Penulis: redaksi

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar apel bersama pengamanan (PAM) DPR-MPR-DPD RI dan PAM Obvit Polri dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan di komplek kawasan Parlemen. Tak hanya itu, apel bersama digelar bertujuan untuk meningkatkan sinergitas semua unsur pengamanan secara cepat, tepat, terukur dalam rangka menghadapi momen-momen besar yang akan dilaksanakan baik oleh DPR-MPR-DPD seperti Pidato Kenegaraan dan Sidang Umum AIPA. Hal itu disampaikan Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat pidato di hadapan 706 personel PAM DPR RI dalam Apel Besar dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan Pidato Kenegaraan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2023 dan peluncuran seragam beserta…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak keras dan menyatakan siap melawan kampanye LGBT yang setiap hari semakin massif digaungkan di berbagai negara melalui beragam platform. Menurutnya, LGBT sudah nyata dan jelas bertentangan dengan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam falsafah negara yakni Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa. “Semua agama samawi tegas menyatakan bahwa LGBT adalah perbuatan melawan hukum Tuhan, melawan kodrat manusia dan tentu melawan hukum positif di Indonesia. Tidak ada klausul dalam aturan pernikahan negara kita yang membolehkan seseorang berpasangan sesama jenis,” ujar…

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai masalah guru non sertifikasi merupakan persoalan yang mendesak dan perlu segera dihadapi secara bersama-sama. Karena ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini masih menghadapi tantangan dan kendala yang berat di setiap daerah. “Meskipun telah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan di negara kita, guru-guru ini masih menghadapi tantangan dan kendala yang berat. Salah satu yang mengemuka saat ini adalah masalah sertifikasi yang berimbas pada syarat kenaikan pangkat dan jabatan, sekaligus tunjangan profesi para guru non sertifikat pendidik (serdik),” ucap Sultan saat menerima rombongan dari PGNSI di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7).…

Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS diketahui per 1 Juli 2023 dikenai merchant discount rate (MDR) bagi usaha mikro, yakni 0,3 persen dari sebelumnya 0 persen. Meskipun Bank Indonesia (BI) telah mengimbau pedagang tidak boleh membebankan biaya itu kepada konsumen pengguna QRIS. Publik terus menunjukkan sikap penolakannya pada kebijakan tersebut melalui media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta BI untuk meninjau kembali pemberlakuan biaya MDR terhadap setiap transaksi QRIS kepada pelaku usaha Mikro kecil menengah (UMKM) khususnya para pedagang. “Pengenaan biaya MDR pada setiap transaksi QRIS belum tepat dilakukan di tengah…

Komite IV DPD RI, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Rapat Kerja (Raker) membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yang dilaksanakan Senin (10/7/2023), bertempat di Ruangan Rapat Sriwijaya, Komplek DPD RI, Senayan, Jakarta. “Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengangkat tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. ucap Novita Anakotta, SH, MH, Wakil Ketua Komite IV DPD RI. Novita juga menyampaikan bahwa RKP tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Lebih jauh Senator Provinsi Maluku tersebut juga menyampaikan bahwa RKP tahun 2024…

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo pentingnya bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, seperti tertuang dalam UUD 1945, 18 Agustus 1945. Dimana sistem tersebut belum pernah diterapkan secara tepat, baik di Era Orde Lama maupun Orde Baru. Pertemuan tersebut berlangsung Senin (10/7/2023) pagi di Istana Merdeka Jakarta. “Saya sudah sampaikan secara langsung kepada Presiden, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi situasi global, sekaligus memastikan kedaulatan rakyat tersalur secara utuh, kita harus membangun kesadaran kolektif, dengan niat luhur untuk kembali kepada sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa, tentu dengan…

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) membuat Indonesia menjadi lebih siap dalam menangani masalah-masalah kesehatan kedepan. Lodewijk pun berkaca pada tahun 2020, dimana pada awal pandemi datang, Indonesia dinilai belum siap dalam menangani dan menyediakan alat kesehatan untuk mencegah menyebarnya Covid-19. ”Mengawali RUU ini keluar tentunya setelah kita 3 tahun mengalami pandemi yang luar biasa, ingat nggak dulu awal-awal 2020 bulan Maret, mulai ada Covid-19, bayangkan alat pelindung kita saja enggak ada, kita enggak punya, masker saja susah, belum lagi alat-alat lain yang bersifat medis. Mengacu pada kejadian itu,…

Elektabilitas Prabowo Subianto naik mencapai 34,3% dalam hasil survei terbaru dari LSI Denny JA sementara dua nama kandidat capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo turun dan Anies Baswedan stagnan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa tren kenaikan elektabilitas Prabowo yang di puncak dan Ganjar yang turun serta Anies yang stagnan ini terjadi di banyak hasil survei capres saat ini, termasuk di survei LSI Denny JA. “Naiknya elektabilitas Prabowo saat ini membuktikan bahwa Prabowo menjadi capres yang betul-betul diinginkan dan dibutuhkan oleh publik,” ujar Ujang, Selasa, 11 Juli 2023. Selain itu, Ujang juga menyatakan bahwa hal ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh keributan…

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menjadi dua fraksi di DPR RI yang menolak menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 yang disiarkan secara langsung dan terbuka oleh DPR RI. Dalam penjelasan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam rapat paripurna tersebut, setidaknya ada tiga alasan fraksinya menolak RUU Kesehatan tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang. “Dalam proses pembahasan RUU Kesehatan, Kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Kesehatan ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M Nurdin menyampaikan bahwa sandang merupakan salah satu komoditas penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga membuatnya perlu diatur secara jelas. Hal ini menjadi perhatian, dimana Baleg DPR tengah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU terkait industri dan perdagangan sandang. “Saat ini, industri dan perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting dan dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional. Untuk itu perlu diatur dengan baik agar kebutuhan sandang tercukupi dan tidak mengganggu sistem perekonomian nasional yang ada,” ungkapnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI ke Provinsi Jawa Barat di Gedung…