Penulis: redaksi

Komite III DPD RI meminta agar pihak-pihak terkait dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan jemaah haji ketika menunaikan ibadah haji di Mekkah. Ketika melakukan pengawasan penyelenggaraan haji, Komite III DPD RI menemukan masih belum siapnya beberapa fasilitas untuk digunakan jemaah haji asal Indonesia. “Tim Pengawas Haji Indonesia dari Komite III DPD RI menemukan bahwa banyak toilet yang belum memenuhi aspek kebersihan, bahkan terjadi antrean panjang jemaah ketika akan menggunakan toilet. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan jemaah ketika beribadah wukuf di Arafah,” ucap Ahmad Nawardi ketika meninjau fasilitas jemaah haji Indonesia di Padang Arafah (22/6/2023). Menurut Senator dari Jawa Timur ini, banyak fasilitas…

Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara bersama DPD RI menyepakati tiga tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh komponen bangsa dan negara, demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil, makmur dan beradab serta untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan Alinea ke-IV Naskah Pembukaan UUD 1945. Tiga tuntutan yang dibacakan oleh PYM Ir H Andi Irfan Mappaewang, ST, M AP Arajang Binuang XVIII atas nama 55 Raja dan Sultan itu adalah pertama, menuntut lahirnya Konsensus Nasional agar Indonesia kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Tuntutan kedua…

. Eksistensi BP Tangguh akhir-akhir ini sedang disoroti oleh berbagai pihak lantaran persoalan Tanggung Jawab Sosial (TJS)-nya yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya, serta belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat adat. Persoalan ini pun disikapi secara serius oleh Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma. Filep menyoroti persoalan ekologis yang tengah dihadapi oleh masyarakat ring I BP LNG Tangguh Bintuni. Menurutnya, BP Tangguh harus bertanggung jawab atas hak-hak ekologis masyarakat adat yang hilang. “Kita cermati bersama masalah ini, sejak tahun 2003, kelompok Down To Earth (DTE) yang berbasis di Inggris, berkaitan dengan layanan pemantauan terhadap lingkungan dan pembangunan di Indonesia, telah…

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai pesatnya perkembangan teknologi digital membuka peluang besar terhadap kemajuan. Namun, teknologi digital juga membawa tantangan besar, termasuk dalam membuat produk legislasi untuk mengaturnya. “Pertanyaan besarnya, bagaimana AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) dan akibat hukumnya? Negara harus merespons hal itu. Sayangnya responsnya masih normatif. Saya khawatir kita memang belum terlalu menguasai, apa yang harus kita lakukan menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini,” ujar Farhan dalam diskusi bertajuk ‘Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan’ yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, di Jakarta, Rabu (21/6). Dalam keterangan tertulis yang diterima Medpolindo.com, Jumat (23/6/2023) itu,…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur menyusul pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia mengatakan, perubahan status dari pandemi menjadi endemi untuk virus Covid-19 itu menjadi berkat istimewa dalam momen perayaan Iduladha 2023. “Iduladha merupakan waktu untuk merayakan kebersamaan dan berbagi kasih sayang dengan sesama. Dalam momen ini, perubahan status Covid-19 menjadi endemi memberikan harapan baru bagi kita semua. Ini adalah berkat istimewa yang perlu kita syukuri,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (23/6/2023).  Perubahan status pandemi menjadi endemi pun dinilai menjadi bukti bahwa Indonesia telah mencapai tingkat pengendalian yang baik dalam…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menekankan agar Prosedur Tetap (Protap) pelayanan pasien dengan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) harus dipahami oleh berbagai lini di Rumah Sakit (RS), terutama oleh mereka yang langsung berhadapan dengan pasien. Hal ini disampaikannya di tengah Kunjungan Kerja BURT ke RS Permata Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (23/6/2023). “Saya berharap sekali pelayanan yang tadi disampaikan, petugas yang di frontdesk untuk bisa di-briefing bahwa protap-nya begini-begini-begini. Jangan sampai di atasnya iya tapi di bawahnya nggak nyambung. Nanti nggak connect bagaimana cara nerimanya,” ujar Novita setelah mendapatkan paparan dari Direktur RS Permata Cibubur pada acara tersebut. Dalam…

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPR melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan ibadah haji. Berkenaan dengan hal itu, Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ini telah membentuk Tim Pengawas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Tugas pengawasan Timwas Haji DPR RI ini dibagi dua, yakni Timwas I yang akan mengawasi persiapan ibadah haji dari tanggal 19 Juni-4 Juli 2023.…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah. “Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan,” ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi diKantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab…

Pengaturan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam (SDA) harusnya memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam konstitusi negara. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait SDA menyebutkan prinsip hukum yang digali berdasarkan konstitusi dasar negara yang kemudian harusnya menuntun arah kebijakan hukum terhadap pengaturan SDA di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip hukum ini pula yang akan dijadikan pedoman sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pengaturan SDA ke dalam berbagai produk perundang-undangan. “Dari 20 prinsip hukum yang pernah diputuskan MK, ada 7 prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen Undang-Undang bidang sumber daya alam. 2 prinsip yang dapat saya berikan…

DPD RI sebut ada kerugian negara atau daerah sebesar Rp4,93 triliun saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Tahun 2022. Hal tersebut tercantum dalam LHP BPK RI yang diserahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. “Dari angka tersebut, kerugian negara atau daerah yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan nilai yang terbesar yakni Rp3,69 triliun (75 persen),” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (22/6). Nono Sampono menjelaskan terkait pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), BPK RI telah menyampaikan 106.205 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun…