Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertekad untuk melanjutkan perjuangan mendiang Raja Denpasar IX, Paduka Yang Mulia Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan dalam mengembalikan sistem bernegara, sesuai rumusan para pendiri bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla dalam sambutannya pada acara Karya Pelebon Nyawa Ngasti Wedana PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan SH Raja Ida Tjokorda Denpasar IX, Rabu (21/6/2023) pagi. Di mata LaNyalla, mendiang Raja Denpasar IX merupakan sosok yang karismatik dan bijaksana. “Beliau merupakan salah satu tokoh sentral pemersatu umat beragama di Bali melalui kesantunan, keramahan dan keteguhan sikap beliau dalam menjaga kebhinekaan,” kata LaNyalla. Raja Denpasar IX menurut…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta penyelenggara Pemilu mengedepankan dan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Menurutnya, jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki hal-hal tersebut, maka Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia. “Dalam setiap rapat dengar pendapat dengan KPU RI dan Bawaslu RI, saya selalu menekankan perlunya transparansi, akuntabel, dan objektif. Dengan pendekatan ini tentu bisa menghasilkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni,” ungkap Aminurokhman dalam keterangan kepada Medpolindo.com, Rabu, (21/6/2023). Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan, penyelenggara pemilu melibatkan banyak orang, bila ada hal-hal yang diduga tidak fair, ada kecurangan,…
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap agar ke depan pemerintah lebih antisipatif terhadap tambahan kuota haji. Mengingat, tahun ini saja tambahan jamaah Haji Lansia meningkat signifikan sehingga pemerintah harus memberikan pelayanan ekstra terhadap jamaah haji Lansia. Apalagi, tambahnya, jumlah jamaah haji yang sakit tahun ini juga cukup banyak, yang disebabkan karena para Lansia tersebut belum persiapkan diri untuk menjaga kesehatan fisiknya. “Ke depan kita berharap Kemenag lebih mengantisipasi kloter tambahan, sehingga dari pihak pemerintah maupun jamaah haji juga sama-sama sudah prepare semua hal. Misalnya juga terkait penggabungan kelompok dari daerah kabupaten atau kota yang berbeda, walaupun sedikit tetapi juga…
Pansus BLBI DPD RI tengah berusaha untuk menggali berbagai informasi terkait dengan kasus BLBI melalui RDPU dengan Dr. Fuad Bawazier selaku Mantan Menteri Keuangan di tahun 1998. Dalam sambutannya, Ketua Pansus BLBI Bustami Zainudin, yang merupakan Senator dari Lampung menyampaikan bahwa Pansus ingin lebih mendalami kasus BLBI dari sumber yang kompeten yang memahami tentang kronologis kasus BLBI. “Terima kasih kepada Bapak Fuad Bawazier yang telah berkenan hadir untuk melakukan RDPU dengan pansus BLBI DPD RI dan perlu kami sampaikan bahwa tujuan kami melakukan RDPU ini adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas serta mendalami permasalahan BLBI, dimana Pansus BLBI DPD RI…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan seharusnya Utusan Daerah di dalam MPR diisi oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini. Baik itu Raja dan Sultan Nusantara, maupun Masyarakat Adat penghuni wilayah yang berbasis Suku, Marga, Nagari dan sejenisnya. “Berbicara tentang Utusan Daerah, kita harus membaca sejarah keberadaan wilayah di Nusantara ini,” kata LaNyalla dalam FGD “Siapakah Utusan Daerah MPR? Membedah Siapa Saja Utusan Daerah di MPR dan Bagaimana Pengisiannya, di Universitas Udayana, Bali, Selasa (20/6/2023). Mereka inilah yang mengalami secara langsung penjajahan oleh VOC dengan Tentara Belandanya. Sehingga sejarah mencatat beberapa perlawanan terhadap Belanda telah terjadi di…
Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hari Senin (19/6) di Kota Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Walikota Bandung yang dihadiri oleh Plh. Wali Kota Bandung (Ema Sumarna) beserta jajaran, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; perwakilan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian; dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bandung. Kegiatan ini dibuka oleh Yorrys Raweyai (senator Papua) dan Bustami Zainudin (senator Lampung) selaku pimpinan Komite II DPD RI, yang didampingi oleh Plt. Deputi Persidangan,…
Pembatasan kepemilikan dan penggunaan mobil konvensional berbahan bakar minyak atau jenis combustion dinilai mampu mempercepat agenda transisi energi. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) khususnya mobil listrik. Untuk mendorong itu, secara tegas menyebutkan akan mempersulit pembelian mobil jenis combustion atau Berbahan Bakar Minyak (BBM). Menanggapi pernyataan tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta agar kebijakan tersebut hanya diterapkan di kota-kota besar dengan tingkat kepadatan kendaraan dan polusi udara tinggi. “Pada prinsipnya kami mendukung setiap agenda yang mendorong percepatan agenda transisi…
Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hari Senin (19/6) di Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh Walikota Medan; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan; perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara; perwakilan Kementerian Perindustrian; asosiasi desain industri, pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang bergerak di bidang desain industri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Lukky Semen selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II…
Anggota Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung RUU Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa agar diratifikasi. Ia menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut perlu dibahas bersama pemerintah terlebih dulu. Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR bersama sejumlah akademisi, pakar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/6/2023). “Tetapi ini kan perlu kesepakatan dengan negara dalam hal ini pemerintah, jadi memang tahapannya masih panjang ada RDPU dan RDP, baru setelahnya kami akan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan. “Jadi sebetulnya secara prinsip…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menagih janji agenda aksi Polri yang akan mewujudkan satu desa, satu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Menurutnya keberadaan Bhabinkamtibmas penting demi mengedepankan mindset mencegah pelanggaran hukum, bukan hanya menangkap saja. “Pertanyaannya apakah sudah bisa kita jalankan ini. Ini menjadi tanggung jawab pak Kabaharkam untuk merealisasikan ini,” ujar Hinca saat rapat Komisi III bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (19/6/2023). Dalam rapat ini hadir juga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Wahyu Widada hari ini. Hinca menegaskan, bahwa pola pikir pencegahan…