Penulis: redaksi

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 kepada DPD RI pada Kamis (22/6/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun mengatakan hasil pemeriksaan atas 28 Pemerintah Daerah (Pemda) menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 Pemda dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 Pemda. “Realisasi BLT Desa pada 410 Pemerintah Desa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan…

Selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kebijakan konsolidasi belanja pengadaan laptop mampu menghemat anggaran hingga Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022. Sebelumnya, belanja pengadaan laptop dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kementerian/lembaga, sehingga tidak efisien. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung tindak lanjut konsolidasi belanja pengadaan untuk semakin menghemat uang negara. “Saya kira upaya konsolidasi ini sangatlah bagus dan perlu terus dilanjutkan, supaya kita bisa menghemat anggaran dari belanja pengadaan. Penghematan ini tentunya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang memang prioritas dan mendesak, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI…

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin mengapresiasi rencana perbaikan jalan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Diketahui, rencana perbaikan jalan daerah tahap pertama itu ditargetkan akan dilakukan Kemen-PUPR pada bulan Juli 2023 dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp14,6 triliun. Anggaran tersebut, kata Hamid, akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 km. “Ada beberapa provinsi prioritas di antaranya Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Selain itu, ada pula penanganan jembatan sepanjang 2.363 meter. Sedangkan tahap kedua menggunakan…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menyoroti persoalan sampah dan sedimentasi laut yang ada di kampung Nelayan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, dengan adanya masalah sampah tersebut mengakibatkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehingga, ia meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Padahal, menurutnya, jika dikelola dengan baik, kampung nelayan ini dapat menjadi objek wisata. Sehingga, dengan adanya penanganan atas pencemaran lingkungan ini, akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, juga meningkatkan kualitas hidup karena membaiknya kualitas kesehatan dan pendidikan. “Tentunya, ini sangat kita perhatikan. Perlu dibantu dengan program yang…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti perihal maraknya Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA. “Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat…

Selengkapnya

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengusulkan, agar kedepan Jemaah Haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah, bukan Kota Madinah. Karena, kalau mendarat di Madinah, perjalanan yang harus ditempuh ke Mekkah 5-7 Jam. Apalagi setelah menunaikan Haji, mereka akan kembali lagi ke Madinah untuk melaksanakan arbain, jadi bolak-balik. “Ini yang jadi evaluasi catatan yang penting kami pada hari ini, jadi ke depan mungkin untuk gelombang kedua semuanya harus tiba di bandara Jeddah. Sehingga tidak terlalu melelahahkan Jemaah Haji,” ujar Ashabul Kahfi saat memimpin Timwas Haji DPR memantau kedatangan Jemaah Haji Indonesia di Bandara Madinah, Arab Saudi, Rabu,…

Selengkapnya

Anggota Timwas Haji DPR Darul Siska mengatakan, Kliknik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah sangat memperihatinkan. Pasalnya, klinik tersebut kekurangan Dokter dan tempat tidur, sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap Jemaah Haji Indonesia tidak maksimal. Apalagi ibadah tahun ini yang Jemaah Haji Lansianya banyak, tentu ini menjadi catatan bersama Timwas Haji agar kedepan ada perbaikan di bidang kesehatan dimasa yang akan datang.”Saya kira kesehatan menjadi sangat penting bagi jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah Haji. Kalau dia tidak sehat, maka ibadahnya juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi untuk mencapai kekhusyukan saat sedang sakit pasti akan sulit. Kami bersyukur hari ini…

Selengkapnya

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI melakukan rapat kerja dengan YM. Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Leon L. Felix untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Belgia yang dilakukan di daerah. Salah satunya adalah di sektor pendidikan, pariwisata, budidaya perikanan, dan juga maritim. “Ini merupakan kesempatan yang baik bagi DPD RI dan Kedutaan Besar Belgia untuk membangun komunikasi dan dialog dalam rangka memperkuat hubungan dan kemitraan kedua negara di berbagai bidang,” ucap Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni dalam rapat kerja di DPD RI, Rabu (21/6/2023). Sylviana juga menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan…

Selengkapnya

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menerima pengaduan dari Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Indonesia (FKTK NSI). FKTK NSI berharap pemerintah memperhatikan nasibnya pasca dihapusnya penugasan khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat di berbagai provinsi. “FKTK NSI merupakan orang handal dan berpengalaman dalam bidang tenaga kesehatan. Maka sudah seharusnya bisa dipertahankan orang-orang seperti ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (21/6). Ajiep juga meminta Kementerian Kesehatan tidak membatasi usia pada program kesehatan. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para tenaga kesehatan yang berpengalaman dan sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun. “Kemenkes seharusnya tidak membatasi usia pada program…

Selengkapnya

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengajak pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi Korea untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi di Indonesia dengan pendekatan kolaborasi dan partnership. Hal ini disampaikan saat berbicara di acara puncak ” 1ST Gumi Education Forum and ASEAN- Korea expert Future Forum” Kyongwoon University Korea Selatan pada Selasa (20/06). Di hadapan Rektor Kyongwoon university Mr. kim Dong-Je, PhD. dan para guru besar. Turut hadir segenap unsur pemerintahan setempat seperti walikota Gumi atau Mayor of Gumi Mr Kim- Ho- Seob dan pengusaha-pengusaha korea, delegasi ASEAN dan ASIA tengah. “Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan…

Selengkapnya