Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN KUNKER PENGAWASAN UU DESAIN INDUSTRI
    DPD

    KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN KUNKER PENGAWASAN UU DESAIN INDUSTRI

    redaksiBy redaksi20 Juni 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hari Senin (19/6) di Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara.

    Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh Walikota Medan; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan; perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara; perwakilan Kementerian Perindustrian; asosiasi desain industri, pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang bergerak di bidang desain industri, dan para pemangku kepentingan lainnya.

    Lukky Semen selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, terdiri dari beragam suku dan budaya mempunyai banyak sumber kreativitas yang dapat dikembangkan oleh anak bangsa dan bernilai tinggi di pasar internasional.

    “Kreativitas ini tentunya perlu dilindungi dan dikembangkan, termasuk kreativitas dalam desain industri”, tegas Pimpinan Komite II tersebut.

    Dalam sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker, Senator asal Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu turut menyampaikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri sejak tahun 2000 sudah dirasakan perlu untuk dilakukan revisi.

    “Titik-titik krusial yang menjadi esensi untuk revisi Undang-Undang Desain Industri perlu untuk dikaji secara mendalam”, tegas Badikenita.

    Pada kesempatan yang sama, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution turut menyampaikan bahwa selama ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemberian secara gratis pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. “Untuk tahun 2023 digratiskan kepada 100 pelaku usaha akan tetapi sudah hampir pertengahan tahun namun kuotanya belum habis”, ujar Muhammad Bobby Afif Nasution.

    Lukky Semen juga mengusulkan pentingnya sosialisasi secara terbuka kepada seluruh stakeholders terutama pelaku UMKM. “Upaya sosialisasi desain industri perlu masif dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada UMKM”, tegas Senator asal Sulawesi Tengah tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menuju Pekan Raya Sumatera Utara untuk meninjau kegiatan pameran UMKM.

    Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Ria Mayang Sari (Jambi), Riri Damayanti John Latief (Bengkulu), Herry Erfian (Kepulauan Bangka Belitung), Adilla Azis (Jawa Timur), Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Stefanus B. A. N. Liow (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (Sulawesi Tenggara), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat).

    DPD RI Kunker UMKM UU
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Anggota DPD RI DIY Gelar Rapat Kerja Bahas Evaluasi Perda Terkait Pengelolaan Sampah

    9 April 2025

    Evaluasi Perda Pengelolaan Sampah di DIY, Senator asal DIY Bahas Roadmap Penanganan Sampah

    8 April 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiga Catatan Darmadi untuk Kemenkop: Roadmap Kabur, Tugas Tak Jelas, Eksekusi Telat

    10 Juli 20250

    Mardani Dorong Pemprov Jakarta dan Pusat Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta

    10 Juli 20250

    Forum Bakohumas Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi

    10 Juli 20250

    Warga 3T Tak Rasakan Nilai Pancasila, Negara Harus Hadir Lewat Layanan Dasar

    9 Juli 20250

    KUHAP Lama Berusia 44 Tahun, DPR Targetkan Revisi untuk Peradilan yang Adil

    9 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?