Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai keputusan pemerintah dalam mengimpor sejumlah pangan pokok tidak tepat. Hal itu kurang sejalan dengan semangat Undang-Undang (UU) 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri. “Sebelumnya kita ini tidak impor dan aman saja, kenapa sekarang saat mendekati pemilu baru mulai gembar-gembor membuka keran impornya?” sebut Firman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Ia juga mempertanyakan tentang data neraca kebutuhan pangan yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan NFA. Padahal data itu sangat penting sebagai basis pijakan keputusan…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan Komisi X DPR RI sepakat bahwa setiap isu pariwisata dan rencana pengaturannya yang perlu didasari referensi akademik dari lembaga-lembaga kepariwisataan internasional antara lain terkait penentuan lima (5) pilar pariwisata. Selain itu, perlu kajian lebih lanjut terkait substansi antara lain mengenai pengaturan skema penyelamatan pada destinasi wisata alam menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dengan membentuk tim penyelamatan dan fasilitas pertama kesehatan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf dengan agenda pembahasan hasil…

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan melakukan pertemuan bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kantor Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat. Pertemuan ini membahas mafia tanah yang tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga menyasar pada pengelolaan aset-aset pemerintah. Diketahui, Praktik mafia tanah memanfaatkan kelemahan sistem agraria. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta terus bekerja sama dalam menangani kasus mafia tanah di Tanah Air. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2021 perlu ditinjau ulang atau direvisi. “Permen ATR/BPN…

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menggelar acara buka puasa bersama anak yatim di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Acara yang bertajuk Semarak Ramadan: Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim” ini dihadiri Ketua Umum KITA, KH Maman Imanulhaq dan sejumlah pengurus lainnya. Kemeriahan acara pada Senin, 3 April 2023 itu semakin terasa dengan kedatangan grup band D’Masiv dengan personel lengkap yang turut hadir sembari merayakan hari jadi mereka ke-20 tahun. Dalam sambutannya, Kiai Maman mengatakan bahwa momentum buka bersama ini merupakan manivestasi nilai kebersamaan dan gotong royong yang mulai terdegradasi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. KITA, kata Kiai Maman, sebagai…

Pameran terbesar teknologi industri Hannover Messe 2023 merupakan peluang besar untuk mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Sebagai salah satu industri prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri makanan dan minuman di Indonesia berkesempatan menampilkan transformasi yang telah dijalankan dalam menerapkan teknologi industri 4.0. “Diharapkan, industri makanan dan minuman (mamin) mampu menampilkan sejumlah teknologi industri 4.0 yang telah diterapkan dalam proses produksi. Selain itu, memberikan informasi kepada pengunjung yang hadir bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri mamin di Indonesia adalah produk yang aman, berdaya saing, dan diproduksi dengan teknologi tinggi,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian…

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sejumlah dua juta ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Juga, alasan impor beras karena Bulog tidak dapat membeli beras di Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak dapat diterima olehnya. “Setelah hadir Badan Pangan (di) 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor? sedangkan filosofi pembentukannya lain (yaitu) bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini (terjadi) antara Kementerian Perdagangan dengan…

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengingatkan kepada BUMN sektor Transportasi untuk memastikan berbagai hal untuk menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2023/ 1444 Hijriah. Berbagai hal yang perlu dipastikan menurut Deddy diantaranya adalah yang terpenting adalah aspek keamanan. Menurutnya, aspek keamanan merupakan hal vital yang harus dipastikan masing-masing moda transportasi. “Dari alat angkut kita, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan segala macam, tentu ada check point-nya, semuanya harus ada seharusnya sudah standar,” ujar Deddy dalam RDP dengan Direktur Utama BUMN Transportasi yakni PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),  PT Kereta Api Indonesia (Persero),…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menelaah hasil pemeriksaan BPK RI terkait pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN dan lembaga. Salah satu yang menjadi telaahan adalah bahwa BAKN DPR RI tidak pernah mendapatkan informasi yang valid terkait kinerja dua BUMN yang bergerak di bidang penjaminan kepada masyarakat, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. “Itu keduanya sudah sangat sering dibantu permasalahannya dan kita tidak pernah memiliki data yang valid terkait apa sih sebenarnya yang sudah dikerjakan keduanya?,” tanya Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya usai melakukan pertemuan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) BAKN DPR RI ke Solo, Jawa…

Moda transportasi kereta api masih menjadi favorit bagi sebagian besar pemudik Lebaran 2023 ini. Terkait hal itu, PT Kereta Api (KAI) pun sudah menyiapkan langkah-langkah penambahan gerbong kereta api tambahan. Namun demikian, PT Kereta Api (KAI) tetap diwanti-wanti harus menyiapkan antisipasi maksimal dalam menyiapkan langkah-langkah penambahan gerbong tambahan. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Garuda Indonesia, Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, Dirut PT KAI, Dirut PT Citilink Indonesia, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry dan Dirut Perum Damri terkait pembahasan tentang kesiapan BUMN transportasi menghadapi mudik puasa dan Hari Raya Idul Fitri,…

Komisi VI DPR RI mendukung upaya BUMN Transportasi dalam memastikan kesiapan transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023/ 1444 Hijriyah. Kepada PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Perum Damri, Komisi VI meminta agar ketersediaan dan kesiapan armada transportasi memadai secara jumlah dan kualitas. Hal ini mengingat tahun ini masyarakat telah dapat bepergian dengan lebih leluasa. Sehingga diperkirakan jumlah pemudik akan meningkat. “Termasuk pengaturan alur penumpang serta penerapan protokol kesehatan dalam rangka menjamin pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman dan lancar,” ujar Wakil…