Inovasi sosial untuk mengembangkan masyarakat terus dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Secara konsisten, unit-unit operasi KPI melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian. “Komitmen pengembangan masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dikutip dari siaran persnya, Selasa, 25 Februari 2025. Program-program tersebut menurut Hermansyah, dirancang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar operasi kilang. Di Kilang Dumai misalnya, KPI mendorong lahirnya inovasi sosial berupa sistem perlindungan pesisir. Inovasi ini memberikan jawaban atas permasalahan perubahan iklim yaitu dengan alat pemecah ombak. Inovasi sosial ini menjadi bagian…
Penulis: redaksi
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID meyakini pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis untuk memperkuat investasi hilirisasi dan industrialisasi nasional. Sebagai pengelola sumber daya mineral dan batu bara Indonesia, MIND ID berkomitmen untuk terus konsisten menjalankan peran sebagai tulang punggung hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam mineral dan batu bara di Indonesia. Dalam pidatonya di Istana Negara, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia dalam mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, Pemerintah telah membuktikan…
Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Kazakhstan DPR RI Muhammad Husni bersama I Wayan Sudirta bertemu dengan Dubes Kazakhstan untuk Indonesia H.E Serzhan Abdykarimov, pada Senin (24/2/2025). Pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama di berbagai sektor yang selama ini terjalin antar dua negara. Husni merinci, setidaknya beberapa sektor perlu peningkatan kerja sama. Misalnya di sektor pariwisata, dimana Kazakhstan berharap adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Kazakhstan dan sebaliknya. Peningkatan kerja sama ini, menurutnya tak hanya menggiatkan sektor pariwisata namun juga sektor ekonomi dan perdagangan. “Kita melihat hubungan peningkatan ekonomi kita dan Kazakhstan itu sangat penting sekali.…
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025) dengan Perkumpulan Guru Impassing Nasional (PGIN) guna menerima aspirasi terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional. Selly mengapresiasi data dan materi yang disampaikan oleh PGIN sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan bersama Kementerian Agama. “Kami mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan, yang tidak hanya berupa aspirasi,…
Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi anggaran di Setjen DPR RI tidak akan mengurangi kualitas dan dukungan pelayanan kepada DPR RI. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas utama Setjen DPR sebagai mandatori yang telah diatur dalam undang-undang. “Tugas utama kami di Setjen DPR memberikan dukungan kepada dewan, dan yang dikurangi bukan anggaran DPR, karena itu dalam undang-undang, melainkan anggaran Setjen DPR yang sifatnya kegiatan suplemen atau pendukung saja,” ungkap Indra kepada medpolindo.com usai membuka Sosialisasi Penyampaian Arah Kebijakan dan Program Prioritas Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Indra menyampaikan hal itu…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025…
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan…
Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini…
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta keluarga Alex Denni. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan kasus hukum yang tengah berlangsung, dengan fokus pada adanya kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara yang melibatkan Alex Denni. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menyarankan agar Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa Alex Denni. “Komisi III DPR RI meminta Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas…