23,77 persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto tercatat menyentuh Rp650,61 triliun. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong OJK tingkatkan literasi keuangan mengenai aset kripto. “Edukasi ini penting supaya masyarakat tidak hanya mengikuti tren FOMO (Fear of Missing Out). Dimana, hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengerti risiko dibaliknya. Apalagi kripto punya karakteristik volatilitas yang cukup tinggi, dimana harga dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Belum lagi, modus penipuan yang melibatkan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar…

DPR RI mendorong komunitas parlemen global untuk memperkuat standar pengawasan terhadap bantuan asing agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, dalam diskusi bertajuk “Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh medpolindo.com, Jumat (14/2), Gobel menyoroti tantangan parlemen dalam mengawasi bantuan asing, terutama terkait transparansi informasi dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa seluruh perjanjian internasional yang berdampak terhadap…

Ravindra Airlangga, menekankan pentingnya sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Raising Domestic Resources for the SDGs: A Case for Tax Reforms” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, Sabtu (15/2), Ravindra menyoroti perlunya skema perpajakan global yang mampu menjangkau model bisnis baru yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perpajakan konvensional, termasuk ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa korporasi global harus dikenakan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi…

Industri susu lokal menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Acara yang mengangkat tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat” ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lokal, termasuk industri peternakan dan pengolahan susu. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, yang membuka acara, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, media, dan masyarakat dalam memperkuat sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyatakan bahwa sinergi yang…