Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti perihal maraknya Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA.
“Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Apalagi, lanjut Sahroni, di Jakarta juga banyak ditemukan para pencari suaka yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada juga yang menjadi pengamen. Sahroni meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk menyikapi persoalan ini secara baik dengan tindakan-tindakan yang konkret.
“Bahkan tidak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri ini banyak sekali refugee yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen. Jadi tolong Pak Dirjen sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” desaknya.
Sahroni juga menyoroti masalah yang melibatkan oknum di Imigrasi. Sebab hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat bagi imigrasi. Oleh karena itu, Sahroni meminta Dirjen imigrasi turut menertibkan para oknum guna mewujudkan kinerja imigrasi yang lebih maksimal.
“Saya minta Pak Dirjen usut oknum-oknum yang bermain di imigrasi. Soalnya mereka ini jelas menghambat kinerja imigrasi. Namun Pak Dirjen harus hati-hati, penyelidikannya harus dipisah, jangan full bucket. Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam,” tutupnya.